ANALISA

Korindo Overpower Vs Marginalisasi Hutan Adat Papua

Oleh : Henny Warsilah

(Profesor Riset pada PMB-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta)

Prof.Dr. Henny Warsilah (Dok PPribadi)

Prolog

          Judul ini sengaja dipilih terinspirasi judul drama Korea (Drakor) yang begitu mendunia dan diminati banyak orang, “Boys Over Flowers” dengan aktor utama Lee Min-ho. Bedanya, kisah pada opini di atas tidak berakhir dengan happy ending seperti Drakor yang laris manis itu. Sebaliknya, berakhir dengan marginalisasi hutan-hutan dan masyarakat adat di tanah Papua. Seperti yang dilaporkan bbc.news (12/11), dalam artikel bertajuk “Hutan di Papua menghadapi ancaman serius akibat perluasan kebun kelapa sawit”. Temuan ini, merupakan hasil investigasi visual yang dilakukan oleh Forensic Architecture (FA) yang berbasis di Inggris. FA dalam investigasinya menggunakan petunjuk visual dari video udara yang diambil oleh Greenpeace Internasional pada tahun 2013 serta sistem geolokasi. Mereka menemukan kebakaran terjadi di konsesi PT Dongin Prabhawa, yang merupakan anak perusahaan PT.Korindo.

Investigasi visual ini yang dirilis pada Kamis lalu (12/11), itu menunjukkan perusahaan perkebunan raksasa asal Korea Selatan “secara sengaja” menggunakan api untuk membuka hutan di Papua demi memperluas lahan perkebunan sawit. Hutan-hutan adat yang dibakar oleh PT.Korindo ini memiliki luas 57.000 Ha, dan nyaris seperti luas Ibu Kota Korsel, Seoul ( bbc.news, 2020). Perusahaan Korea bernama Korindo tersebut merupakan salah satu perusahaan sawit dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua. Korindo ditengarai melanggar hukum karena membakar hutan.

Ironis, Korea Selatan yang akhir-akhir ini selalu dipuja dengan manis melalui Drakornya, justru tidak seindah yang kita bayangkan. Korsel masuk ke dalam list negara  penjarah hutan-hutan adat di Papua, lagi-lagi demi politik biofuel sawitisasi untuk kepentingan kosmetik dan pangan mereka. Semoga opini pendek ini dapat membuka mata kita dan mata dunia. Bahwa telah terjadi marginalisasi yang masif dan indikasi pembakaran hutan adat Papua, dan itu merupakan pelanggaran HAM .

Hutan-Hutan dan Masyarakat Adat Papua

(dok.old.betahita.id)

Sejak lama kita mengenal istilah emas hitam di benua Afrika dan Asia Tenggara. Mengindikasikan bukan hanya emas murni, tetapi emas dari kayu (hutan) dan minyak bumi yang menjadi komoditas paling penting dan menghasilkan pendapatan bagi negara-negara yang mengeksploitasinya.

Saat ini emas hitam dapat diandaikan sebagai minyak sawit yang banyak diburu orang, sehingga di tanam secara massif di hutan-hutan adat, dan paling diminati dunia. Globalisasi hutan-hutan adat melalui marginalisasi dan pemusnahan hutan adat seolah menjadi syah, digantikan dengan sawitisasi hutan adat.

Papua adalah rumah bagi hutan hujan terluas yang tersisa di Asia. Hutan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun temurun. Namun, hutan Papua  kini menjadi garda terdepan perluasan bisnis perusahaan sawit.

Frida Tabita (Dok. Henny Warsilah)

Seperti yang dikeluhkan oleh Frida Tabita, Akademisi dari Raja Ampat dan Pegiat HAM, dalam salah satu acara FGD Papua di LIPI. Frida mengemukakan, hutan-hutan Papua itu simbolik Ibu bagi kami, sedang sungai-sungai itu air susu ibu. Tetapi hutan-hutan di Papua disawitisasi, padahal kami makan sagu bukan makan sawit. Maka, jika kami tidak sejahtera dan miskin ya karena ibu kami, hutan kami sudah dijarah habis.

