ANALISA

Cegah Perluasan Penyebaran Covid-19 Perlukan Informasi Detail ODP dan Pasien?

Hingga Jum’at (27/3) ini, pasien positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.046 orang dan belum menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan.

Sejak kasus positif Covid-19 pertama kali diumumkan terjadi di Depok, Jawa Barat, opini publik terbelah antara yang menghendaki keterbukaan informasi identitas dan lokasi pasien positif dan yang menghendaki agar identitas pasien dilindungi.

Polemik bocornya informasi identitas pasien pertama covid-19 menghiasi pemberitaan media massa selama lebih dari sepekan sejak pertama kali diumumkan ke publik oleh Presiden Jokowi pada 4 Maret silam.

Para pengecam kebocoran informasi identitas pasien Covid-19 menunjuk alasan etis dan kondisi psikologis pasien sebagai argumen perlunya perlindungan privasi. Terlebih, Undang-Undang terkait data pribadi masih berlaku.

Seiring waktu, terlebih dengan kian massif nya persebaran kasus pasien positif Covid-19 yang kian meluas di berbagai daerah, keterbukaan informasi dinilai penting. Pemetaan persebaran kasus di berbagai wilayah mendesak untuk diketahui publik dan para pengampu kepentingan sebagai unsur penting dalam mitigasi pandemi Covid-19.

Hal itu tercermin dalam hasil penelitian berjudul “Persepsi Publik Tentang Keterbukaan Informasi Perjalanan Pasien Positif Covid-19” hasil kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ristek Brin, BNPB, UI, UGM, dan sejumlah lembaga lainnya. Melibatkan 15.101 warga Indonesia yang disurvey pada 20-21 Maret, dengan 86% responden berpendidikan tinggi yang tersebar di Pulau Jawa (78,2%), Sulawesi (7,43%),  Sumatera (6,07%), dan sisanya Kalimantan dan Papua.

Hasilnya cukup mengejutkan, mayoritas responden (61,2%) setuju jika nama pasien positif Covid-19 dibuka untuk publik. Mayoritas responden juga setuju informasi lokasi tempat tinggal pasien dibuka, baik di tingkat kecamatan (64%) hingga RT/RW (65,8%). Prosentase persetujuan nyaris mutlak (97%), disampaikan narasumber terkait keterbukaan riwayat perjalanan pasien Covid-19.

Jika diterapkan, sejumlah variabel keterbukaan informasi di atas membawa sejumlah konsekuensi dan risiko. Diantaranya adalah kemungkinan adanya stigma, diskriminasi, dan perlakuan buruk yang diterima oleh orang yang berada dalam pemantauan (ODP) maupun positif Covid-19.

Ini sudah terjadi di beberapa kota, warga pendatang atau perantau yang baru pulang kampung dari Jakarta, menerima perlakuan kurang menyenangkan dari sejumlah warga dan aparat daerah. Ini jadi pekerjaan rumah pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama meluruskan informasi sesat dan bahu membahu saling menguatkan menghadapi pandemi Covid-19.

Lantas bagaimana pandangan responden terkait medium penyampai informasi yang bisa digunakan? Tercatat 80,7% responden setuju jika informasi terkait hal di atas disampaikan melalui aplikasi perpesanan instan macam whatsapp atau Line. Juga melalui email (70,04%), SMS (25,6%) dan sisanya melalui medsos resmi milik pemerintah.

Keterbukaan informasi dinilai perlu, guna menghindari dampak buruk akibat kelengahan dalam membaca situasi. Tak jarang, akibat minimnya informasi terkait persebaran ODP dan pasien Covid-19 di suatu daerah, menjadikan aparat dan warga lengah dalam mengantisipasi. Ini membuka peluang lebih besar kian meluasnya eskalasi persebaran ODP maupun pasien. Keterbukaan informasi perlu, diskriminasi terhadap ODP dan pasien Covid -19 sungguh tidak perlu.

(Prio Penangsang/Milesia.id)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close