Milebisnis

Progres Inklusi Keuangan di Indonesia

       Oleh: Dr. Ahmad Subagyo 

 (Ketua Umum IMFEA)

Dr Ahmad Subagyo (Dok. Pribadi)

Para scholar dalam bidang ekonomi berkeyakinan bahwa salah satu instrumen peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dapat melalui intervensi “keuangan mikro”.

Masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap Lembaga keuangan formal pada akhir tahun 2017 sebesar 38% dan mereka yang mendapatkan akses kredit hanya 19% (Findex, 2017).  Posisi ini membuat ranking Indonesia di antara negara-negara berkembang lainnya (emerging market) berada pada ranking 4, sedikit di atas Bangladesh.

Namun demikian, penduduk yang memiliki mobile phone (smartphone) jauh di atas separuh penduduk Indonesia, yaitu 69%, sehingga strategi akses keuangan yang efektif untuk  menjangkau masyarakat unbanked dilakukan melalui smartphone. Lalu muncullah berbagai kebijakan di bidang inovasi teknologi keuangan.

Nama yang paling popular saat ini adalah FINTECH, yang awalnya dirancang untuk melayani system pembayaran, saat ini sudah berkembang ke layanan keuangan lainnya (financing/lending/insurance/pension/crowdfunding). Seiring dengan perkembangan FINTECH ternyata dukungan infrastruktur dan ekosistemnya membutuhkan regulasi dan institusi baru yang bergerak menjadi supporting bagi industri FINTECH.

Berdasarkan laporan dari Asosiasi Perusahaan Fintech Indonesia (APFI), saat ini perusahaan (P2P) yang terdaftar di OJK sudah mencapai 127 unit. Sebelumnya, pada akhir 2018 baru 98 unit, berarti ada pertumbuhan sekitar 30%. Beberapa perusahaan pendukung FINTECH yang juga sedang berkembang, antara lain (1) Perusahaan Penyedia Informasi Customer, (2) electronic-Know your customer, (3) Credit Scoring, (4) Rating, dan (5) Auditing.

Tingkat Kepemilikan Akun pada Negara Berkembang di Dunia

Dalam Forum Inklusi Keuangan Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, 25 September lalu, ada beberapa perkembangan baru yang sangat signifikan, terutama pertumbuhan tingkat akses keuangan (financial inclusion) yang bertumbuh di atas 20% dalam setahun terakhir ini, diperkirakan mencapai angka lebih dari 48%. Adapun angka resminya akan di-launching beberapa waktu ke depan.

Perlu menjadi perhatian adalah, pertama, apakah kenaikan angka tersebut BERKUALITAS atau tidak?. Berkualitas artinya memang benar-benar ada sebahagian masyarakat kita yang baru masuk ke system keuangan formal (bank dan Lembaga keuangan lainnya), atau tidak berkualitas, artinya pemilik akun baru hanyalah akun tambahan dari pemilik akun sebelumnya.

Kedua, penambahan angka inklusi keuangan adakah memenuhi syarat aktif, yaitu aktif melakukan transaksi keuangan melalui akun mereka, baik menyimpan, pengambilan (penarikan), transfer dan pembayaran.

Isu yang menarik dan menjadi tantangan kita ke depan adalah apakah Lembaga keuangan selain Bank dan IKNB di-luar OJK juga dapat diakui sebagai AKUN LEGAL, dalam perhitungan angka tingkat INKLUSI KEUANGAN kita dan di dunia?

Kenyataan yang menarik adalah bahwa ketika akses kredit di perbankan hanya di angka 19%, namun akses pembiayaan melalui Koperasi telah mencapai angka 39%, dan bahkan akses terhadap simpanan mencapai angka 73% (riset Bank Dunia, 2014).

Sehingga, pada kenyataannya, walaupun masyarakat kita tercatat masih rendah akses keuangannya dibandingkan dengan India, misalnya, namun secara riil tidaklah demikian jika, KOPERASI diperhitungkan sebagai AKUN LEGAL dalam perhitungan angka INKLUSI KEUANGAN kita. Dengan jumlah sekitar 79.000 unit Koperasi Simpan Pinjam (konvensional dan Syariah) yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di masyarakat urban maupun rural, tentunya akan menjadi penyumbang angka yang sangat SIGINIFIKAN bagi Pemerintah Indonesia. (*)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close