DINAMIKA

“Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi Tentang Demokratisasi Ekonomi”

Yth. Bapak Ir. Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

IST- Suroto (Milesia.id)

Perkenalkan nama saya Suroto, saya adalah Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), dan alamat organisasi kami ada di www.kolega.org. Bersama ini saya ingin menyampaikan beberapa pokok pemikiran saya menyikapi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang semakin hari menunjukkan kondisi yang semakin timpang dan sekaligus saya berharap Bapak mau memberikan langkah perubahan revolusioner untuk merombak kondisi sosial ekonomi tersebut demi kemakmuran dan keadilan bangsa.

Pak Jokowi, angka Gini Rasio kita saat ini sudah 0,43 dan ini adalah angka tertinggi semenjak Indonesia merdeka. Angka ini juga sudah diatas garis rata-rata normal dan setiap tahun terus memiliki kecenderungan semakin meningkat. Ini kita tahu artinya bahwa telah terjadi konsentrasi pendapatan dan juga sekaligus terjadi akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan semakin sulitnya masyarakat banyak untuk mengejar ketertinggalanya.

Pak Jokowi, sebagaimana kita tahu, konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang itu membahayakan bagi kepentingan bangsa dan juga sekaligus mengancam keberlangsungan dari kehidupan berdemokrasi kita. Sebab segelintir orang kaya itu bisa melakukan upaya apapun untuk semakin meningkatkan akumulasi kekayaannya yang bersumber dari keserakahan. Hukum bahkan akan terbeli karenanya dan rakyat banyak dan kedaulatan rakyat hanya akan menjadi jargon semata.

Pak Jokowi, kehidupan demokrasi politik kita sudah baik, setiap orang telah mendapatkan hak politiknya tanpa diskriminasi apapun juga. Tapi sesungguhnya suatu masyarakat yang demokratis itu tentu tidak akan dapat kita dapati bilamana demokrasi ekonominya tidak terjadi. Seperti yang Bung Karno katakan, demokrasi itu tidak ada bilamana demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu tidak berjalan seiring dan sejalan. Bung Hatta juga mengatakan berulang-ulang bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu sebetulnya hanyalah suatu rezim autokrasi, sebuah rezim yang pada akhirnya hanya dikuasai oleh segelintir elit politik dan orang-orang kaya dan karenanya kedaulatan rakyat tidak akan pernah muncul disana. Menurut saya, dua pandangan Proklamator republik tercinta ini sudah cukup untuk memberikan arah bagi masa depan bangsa ini.

Pak Jokowi, saya setuju dengan anda yang inginkan bangsa ini untuk lakukan langkah revolusioner dalam berbagai sektor kehidupan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu saya berharap anda mau melakukan langkah perubahan revolusioner agar kondisi sosial-ekonomi yang timpang tersebut dapat segera diatasi. Saya yakin pasti anda sepakat bahwa kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tertinggal di belakang dan hanya pentingkan kemakmuran bagi segelintir orang.

Usulan Pak Jokowi, menurut pandangan saya, ada beberapa hal yang bisa anda buat dalam kebijakan untuk melakukan perubahan revolusioner menyangkut peneggakkan demokrasi ekonomi tersebut. Dibawah ini saya mengusulkan kepada anda agar dapat dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut : 1. Lakukan pembagian Tanah Bagi Petani dan Kembalikan Sistem Pertanian Keluarga Kondisi para petani kita menurut statistik 74 persennya adalah para petani gurem alias sudah tidak memiliki lahan garap atau hanya sebagai buruh tani. Sementara siasanya, menurut Susenas, tahun 1980 kepemilikkan lahan petani kita masih 1, 05 hektar perkapita, kemudian tahun 1990 menurun jadi 0,75 Hektar perkapita dan saat ini tinggal 0,23 hektar perkapita.