Disisi lain, Hutan bagi masyarakat asli Papua tidak hanya dimaknai sebagai ruang hidup, tapi juga sebagai sistem produksi, ekonomi, budaya dan sosial. Sehingga hubungan dengan hutan menjadi kompleks dan berlapis. Terdapat dinamika dan proses perubahan terus-menerus, selaras dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua.

Kondisi deforestasi hutan-hutan adat ini dialami oleh Suku Mandobo dan Malind, yang tinggal di pedalaman Papua. Hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel, dijadikan kebun kelapa sawit. Perlahan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung menjadi hilang. Padahal, sagu yang tumbuh liar di hutan, merupakan makanan pokok masyarakat adat Papua. Kini lambat laun hutan-hutan sagu mereka telah tergusur oleh kebun kelapa sawit.

Menurut hasil analisa FWI, sampai tahun 2018 luas hutan alam di Bioregion Papua menyisakan sekitar 33 juta hektar atau 81% dari luas daratan. Hutan di Bioregion Papua merupakan hutan hujan tropis terakhir yang berada di wilayah Indonesia Timur. Wilayah Bioregion Papua terdiri dari Papua, Papua Barat dan Kepulauan Aru. Hutan di wilayah Bioregion Papua memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australia seperti mamalia berkantung dan beberapa jenis burung.

Saat ini, keberadaan hutan alam di Bioregion Papua terus mengalami tekanan kerusakan. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara masif dan sistematis (perkebunan sawit) terus mengkonversi hutan alam dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan habitat satwa-satwa endemik yang ada di sana.

Hingga tahun 2018, dari 14,6 juta hektar wilayah berizin (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, perkebunan, dan pertambangan), sekitar 12,1 juta hektar atau 83% di dalamnya masih berupa hutan alam. Hutan alam terbesar berada pada area konsesi pertambangan seluas 4 juta hektar, lalu HPH seluas 3,9 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 1,4 juta hektar, HTI 461 ribu hektar, dan sisanya pada area-area yang terjadi tumpang tindih perizinan sebesar 2,2 juta hektar. Luasan areal yang bukan lagi hutan alam diprediksi akan terus bertambah. Tercatat, sejak tahun 2013-2018 ada sekitar 369,9 ribu hektar hutan alam yang hilang berada di dalam konsesi perizinan (FWI, 2020).

Dari Korindo ke Drakor

PT.Korindo Bersama anak perusahaannya PT. Dongin Prabhawa adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan produksi minyak sawit. Kedua perusahaan ini berasal dari Korea Selatan. Pada tahun 2015, perusahaan telah melakukan pembayaran pelepasan hak atas tanah ulayat kepada 10 marga seluas 16.000 hektar yang berada di areal PT Tunas Sawa Erma Blok E sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang telah disepakati bersama, termasuk dengan Petrus Kinggo yang menjadi narasumber di pemberitaan tersebut. “Meskipun Petrus Kinggo dan semua marga lainnya telah menerima pembayaran kompensasi pelepasan lahan, namun perusahaan mengaku belum pernah melakukan pembukaan lahan di seluruh areal tersebut. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada hak atas tanah masyarakat yang dilanggar oleh perusahaan”. Ini dari sumber perusahaan Korindo (beritadiy, 13 Nov ember2020) .

Berbeda dengan apa yang dilaporkan masyarakat adat. Faktanya, mereka  kehilangan hutan-hutan adat secara masif. Hutan-hutan adat mereka telah punah dan berganti menjadi perkebunan sawit. Per hektar hutan-hutan itu cuma dihargai Rp 100 ribu saja. Tidak jarang penduduk cuma menerima sekitar lima ratus ribu saja per kepala keluarga.

