KOLOM

“Usulan 25 Kebijakan Restrukturisasi Koperasi Indonesia”

Oleh : Suroto *)

IST- Suroto (Milesia.id)

Indonesia adalah pemilik jumlah koperasi terbanyak di dunia, mencapai 212.234 koperasi. Anggotanya diklaim 36 juta orang tapi kontribusinya terhadap PDB ( produk domestik bruto) atau ekonomi kita hanya 2 persen.

Koperasi di Indonesia sudah dikembangkan sejak satu seperempat abad silam. Tapi begitulah kenyataannya, idealitanya jauh dari realita. Koperasi soko guru ekonomi tapi tidak ada dalam dunia nyata. Bahkan jadi soko pinggiranpun tidak.

Teori dan modus operandinya berbeda. Mulut berbuih bicara ekonomi gotong-royong penuh solidarita tapi keseharian kita hidup dalam sistem kapitalis eksploitatif nan menindas luar biasa. Jangankan soko guru, soko pingiranpun tidak. Demokrasi ekonomi hanya slogan di tumpukan pasal Konstitusi dan UU.

Meminjam istilah budayawan Sujiwo Tedjo— “lalu kita ini ngomong apa?”. Omong kosong! Bubarkan saja dan hapus istilah koperasi soko guru ekonomi Indonesia kalau kita tak mampu melakukan perubahan apapun untuk membangun koperasi, bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi ini.

International Co-operative Alliance ( ICA) baru saja merilis 300 koperasi besar dunia. Tidak satupun koperasi Indonesia masuk di dalamnya. Padahal, katanya kita negeri dengan masyarakat yang penuh gotong-royong. Entah apa yang digotong dan diroyong.

Ironisnya, Amerika Serikat yang kita tuduh sebagai negeri kapitalis itu ternyata menyumbang 85 koperasi dari 300 koperasi besar. Atau hampir sepertiganya. Bisnisnya menggurita dari perlistrikan, asuransi, peternakan, perbankkan, konsumsi, pertukangan, pertanian dan lain sebagainya. Sebut saja merek yang masuk 300 koperasi besar tersebut seperti CoBank, Ace Hardware, Sunkist, dan lain sebagainya.

Menariknya lagi, ternyata koperasi di Amerika Serikat itu besar justru karena mereka mempromosikan keunggulan sistem dari koperasi mereka dibandingkan usaha-usaha swasta kapitalis. Sesuatu yang selalu disembuyikan di Indonesia.

Tidak pernah kita dengar ada iklan dari gerakan koperasi Indonesia dengan lantang mengatakan : belanjalah di toko koperasi bla bla bla…dan dapatkan keuntungan dari perusahaan ini. Atau Move Your Money to Credit Union (Koperasi Kredit) yang gencar beriklan waktu krisis ekonomi agar uangnya aman karena dibawah pengawasan dan kendali nasabah-pemiliknya seperti di Amerika Serikat waktu krisis ekonomi 2008.

Iklan koperasi kita hanyalah iklan tersembunyi di pojok kantor berupa plang papan nama yang kusut di pojok kantor. Berbeda dengan koperasi di Amerika Serikat yang terang didemonstrasikan dijalan bersama gerakan Occupy Wallstreet dengan plang “Bank Transfer Day” dengan memberikan berbagai alasan atau iklan di Koran Times berlembar-lembar dan berhari-hari bercerita tentang kebaikan dan keunggulan koperasi.

Apakah koperasi Indonesia masih bisa menjadi pemain utama ekonomi ? Tentu bisa. Tapi kita harus berubah dalam membangun koperasi.

Usulan 25 Kebijakan Program  Perkoperasian Indonesia 2019-2024 :