Dengan kepemilikkan lahan sebanyak ini tentu petani tidak akan mungkin dapat mencukupi kehidupan keluarganya dari hasil pertanian mereka. Kondisi ini telah ciptakan kemiskinan di desa dan sebabkan urbanisasi besar seperti yang kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Para urbanus yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup karena warga kita yang 55 persen hanya tamatan Sekolah Dasar kebawah itu tentu timbulkan berbagai persoalan sosial baru. Untuk itu baiknya jalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan masih berlaku sampai sekarang ini. Jadikan agenda dengan target jelas dan kongkrit segera.

Mohon agar berbagai Undang-Undang (UU) sektoral yang menghambat hal ini untuk ditinggalkan. Petani rumah tangga harus menjadi prioritas untuk kembalikan sistem ketahanan pangan kita, dan saya setuju dengan program pencanangan anda mengenai Swasembada Pangan dan alokasikan pengalihan biaya subsidi negara untuk bahan bakar minyak (BBM) bangun infrastruktur pertanian seperti waduk, dan irisgasi. Tapi tanpa pengembalian tanah kepada para petani itu maka sistem kedaulatan pangan kita tentu akan terancam dan keadilan pangan tetap tidak tercipta karena yang akan muncul justru sebaliknya, sistem pertanian yang akan dikuasai oleh para pengusaha besar dalam basis corporate farming ( korporasi pertanian).

Ini akan menimbulkan masalah baru karena keluarga petani kita yang ada di desa akan hanya lagi-lagi akan terrasingkan dari pangan. Sistem pertanian basis korporasi itu telah gagal. Pertanian korporasi yang hanya ditujukan untuk mengejar keuntungan itu ternyata telah gagal total dan telah dibuktikan oleh riset ilmiah dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kampanye besar untuk kembalikan sistem pertanian keluarga. Ternyata sistem pertanian keluarga tidak hanya dekatkan petani dari terhadap pangan, dan kembalikan kedaulatan pangan dan keadilan pangan, tapi juga memiliki nilai bagi perbaikan kualitas hidup karena makanan yang sehat adalah makanan yang ada disekitar kita. Bukan makanan yang distimulasi oleh pestisida, dan pupuk tidak organik yang dikembangkan sistem pertanian korporasi yang tujuanya hanya demi kejar keuntungan, abaikan lingkungan dan kesehatan itu.

Saya harap anda mau membuat kebijakan ini dengan lakukan terobosan besar dalam hukum dan regulasi serta strategi program demi tarlaksananya pembagian tanah pada petani. Saya harap anda menindak tegas terhadap penguasaan lahan oleh korporasi yang bahkan ada yang sampai satu orang/keluarga kuasai juataan hektar. Setidaknya saya harap anda mau tegaskan kembali tentang peraturan pembatasan lahan yang hanya boleh sampai 200 ribu hektar untuk usaha perkebunan dan pertambangan. 2. Lakukan Pembagian Saham Perusahaan Pada Buruh dan Batasi Rasio Gaji Masalah mendasar dari sistem pasar kita saat ini adalah karena tidak adanya kontrol terhadap kepemilikan dari buruh dan masyarakat terhadap Perusahaan.

Sehingga pergerakan modal terjadi secara liar untuk satu tujuan, mengejar keuntungan semata dan lupakan aspek kemanusiaan, lingkungan, dan juga keadilannya. Modal yang bersifat material itu berdiri dengan pongahnya diatas kepentingan orang banyak. Tujuan didirikannya republik ini menjadi terkesampingkan jauh-jauh, korporasi bukan bekerja untuk mengabdi bagi kepentingan pelayanan pada rakyat banyak dan tampuk produksi, distribusi serta konsumsi pada akhirnya hanya dikuasai oleh segelintir orang. Pemilik modal besar menjadi penentu dari nasib orang banyak dan rakyat banyak yang ditindasinya. Apa-apa yang tidak kita kuasai itu maka kita tidak dapat mengendalikannya. Saham yang beredar di bursa dan juga komodifikasi pasar uang yang dilandasi oleh keserakahan para pemilik modal besar telah ciptakan sistem bubble economic atau ekonomi gelembung yang rentan terhadap spekulasi yang setiap saat telah ciptakan kondisi krisis dan kebangkrutan yang setiap saat mengancam persoalan kemanusiaan. Perusahaan yang tidak dapat kita kendalikan itu dan juga mata uang yang terus jadi bahan gorengan para spekulan itu setiap saat telah menaruh sistem ekonomi kita pada cawan retak dan seperti gunung pasir yang selalu tak tahan terpaan ombak.