Korindo dan anak perusahaannya mengaku telah merespons aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan adanya perubahan, pembangunan, dan kesejahteraan hidup. Maka sejak awal, perusahaan dan masyarakat bersama-sama terus menjalin komunikasi dan membuat kesepakatan. Seperti kesepakatan pembayaran hak ulayat kepada 8 marga di tahun 2011. Dilanjutkan dengan kesepakatan program pembinaan masyarakat, serta dicapainya kesepakatan pembayaran dana pengembangan kampung sebesar Rp 30 miliar pada tahun 2012. Hingga saat ini perusahaan terus merealisasikan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Korindo juga mengklaim, bahwa sesuai pernyataan The Forest Stewardship Council (FSC) pada Agustus 2019  yang menyatakan, bahwa pihak FSC telah melakukan investigasi di lapangan pada Desember 2017. Hasil kesimpulan investigasi tersebut menyatakan tuduhan bahwa Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar areal perkebunan adalah tidak benar. Untuk menangkal berita pembakaran hutan PT Korindo pun menunjukkan temuan FSC yang diklaim memperkuat hasil investigasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 tertanggal 24 Agustus 2016. Laporan Dinas menyebutkan, bahwa pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar.

Selain kedua hasil investigasi tersebut, terdapat juga surat dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan, bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan Kawasan hutan dari Menteri LHK. Sama dengan akhir dari cerita-cerita Drakor yang berbuah manis dan memiliki happy ending untuk Korindo.

(dok. old.betahita.id)

Tetapi bagaimana dengan hak masyarakat atas hutan-hutan adat mereka? Sesuai dengan pemetaan digital oleh greenpeace dan bbc.news, ada bukti hukum yang kuat bahwa Korindo beserta anak perusahaannya justru melanggar HAM dengan sengaja melakukan proses land clearing dengan cara membakar hutan. Mereka membakar hutan sebab penggunaan api untuk proses land clearing dianggap paling mudah dan cara termurah bagi perusahaan, meskipun akibatnya merusak hutan-hutan adat dan memarginalisasi masyarakat adat.

Ini fakta yang harus ditindaklanjuti segera oleh Pemerintah Indonesia. Masalahnya, Pemerintah mau berpihak kepada masyarakat adat Papua atau Korindo? Ke depan, jika pemerintah melakukan pembiaran terhadap kasus ini, kita akan menyaksikan illegal deforestation yang kian meluas dan ancaman kelaparan dan pelanggaran HAM adat kian masif.

Seperti dikemukakan oleh Jane Jacobs (1984), yang mengkritik upaya “makro-ekonomi” atau ekonomi global yang kita pahami dalam sebuah sistem nasional (negara). Menurut Jacobs, unit analisis dari makroekonomi seharusnya adalah sebuah kota/region (baca: Papua), bukan negara. Region adalah unit dengan skala yang paling ideal: untuk bisa memiliki sistem sendiri yang berkelanjutan. Produksi kekayaan (wealth) sangat bergantung pada ekonomi regional ini; inovasi adalah kunci yang paling fundamental. Generator ekonomi secara organik yang terbaik adalah region. Terminologi yang menarik di sini yang juga muncul adalah: decentralized planning. Dalam Bukunya, Jacob memulai dengan membongkar apa yang disebut sebagai “fool’s paradise”. Firdaus yang palsu di kota.

Maka sebagai sebuah pembelajaran, menyimak keseluruhan isi buku Jacobs sungguih berguna. Dia memberikan ide-ide tentang bagaimana ekonomi regional dalam skala nasional seharusnya berlangsung. Antara lain, dengan cara melokalkan kegiatan ekonomi, selokal mungkin : berhenti impor. Sumber daya yang tadinya harus keluar untuk impor dapat digunakan untuk menggerakan kegiatan internal regional dengan membuat produksi pekerjaan, bisnis, dan infrastruktur baru. Juga, menjadikan sebuah kota/region sebagai kota supplier adalah sebuah ketidakefisienan, melakukan import-replacing cities/regional adalah kuncinya. Dan, harus memproduktifkan desa (rural).

