KOLOMMilescoop

Program Pemulihan Ekonomi Pemerintah Tak Sasar Masyarakat Kecil?

Oleh : Suroto *)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) selama ini bergulir sangat lamban. Usaha mikro dan kecil yang dialokasikan dana sebesar Rp. 124 trilyun dari total dana PEN sebesar Rp 695 trilyun sampai saat ini ternyata salah sasaran.

Usaha Mikro dan Kecil jumlahnya 99,3 persen dari sebanyak 64 juta pelaku usaha kita. Mereka selama ini adalah pemberi pekerjaan masyarakat hingga 95 persen dari total angkatan kerja. Mereka adalah sektor yang selama ini menghidupi ekonomi masyarakat banyak.

Ada yang salah dengan program PEN. Selama ini fokusk alokasi dana PEN adalah ke korporasi besar yang sebetulnya memiliki dana cadangan lebih besar. Mereka diberikan berbagai bentuk skema pendanaan seperti restrukturisasi, subsidi bunga, dana penempatan, modal penyertaan, pengadaan bantuan sosial dan lain lain.

Sementara alokasi sebesar Rp 124 trilyun untuk UMKM dan Koperasi saja semua dialokasikan melalui mekanisme bank. Padahal perbankan dalam situasi seperti sekarang ini pasti semakin hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Tim yang dipilih untuk pemulihan ekonomi juga tidak menggambarkan aspirasi entitas ekonomi masyarakat kecil. Alhasil sangat kecil kemungkinan untuk membuat komitmen kepada usaha mikro dan kecil. Faktanya sampai hari ini masih menjadi sekedar wacana.

Usaha mikro dan kecil saat ini sudah remuk redam karena modal kerja mereka sudah habis untuk membiayai hidup sehari hari. Jadi akan sulit diharapkan ekonomi akan segera bangkit kembali dengan cepat.

Bansos Minim Dampak

Hal yang paling menyedihkan lagi adalah ternyata dana bansos ( bantuan sosial) yang dikucurkan ternyata juga tidak memberikan dampak multiplier ekonomi secara signifikan. Justru, sekali lagi hanya memperkaya pelaku usaha korporat besar. Ini dapat dilihat dari pemenangan lelang dari bansos yang ada.

Krisis ini ternyata hanya meningkatkan akumulasi dan konsentrasi pendapatan dari segelintir pemilik korporat besar. Ini bukan hanya menghambat proses akselerasi pemulihan ekonomi, tapi juga akan meningkatkan jurang kesenjangan sosial ekonomi.

Sebelum pandemi saja kesenjangan kepemilikkan kekayaan jauh lebih parah dari rata-rata internasional.

Mengacu laporan akhir tahun 2019 dari lembaga riset internasional Credit Suisse, 82 persen dari 173 juta orang dewasa Indonesia hanya memiliki kekayaan di bawah 10.000 US dollar. Jauh diatas rata-rata dunia yang hanya 58 persen.

Sementara itu, hanya 1,1 persen dari orang dewasa yang memiliki kekayaan di atas 100.000 US dollar. Jauh di atas rata-rata dunia yang angkanya hingga 10,6 %.

Kondisi ketimpangan kekayaan atau Rasio Gini Kekayaan kita sudah sangat tinggi, yaitu 0,83. Diperjelas dalam laporan Suisse tersebut, hanya 1% yang menguasai 45 % kekayaan nasional.

Skema program seperti ini akan berdampak ancaman lebih serius dari sekedar persoalan ekonomi. Kemungkinan munculnya chaos dan krisis sosial politik justru akan mengemuka dan akan sulit sekali untuk dikendalikan dan dipulihkan.

*) Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close