Perusahaan yang tak dapat kita kendalikan itu, telah juga ciptakan krisis sumberdaya alam dan lingkungan karena eksploitasi besar-besaran demi motif pengerukkan keuntungan semata. Barang-barang publik (public goods) dikomodifikasi, dan layanan umum dimana-mana jadi bahan komersialisasi. Perusahaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki modal besar itu pada akhirnya perlakukan buruhnya secara semena-mena. Batas gaji Upah Minimum itu tidaklah dapat menjadi solusi karena pada dasarnya perusahaan yang jauhkan dari mereka yang bekerja dadn hasilkan keuntungan itu hanya bekerja untuk para pemilik modal dan digerakkan oleh satu motif saja, mengejar keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Untuk itu, saya berharap anda mau membuat langkah perubahan revolusioner dengan mengeluarkan kebijakan pembagian saham pada seluruh buruh/karyawan yang bekerja di perusahaan (employee share ownership program) hingga minimal 20 persen saja. Kebijakan ini juga dilakukan di negara tetangga kita di Singpaore, bahkan di negara yang estatis seperti China, atau negara yang selalu kita tuduh sebagai negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Sejelan dengan itu, saya juga berharap anda mau keluarkan kebijakan yang batasi rasio gaji. Rasio gaji antara buruh terendah dan tertinggi kita sudah terlalu parah. Ada seorang buruh perempuan, janda, dengan anak 3 orang di Tangerang. Dia bekerja setiap harinya hingga lembur malam namun hanya mendapatkan upahnya hanya 1,6 juta rupiah. Anak-anaknya itu pergi pagi ke sekolah sudah tidak dapatkan belaian ibunya, dan ketika ibunya pulang malam sudah tak dapat berdiskusi lagi dengan anak-anaknya yang telah terlelap di ruang kost petak ukuran 3 x 3 meter berjubel dengan perabot lusuh.

Sementara gaji seorang Presiden Direktur dan juga komisarisnya beserta bonusnya bisa sampai milyaran rupiah setiap bulanya. Ketimpanganya bisa terjadi sampai ratusan kali dan bahkan hingga ribuan kali. Untuk itu, saya berharap anda mau membuat batas kebijakan rasio gaji di Perusahaan maksimal 15 kali lipat saja. Penutup Demikian dua usulan saya ini, sesungguhnya masih banyak lagi yang dapat kita perbuat untuk perbaikan republik ini dalam rangka lakukan demokratisasi ekonomi dengan fokus Reforma Agraria dan Reforma Korporasi.

Sesungguhnya masih banyak agenda lainnya seperti misalnya bangun koperasi pasar tradisional, rombak kepemilikkan badan usaha negara atau badan usaha daerah menjadi badan hukum koperasi agar dapat dimiliki dan dikendalikan oleh masyarakat, dan masih banyak lagi. Melalui surat ini, saya berharap, anda tidak lagi hanya mendengarkan saran cara-cara kuno para ekonom neo-klasik atau ekonom neo-liberalis yang hanya bicara mengenai analisis kecenderungan-kecenderungan dari pergerakan statistik ekonomi dan bisnis serta fiskal yang sesungguhnya telah disetir oleh kepentingan segelintir orang. Demokrasi dan kedaulatan dan dengan demikian kemandirian ekonomi itu penting agar fundamental ekonomi kita tetap kokoh. Politiki, pasar dan warga baiknya tetap terhubung secara harmonis demi tercapainya kehidupan demokrasi sejati dan juga keberlanjutanya. 9*)

Salam Hormat,

Suroto

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close