ANALISAMilescoop
Trending

Membualkan Covid-19 dan Fetakompli-nya

MILESIA.ID – Dua orang karib bertengkar seru di layar zoom siang tadi. Seorang wiraswastawan newbie yang terpaksa berjualan baso pentol karena perusahaannya pailit akibat covid-19. Sedang satunya seorang tenaga medis di salah satu Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Gudeg.

Ajang temu kangen via online yang awalnya berniat ngumpulke balung pisah (menjalin kembali silaturahmi) berubah menjadi debat panas dipicu pro-kontra kebijakan pemerintah DKI menerapkan PSBB sejak Senin (14/09) kemarin.

“Pembatasan sosial bakal mematikan perekonomian. Dibatasi atau tidak, corona juga tetap ada!” ujar Si Juragan baso pentol.

“Ya bukan begitu logikanya,” bantah Si petugas medis. “Kalau masyarakat dibiarkan bebas tanpa protokol kesehatan, pasien covid bakal membludak. Ujung-ujungnya Rumah Sakit overload, tenaga medis seperti aku yang kuwalahan.”

“Itu resiko…intinya ekonomi harus tetap jalan! “

“Ya ga bisa saklek… kesehatan juga harus diperhatikan..!”

“Kamu pilih mati karena lapar atau mati karena corona!?”

“Ya bukan masalah pilih memilih…memang ini Pemilu..!?”

“Oke, gini aja…,” ujar Si Juragan baso mulai geram. “Kalau setuju dengan pendapatku berarti kamu cerdas dan peduli pada nasib rakyat kecil kebanyakan. Tapi kalau engga, berarti kamu egois dan hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri sebagai petugas medis!”

Dus, Juragan baso itu pun memfetakompli sahabatnya, Si Petugas medis.

Apa sih fetakompli?

Ilustrasi di atas menggambarkan tindakan fetakompli (berasal dari frasa Bahasa Perancis fait accompli). Suatu kondisi yang telah diatur oleh seseorang agar orang lain menyetujui pendapat, ide, atau keputusannya.

Fetakompli pertama kali dicetuskan Gerard Irwin Nierenberg (1923-2012), seorang American lawyer, author, expert negotiation dan communication strategy. Istilah ini digunakannya untuk menjelaskan proses negosiasi. Awalnya fetakompli kerap digunakan untuk memenangkan suatu negosiasi. Belakangan, istilah fetakompli mengalami peyorasi dan cenderung diidentikkan sebagai jalan untuk memuluskan kepentingan pribadi.

Pada kisah perseteruan dua karib di atas, Si Penjual baso tengah memfetakompli Si Petugas medis agar mau tidak mau harus setuju dengan pendapatnya. Dengan kata lain, Si Petugas medis dipaksa berada pada dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakkan (simalakama).

Jika Si Petugas medis merespon pernyataan Si Juragan baso atau menjelaskan dengan sudut pandangnya, ia tetap dinilai salah. Dianggap tidak peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang memang tengah tertatih akibat dihantam virus corona.

Fetakompli PSBB Jakarta

Pada skala yang lebih besar seperti di DKI Jakarta, fetakompli bisa sangat efektif memunculkan perpecahan di akar rumput. Pro kontra terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II yang diterapkan mulai Senin (14/09) bisa digunakan untuk menyudutkan golongan pro-gubernur atau kontra-gubernur. Masing-masing akan merasa golongannya yang paling benar.

Golongan yang kontra-Anies akan sangat geram dengan kebijakan Sang Gubernur yang menurut mereka merugikan perekonomian Indonesia dan menyulut terjadinya resesi. Bagaimana tidak, Pemprov DKI Jakarta menutup sementara 23 perusahaan (dari 237 perusahaan yang disidak) selama masa PSBB. Walaupun dari jumlah itu, ada perusahaan yang ditutup karena karyawannya positif Covid-19 dan melanggar protokol kesehatan.

Namun di sisi lain, golongan pro-Anies akan menganggap kebijakan PSBB sebagai langkah realistis. Apalagi saat mengumumkan kebijakan PSBB, Anies mengaku telah mengolah data dan diperkirakan okupansi RS penuh sehingga tak bisa menampung pasien lagi pada 17 September. Anies menargetkan jumlah tempat tidur akan bertambah 20 persen pada 6 Oktober mendatang.