Banyak desa yang ditinggalkan untuk pekerjaan di kota dan memperbaiki keadaan ekonomi. Lantas terjadilah apa yang disebut di buku itu sebagai abandonments and clearance. Makanya, kita perlu suntikkan teknologi tepat guna ke pedesaan, supaya warga desa, warga provinsi semakin produktif. Sistem ekonomi yang ideal juga harus punya valuta (currencies) lokal skala kota yang membangun hubungan dan konstelasi antar kota dalam sebuah negara, serta yang terpenting: menjadi feedback controls untuk pemerintah dalam merespon secara tepat. Serta, dalam pendekatan ekologi alami, semakin banyak keragaman akan semakin fleksibel, karena apa yang para ahli ekologi sebut sebagai “umpan balik homeostatis (pemeliharaan lingkungan internal yang relatif stabil)” yang lebih besar, yang berarti bahwa itu mencakup lebih banyak kontrol untuk koreksi diri. Ini sama dengan upaya memajukan  ekonomi Papua  (Jane Jacob, 1984:224)

Epilog

Penyelesaian konflik antara PT Korindo-Korsel vs masyarakat adat Papua, kita tentu masih berharap kepada Komnas HAM yang secara intens terus membela hak-hak masyarakat adat. Pada kasus Korindo, Komnas HAM, menyampaikan adanya kebijakan program dan perizinan pengelolaan serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam di wilayah Papua telah merugikan masyarakat adat. “Masyarakat adat menjadi korban investasi perkebunan berskala global, ekspansi wilayah adat, pelanggaran HAM adat. Ini masalah besar bagi Masyarakat Adat Papua” (Komnas HAM, 2019).

Jelas tertera dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkebunan di Indonesia, pembakaran hutan tidak diperbolehkan, atau dianggap melanggar hukum apabila ada perusahaan menggunakan api untuk land clearing. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan, bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Komnas HAM memiliki perhatian khusus terhadap Papua. Komnas HAM sesuai janjinya akan menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi agar pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan PT Korindo, tentu kita masih harus bersabar menunggu kerja Komnas HAM ini untuk menyelamatkan masyarakat dan hutan-hutan adat dari kepunahanan yang masif.

Bukan sebuah happy ending memang. Tidak serenyah mengunyah tontonan drakor itu. Jika alur cerita drakor itu tentang kejujuran, pertemanan dan pembelaan hak bagi kelompok miskin (terutama perempuan) yang dilakukan oleh kelompok the have (flowers boys dari keluarga super kaya). Sebaliknya, cerita tentang Korindo ini mewakili hasrat keserakahan, pemupukkan kapital, dan kekuasaan untuk memarginalkan hutan dan masyarakat adat. Padahal hutan adat di Papua itu merupakan simbol dari seorang perempuan eksotis, seorang ibu yang harus hancur kandungan rahimnya (hutan) demi sebuah nafsu keserakahan kelompok the have.(*)

 

Referensi:

Jane Jacobs.1984. City Economy, Penerbit: Vintage, USA.

-KOMNAS HAM, 8 Nov 2019. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/11/8/1241/komnas-ham-upayakan-pemenuhan-hak-masyarakat-adat-papua.html

PT Korindo Buka Suara Soal Perusahaan Korea Selatan Bakar Lahan di papua untuk Perluasan Lahan Sawit. Nov 2020 (https://beritadiy.pikiran-rakyat.com)

-FWI, 16 Des 2016. https://fwi.or.id/publikasi/sumber-kerusakan-hutan-alam-dan-konflik-sosial-berkedok-perkebunan-kayu/

-FWI: https://fwi.or.id/publikasi/peluncuran-buku-potret-kondisi-hutan-papua

Hutan di Papua menghadapi ancaman serius akibat perluasan kebun kelapa sawit. (https://www.bbc.com)

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close