Milescoop

Menimbang Langkah Progresif Kementerian Koperasi dan UKM

Urgensi Kredibilitas dan Akurasi Data dalam Restrukturisasi, Reschedulling dan Rekondisi

 

Oleh : Dr Ahmad Subagyo[1]

Dr Ahmad Subagyo (Dok.Pribadi)

Ulasan kali ini merupakan narasi kontinum dari artikel berseri yang Penulis publikasikan melalui Milesia.id, sejak lebih dari sebulan lalu. Sebelumnya, artikel Saya berserak dan terbit secara acak, baik di Milesia.id maupun di media lain.

Beberapa artikel terakhir ini, rupanya menjadi rujukan bagi para policy maker. Belum lama ini, Penulis dihubungi pihak Kemenkop UKM dan Kemenko Perekonomian untuk sebuah diskusi intensif dalam upaya mencari problem solving kebijakan yang efektif terkait mitigasi risiko default dalam risk area Koperasi dan UKM. Saya merasa bersyukur, karena dapat ikut berbagi pemikiran dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan ketidakpastian.

Kali ini saya ingin mengulas relevansi akurasi data sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan Pemerintah (Kemenkop-UKM) dalam menangani dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Seperti diketahui, ada engagement “pertalian yang erat”  antara Lembaga keuangan, termasuk Koperasi, dengan para anggota dan nasabahnya. LK/KSP/KSPPS adalah salah satu Lembaga yang lebih memahami pergerakan bisnis dan ekonomi para debitur/anggotanya.

Mereka sejak awal telah melakukan analisis, scoring dan kelayakan bisnis nya. Mereka memiliki data yang menurut Penulis lebih afdhol dibandingkan data dari BPS dan Lembaga sensus lainya. Mengapa?, karena data LK/KSP/KSPPS relatif update dan aktual karena telah melalui tahapan screening yang cukup panjang. Maka, jika ingin mendapatkan data yang paling akurat tentang kondisi UKM kita, data yang ada di Lembaga Keuangan dan Koperasi kita saat ini cukup kredibel.

Kita memaklumi, saat ini untuk menghitung dan mendapatkan data UKM yang valid sangat tidak mudah. Hal itu karena selain kita belum memiliki single data dan baseline yang update, system pendataan kita juga masih parsial dan belum terintegrasi.

Kita dapat membayangkan, bagaimana sulitnya menentukan UKM by name by address agar bantuan yang kita berikan tepat sasaran dan tepat manfaat. Bayangkan manfaatnya jika data UKM yang tersebar di Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemendag, dan dinas-dinas Provinsi dan daerah di seluruh Indonesia itu akurat, sinergis dan mudah diakses. Siapa sebenarnya yang memegang otoritas data di negeri ini? BAPPENAS-kah, Kemenkop UKM-kah atau ada K/KL lainnya? Apa boleh buat, data masih selalu jadi masalah bagi kita.

Pesan kontemporer ihwal pentingnya data mengatakan, “who controls information will rule the world”, menguasai data berarti akan menguasai informasi, menguasai informasi berarti “menguasai dunia”. Di sinilah arti “nilai data” yang konon para penguasa ekonomi dunia bersedia membayar Rp.1 juta per data pribadi warga di suatu negara, sehingga para start-up yang mampu collecting data mendadak berubah menjadi UNICORN dengan valuasi aset bernilai triliunan rupiah. Sangat wajar, karena perusahaan-perusahaan start-up inilah yang ternyata mampu masuk ke tiap rumah tangga warga negara. Bahkan langsung masuk dalam genggaman masing-masing pribadi warga negara, menawarkan “ transaksi aman dari bahaya COVID-19”. Sebahagian besar perusahaan START-UP  tetap SURVIVE dan bahkan GROWTH di tengah pandemi COVID-19, walaupun sebagian ada yang decline, tapi tidak signifikan.

Kemenkop UKM Launching Data

Di tengah sulitnya Kementerian dan Lembaga mendapatkan data, Kemenkop UKM berani me-launching data Koperasi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambil kebijakan ke depan. Berikut sebahagian data yang di-publish sebagai bagian dari langkah strategis dalam rangka menghadapi pasca pandemic COVID-19 ini.

IST-KemenkopUKM

Ada yang menarik dari data di samping. Data ini sangat berguna sebagai panduan kebijakan Kemenkop UKM dalam melakukan mitigasi dampak pandemic Covid-19 terhadap Koperasi dan anggotanya.

Ada dua bagian informasi penting yaitu (1) Dampak dan (2) Bantuan likuiditas. Informasi dampak ada dua risk area yaitu Usaha dan Kinerja keuangan. Aspek usaha teridentifikasi ada 2 variabel utama terdampak yaitu (1) Kegiatan pembiayaan dan (2) Kegiatan penghimpunan dana.

Di lapangan ada fenomena menarik, perihal turunnya tingkat pengembalian pinjaman disebabkan oleh adanya himbuan dari Pemerintah Desa/Camat/Bupati agar Koperasi menghentikan penarikan angsuran pinjaman bagi warganya. Ini jelas preseden yang buruk. Hal ini tidak perlu terjadi jika Koperasi bergerak cepat melakukan kebijakan Rapat Anggota online dan memutuskan penanganan penarikan angsuran pinjaman berdasarkan kesepakatan dan persetujuan anggota, dan bukan di “sliding” oleh KEPUTUSAN BUPATI/CAMAT.

Keputusan Rapat Anggota diperlukan terkait dengan penanganan pinjaman/pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dengan peran aktif anggota untuk mengusulkan dan melaporkan kondisi aktual ekonomi keluarga anggota. Pengisian data dari anggota ini yang akan menjadi dasar dalam kebijakan Koperasi, apakah akan dilakukan restructuring, reschedulling atau reconditioning?

Dari data isian dari anggota itulah, selain berguna bagi Koperasi yang bersangkutan juga dapat menjadi data base bagi Pemerintah dalam mengetahui dampak riil yang dialami oleh UKM anggota Koperasi di Indonesia.

Bagian kedua dari data di atas adalah Kebutuhan Bantuan Likuiditas. Kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, karena menyangkut penggunaan dana negara. Bentuk bantuan likuiditas akankah berupa pinjaman lunak yang mesti dikembalikan ataukah berupa bantuan donasi untuk Koperasi? Sebagaimana banyak pangamat mengatakan, jangan sampai dana negara mengalir ke tempat yang salah!

Pertanyaan kritis kita saat ini : Pertama, siapakah subyek yang akan diberi bantuan? Koperasinya ataukah anggotanya? Kedua, bantuan kepada Koperasi tersebut berbentuk pinjaman atau donasi? Ketiga, siapakah Lembaga penyalur pinjaman kepada Koperasi? Keempat, seperti apa kriteria Koperasi yang akan menjadi calon penerima bantuan? Kelima, bagaimana skema pemberian bantuan itu? Apakah bantuan bagi koperasi dan  anggotanya itu berguna, tepat sasaran, serta mampu memulihkan kondisi usaha dan kinerja keuangan bagi Koperasi dan anggotanya? (*)

[1] Dosen Tetap STIE GICI – Komisaris Independen PT. Asuransi Takaful Umum

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close