“Bila situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki, bisa dibuat proyeksi 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien Covid lagi dan ini waktunya tinggal sebentar,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/9) seperti dikutip dari laman news.detik.com.

Hal itu didukung realita lebih dari 100 dokter di Indonesia telah gugur akibat Covid-19 (sampai bulan September 2020). Bahkan Prof Dr Budi Warsono, ahli penyakit dalam dari Unair ikut menghadap Sang Khalik.

Seperti mengutip tulisan Dahlan Iskan berjudul “Istri Positif” di laman radarsolo.jawapos.com, Prof Budi yang nyentrik ini menganjurkan agar semua orang mengingat McD: masker, cuci tangan, distancing. Juga agar kita semua hidup dalam 3E: exercise, eat well, dan enjoy life. Olahraga, makan bervitamin, dan banyak gembira.

Khusus untuk poin enjoy life itu, Prof Budi memasang foto Elvis Presley di slide-nya. Maksudnya: banyaklah menyanyi. Dan lagunya harus Elvis Presley –ia penggemar beratnya.

Toh, Prof Budi yang paham benar dengan Covid-19 meninggal dunia, artinya covid-19 memang tak mudah dipahami. Seperti berjalan di tengah kabut. Belakangan marak pula kasus semacam OTG (Orang tanpa Gejala) seperti menimpa calon wali kota Surabaya Machfud Arifin. Nampak bugar ternyata positif Covid-19. Luar biasanya, beliau tanpa sungkan berani mengumumkan statusnya (positif Covid-19) kepada khalayak.

Good Government atau Good Governance?

Kebijakan PSBB yang diambil Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa dibilang bermata 2. Cenderung dimanfaatkan elite politik untuk melakukan fetakompli sehingga berpotensi memicu perpecahan di akar rumput.

Masyarakat yang pro terhadap kebijakan Anies menganggap apa yang dilakukan Gubernur DKI itu sebagai perwujudan Good Governance (pemerintahan yang baik). Kesehatan masyarakat ditempatkan lebih tinggi di atas kepentingan lainnya. Namun bagi yang kontra, kebijakan PSBB Jilid II dianggap sebagai tindakan bodoh karena memicu resesi (pertumbuhan ekonomi riil negatif). Artinya sebagai gubernur, Anies tidak mencitrakan diri sebagai Good Government (pemerintah yang baik).

Sebagai informasi, government (pemerintah) memiliki makna yang berbeda dengan governance (pemerintahan). Pemerintah (government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan, dalam konteksi DKI Jakarta adalah gubernur.

Sedangkan Pemerintahan/Tata kelola (governance) adalah tindakan, cara, atau sistem dalam sebuah pemerintahan. Bisa dibilang sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dalam keputusan yang akan diimplementasikan ataupun tidak.

Dengan begitu, cakupan Tata Pemerintahan (governance) lebih luas dibandingkan Pemerintah (government), karena unsur yang terlibat dalam Tata Pemerintahan mencakup semua kelembagaan, baik pemerintah (government) maupun peran aktif masyarakat.

Lalu, apakah yang dilakukan Anies dengan PSBB-nya adalah wujud good governance? Atau malah wujud ketidakbecusannya mengelola Jakarta?

Menurut Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai gubernur hanyalah sub sistem dari pemerintah pusat. Becus atau tidaknya Anies menangani Covid-19 bukanlah mutlak menjadi tanggungjawabnya. Covid-19 adalah bencana nasional dan berada di bawah tanggung jawab presiden. Disebut good governance adalah jika kebijakan yang diambil pemerintah (baik pusat maupun daerah) disusun berdasarkan koordinasi yang baik, melibatkan aspirasi masyarakat, serta menggunakan grand design yang jelas.

Masih menurut ahli hukum tata negara dan pengamat politik itu, porsi Anies sebagai gubernur sesungguhnya berada di wilayah yang sifatnya lokalitas, seperti mengatasi banjir atau macet di Jakarta.

Jadi, pro-kontra terhadap kebijakan PSBB Jilid II dalam meredam wabah Corona ini idealnya segera dicarikan jalan tengahnya. Agar kepentingan ekonomi tetap terakomodasi sementara kepentingan kesehatan juga tidak dikorbankan. Inilah jalan kompromi.

(Milesia.id/ Kelik Novidwyanto, disarikan dari berbagai sumber)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close