  1. Bubarkan 150 ribu koperasi papan nama dalam 1 tahun ini. Bubarkan serius jangan hanya bluffing di media tapi buat pengumuman di lembar berita acara negara yang jelas diperintahkan UU, PP, dan Permen. Kalau ada pejabat yang keberatan untuk bubarkan, PECAT!
  2. Bubarkan rentenir berbaju koperasi dalam 1 tahun ini atau setidaknya minta mereka berubah jadi Bank. Biar jelas alamatnya, agar masyarakat tahu mana koperasi dan mana rentenir, tidak seperti sekarang ini, yang menjadikan koperasi malah diidentikkan sebagai rentenir oleh masyarakat.
  3. Dorong Merger koperasi simpan pinjam yang ada saat ini dengan memberikan insentif kebijakan pembebasan pajak bagi koperasi seperti negara -negara tetangga kita ( Singapura, Philipina, dll). Agar bisa bersaing dengan bank-bank kapitalis yang selama ini mengeruk keuntungan bisnis rakyat saja.
  4. Koperasikan BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD yang saat ini bangkrut dan atau merugi baiknya dikoperasikan dan diinkubasi oleh Kementerian Koperasi. Agar rakyat langsung tahu bagaimana terjemahan dari ekonomi sebesar besar bagi kemakmuran rakyat karena mereka itu yang akan mengontrol langsung BUMN tersebut. Bukan untuk bancakan elit seperti selama ini.
  5. Koperasikan BUMDes. Ini penting. BUMDes itu baiknya jadi milik pemerintah dan rakyat dalam bentuk Koperasi Publik. Ini sudah bisa dibuat karena sudah ada regulasinya. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Pada Koperasi yang merupakan produk reformasi tapi tidak pernah dijalankan selama ini.
  6. Koperasikan layanan dan produk publik seperti transportasi misalnya. Sebut saja misalnya kereta api dan maskapai Garuda.
  7. Salurkan barang publik termasuk subsidi melalui koperasi agar jelas kendali dan alamatnya untuk rakyat, bukan yang lainnya.
  8. Kembangkan skema reformasi agraria berbasis koperasi. Jadikan koperasi sebagai bagian dari kewajiban untuk tata kelola skema reforma agraria.
  9. Kembangkan koperasi perumahan dan akselerasi perumahan rakyat basis koperasi agar rakyat tidak jadi korban komersialisasi perusahaan properti yang mencekik rakyat.
  10. Kembangkan koperasi kehutanan, kelautan, perikanan, pertambakkan, pertanian, peternakan, kerajinan dan sektor-sektor ekonomi rakyat lainnya. Ini adalah sumber hidup dan matinya ekonomi rakyat dan jangan serahkan habis dipangkuan perusahaan monopolistik dan jahat.
  11. Kembangkan hutan sosial berbasis koperasi. Biarkan hutan lestari karena akan dirawat oleh rakyat sendiri dan sekaligus jadi sumber pendapatan mereka.
  12. Kembangkan bisnis platform berbasis koperasi. Jangan biarkan dieksploitasi oleh venture capital dari luar negeri dan jadi penyumbang defisit neraca perdagangan lagi.
  13. Kembangkan sentra-sentra kulakan rakyat berbasis koperasi. Jangan serahkan pada monopoli perusahaan kapitalis. Lihat Singapura yang kuat koperasinya di sektor ini karena kepemilikkanya model koperasi.
  14. Kembangkan industri kreatif koperasi seperti koperasi film, koperasi fotografi, kuliner, fashion dll. Jadikan sebagai bumper kedaulatan industri basis budaya.
  15. Kembangkan pusat studi perkoperasian dan koperasi kampus di 500 kampus
  16. Terapkan kurikulum demokrasi ekonomi dan koperasi di SMA dan Perguruan Tinggi. Jangan lenyapkan koperasi sebagai ilmu pengetahuan.
  17. Bentuk sistem kepengawasan koperasi agar koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilainya bukan koperasi abal-abal.
  18. Bebaskan gerakan koperasi dari kooptasi wadah tunggal Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin). Ini harus segera dihentikan! Sebab membunuh demokrasi dan imajinasi rakyat
  19. Rebranding koperasi dan kampanyekan koperasi secara besar-besaran sebagai sistem perusahaan masa depan
  20. Kembangkan regulasi agar koperasi dapat didirikan minimal 3 orang dan juga pembebasan pajak (tax free) untuk koperasi
  21. Kembangkan perindustrian dan pertambangan rakyat berbasis koperasi
  22. Lakukan reformasi regulasi perkoperasian dan advokasi regulasi-regulasi lain yang diskriminatif, mendiskreditkan dan bahkan mengeleminasi koperasi
  23. Selenggarakan reformasi mental aparatus koperasi besar-besaran
  24. Dorong fungsi subsidiaritas koperasi sekunder
  25. Kembangkan kerjasama internasional perkoperasian

*Ketua Umum AKSES -Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close