KOLOM

Benarkah Koperasi Butuh Bantuan? (1)

 

Oleh : Dr. Ahmad Subagyo[1]

Dr Ahmad Subagyo (Dok.Pribadi)

Pandemi Covid-19 hingga pertengahan April belum menunjukkan grafik melandai. Baik jumlah kasus terinfeksi, ODP maupun PDP. Sepekan terakhir publik disuguhi “surprise” berupa berita alokasi anggaran “Dampak Covid-19” yang mencapai nominal Rp 405,1 triliun.

Hiruk pikuk pengalokasian anggaran “Dampak COVID19” yang berjumlah total Rp 405,1 triliun itu, juga menjalar di kalangan koperasi. Pertanyaan mengemuka : apakah Koperasi termasuk dari bagian yang diperhitungkan sebagai “penerima manfaat” dana Rp 150 triliun yang dialokasikan untuk Program pemulihan Ekonomi Nasional?

Pendapat yang mengemuka tidak homogen. Ada yang berpendapat bahwa Koperasi tidak menjadi bagian yang diperhitungkan sebagai penerima manfaat dana bantuan “dampak covid-19”. Ada sejumlah alasan dan argumentasi. Salh satunya terkait dengan filosofi koperasi itu sendiri, bahwa Koperasi merupakan organisasi yang mengatur dirinya sendiri. Pemilik dan penggunanya adalah anggotanya. Sementara, anggota koperasi, baik yang berasal dari kalangan UKM maupun Pekerja akan mendapatkan skema bantuan dari dana tersebut. Apabila mereka, anggota koperasi, secara individu telah menerima bantuan langsung dana “dampak covid-19” dari Pemerintah, maka akan terjadi “double counting” jika secara bersamaan mereka juga mendapatkan dari koperasinya. Saya kira argumentasi ini masuk akal juga. Setidaknya secara parsial.

Pendapat kedua, Koperasi adalah suatu entitas legal yang diakui secara hukum dan sekaligus pelaku ekonomi yang pemiliknya dapat dipastikan 100% milik warga Indonesia dan anggota pemiliknya sebahagian besar adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Walaupun ada sebagian yang dimiliki kelas menengah.

Mencermati polarisasi pendapat di atas, mari kita dudukkan KOPERASI sebagai pelaku ekonomi yang harus dipahami secara komprehensif dan tidak hanya parsial.

Keunikan “distingsi” Koperasi

Koperasi sebagai entitas legal karena terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga keberadaannya di-akui secara yuridis yang memiliki HAK dan KEWAJIBAN. Koperasi juga sebagai entitas usaha karena Badan Hukum ini dapat menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara legal.

Keunikan entitas ini ada pada “kepemilikan” , “mekanisme pengambilan keputusan” dan “permodalan”, selebihnya hampir sama dengan badan hukum yang lain. Kepemilikan koperasi hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Artinya, warga negara asing tidak dapat memiliki Koperasi di Indonesia, sedangkan Badan Hukum lain tidak berlaku.

“Mekanisme Pengambilan Keputusan”  tertinggi di tangan anggota melalui Rapat Anggota, sedangkan Badan Hukum lain di tangan pemegang saham dan Pendiri Lembaga. “Permodalan”, Koperasi memiliki equitas tapi tidak memiliki modal karena bentuk ekuitas-nya berupa simpanan, konon karena alasan inilah Koperasi tidak di-terima di Pasar Modal.

Koperasi Kita Kini

Di Indonesia jenis Koperasi dapat diklasifikasikan menjadi 5 Jenis berdasarkan kegiatan usahanya, yaitu (1) Koperasi Produsen, (2) Koperasi Konsumen, (3) Koperasi Pemasaran, (4) Koperasi Jasa, dan (5) Koperasi Simpan Pinjam. Adapun berdasarkan sektornya terbagi menjadi dua yaitu (1) sektor riil dan (2) sektor keuangan. Berdasarkan wilayah beroperasinya koperasi  terbagi menjadi tiga yaitu (1) Koperasi nasional yang beroperasi lintas provinsi, yang saat ini berjumlah 516 unit.  (2) Koperasi Provinsi yang beroperasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, yang berjumlah 4.151 unit, dan (3) Koperasi kabupaten/Kota yang beroperasi di lintas kecamatan dalam satu kabupaten/kota, berjumlah 137.475 unit Koperasi (sumber: ODS Koperasi 10/10/2018). Namun  Koperasi yang aktif (RAT) hanya berjumlah 58.107 unit (Laporan Deputi Pengawasan, 2017).

Apakah Koperasi Terdampak COVID-19?

Koperasi sebagai entitas usaha pasti terdampak pandemi COVID-19. Dari kelima jenis koperasi yang paling ter-dampak adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS). Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang paling rentan terhadap suatu krisis.

Koperasi Simpan Pinjam nyawanya ada di cash flow keuangan-nya. Ketika terjadi bleeding (cash out) yang tidak terkendali, maka mereka hanya tinggal menunggu waktu. Berapa lama mereka dapat bertahan? Jawabannya seberapa kuat mereka memiliki cadangan cash untuk menahan agar tetap survive.

Kondisi Ketika masyarakat tidak memiliki lagi pendapatan, maka pasti yang dilakukan adalah menggunakan simpanan-nya, baik uang tunai yang ada di laci rumahnya maupun yang ada dalam simpanan tabungan-nya di lembaga keuangan. Sementara Koperasi sulit sekali untuk menghimpun dana, baik yang berasal dari simpanan maupun pengembalian angsuran pinjaman dari anggota-nya.

Lalu, apakah Koperasi setor riil juga terdampak? Penulis percaya, tidak ada badan usaha saat ini yang mampu menghindar dari “tekanan ekonomi” akibat pandemic COVID-19.

Peran dan Jasa Koperasi

Kontribusi Koperasi pada PDB Nasional di tahun 2018 sebesar 5,1%. Angka 5.1% terlihat kecil dibandingan dengan angka sisanya 94,9%. Namun perlu diingat, bahwa 5,1% itu berasal dari kontribusi anggota Koperasi yang berjumlah sekitar 12.015.208 orang.

Peran Koperasi dalam Inklusi keuangan nasional 2018 sebesar 36%, sementara Perbankan kita berkontribusi hanya 19%. Dalam salah satu riset Bank Dunia (2015) dilaporkan bahwa masyarakat mengenal pertama kali transaksi keuangan melalui Koperasi sebesar 72% dari total responden. Angka-angka di atas dapat menjadi bukti bahwa Koperasi memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian kita, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hadirkah Pemerintah Ketika Koperasi Terdampak Badai Covid-19?

Ketika anggota Dewan berdebat perlu tidaknya Koperasi mendapatkan sebahagian stimulus ekonomi dari anggaran Rp 150 triliun yang sebentar lagi akan digelontorkan Pemerintah, para pejuang rakyat sedang mati-matian bertahan antara hidup dan mati di tengah badai corona.

Menurut hemat Penulis, tidak perlu ada perdebatan lagi, KOPERASI memang seharusnya dibantu agar “entitas asli milik bangsa” ini tetap dapat bertahan dan berkelangsungan jangka Panjang. Tak kalah penting “ASAS KEADILAN” ditegakkan di bumi nusantara.

(Bersambung : Model bantuan koperasi yang efektif)

[1] Dosen STIE GICI – Ketua Dewan Pembina Yayasan Kemandirian Perkooperasian Indonesia (YAKKIN)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close