MilescoopUncategorized

Mungkinkah GOJEK Menjelma Koperasi?

Kritik atas Klaim Wapres Jusuf Kalla Ihwal "Koperasi Start Up"

Oleh : Djabaruddin Djohan *)

A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.

(Definisi Koperasi ICA 1995)

Djabaruddin D (dok pribadi)

Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama ini menyatakan, bahwa konsep bisnis yang dikembangkan oleh startup atau perusahaan rintisan sesuai dengan konsep koperasi yang diinginkan oleh bapak proklamator Indonesia, Bung Hatta. Para perusahaan rintisan itu berkembang sebaga kumpulan orang bukan sebagai kumpulan modal layaknya sebuah perusahaan konvensional. Demikian diberitakan  secara luas di  media massa.

Sungguh menarik apa yang dinyatakan  Pak JK ini, yang mengindikasikan startup yang saat ini sedang euphoria sebagai koperasi.  Sebagai ungkapan yang dinyatakan oleh seorang Wakil Presiden, pastilah banyak mendapat perhatian dan dijadikan rujukan (referensi) baik dalam pembicaraan maupun dalam tulisan.. Untuk memahami, apakah yang dinyatakan Pak JK itu tepat atau kurang tepat, sebaiknya kita mengetahui terlebih dulu apa itu smartup dan apa itu koperasi.

Apa itu  startup? Start-up adalah perusahaan rintisan yang berbasiskan tehnologi komputer, internet, website. Dikendalikan segelintir anak-anak muda yang berkemampuan teknologi tinggi,yang mampu menjalankan berbagai tugas sekaligus. Dengan teknologi digital ditambah dengan modal yang cukup (baik dari investor maupun modal sendiri) perusahaan ini bisa berkembang dengan pesat. Jika perusahaan rintisan sudah dapat mencapai nilai ekonomi/ valuasi sebesar USD1 milyar, maka perusahaan disebut sebagai Unicorn. Di Indonesia kita kenal 4 unicorn yaitu Gojek, Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia.  Jika unicorn terus berkembang hingga nilai ekonomi/valuasinya mencapai USD 10 milyar  disebut Decacorn, dan jika terus berkembang hingga valuasinya menjadi USD 100 disebut Hectocorn. Dewasa ini Gojek  dengan nilai ekonomi/valuasinya  mencapai USD 10  Milyar sudah berhak menyandang predikat Decacorn.

Ada “sifat bawaan” startup ini yang tidak bisa dihindari, yang disebut  dengan istilah “disruptive” (mengganggu). Hal ini terjadi akibat adanya temuan-temuan baru yang “mengganggu” produk lama, sehingga temuan baru ini disebut disruptive innovation (inovasi disruptif). Dengan  adanya temuan, produk atau layanan baru, maka produk atau layanan lama jadi “terganggu”, ditinggalkan pelanggannya. Demikianlah dengan adanya taksi online, taksi konvensional jadi kurang laku,  dengan  munculnya kamera digital, kamera manual banyak ditinggalkan orang, demikian pula dengan maraknya media online, media konvensional pun kurang peminat/pelanggannya, dst.

Menurut Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Teguh Sambodo,  saat ini Indonesia memiliki 992 startup, (15/8/2019). 35,48 persen diantaranya merupakan e-commerce dengan jumlah 352 perusahaan. Kemudian ada fintech 5,34 persen dengan 45 perusahaan startup,. lalu, startup di bidang gim (game) porsinya 5,54 persen dengan jumlah 55 perusahaa. Sisanya, 53,63 persen adalah bidang lainnya dengan total jumlah 532 perusahaan. Sedemikian maraknya perkembangan perusahaan rintisan ini, sehingga Teguh Sambodo menyebutkan bahwa perusahaan digital ini sudah menggeser tren perusahaan konvensional. Hal itu terjadi dalam skala global termasuk di Indonesia.

Itulah  potret sekilas tentang smartup sebagai perusahaan digital yang sedang marak  di seluruh dunia.  Karenanya tidak mengherankan, jika tentang  startup ini banyak menjadi tema pembahasan di berbagai forum, sehingga tidak kurang dari Pak JK juga tertarik untuk ikut mengomentari. “Konsep bisnis yang dikembangkan oleh startup atau perusahaan rintisan sesuai dengan konsep koperasi yang diinginkan oleh bapak proklamator Indonesia, Bung Hatta” ujar Wakil Presiden itu. Indikasinya, bahwa  “perusahaan rintisan itu  berkembang sebagai layaknya perkumpulan orang bukan kumpulan modal”. Dengan indikasi ini, sudah tepatkah startup disebut sebagai koperasi?.

Benar apa yang dikatakan Pak JK, bahwa koperasi adalah kumpulan  orang (people based organization) dan bukan kumpulan modal (capital based organization), tetapi sebagai koperasi tidak hanya berhenti pada “kumpulan orang” (association of persons). Kumpulan/asosiasi ini harus  bersifat otonom dan secara sukarela menyatukan diri untuk memenuhi kebutuhan  mereka  yang sama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui pengelolaan perusahaan yang dimiliki bersama serta dikendalikan secara demokratis.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, koperasi juga harus berpegang teguh pada nilai-nilainya seperti:menolong diri sendiri,tanggungjawab sendiri,  demokrasi, persamaa, keadilan dan kesetiakawanan. Nilai-nilai ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 prinsip untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan koerasi sehari-hari: (1).Keanggotaan sukarela dan terbuka, (2). Pengendalian oleh anggota secara demokratis, (3). Partisipasi anggota dalam ekonomi, (4). Otonomi dan independen, (5).Pendidikan-Pelatihan-Informasi, (6). Kerjasama antar koperasi dan (7). Peduli pada masyarakat/lingkungan.  Ketiga unsur koperasi tersebut, yaitu Definisi, Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip disebut Jatidiri Koperasi atau bahasa aslinya ICA Cooperative Identity Statement disingkat ICIS atau Pernyataan ICA tentang Identitas Koperasi. Setiap koperasi sudah seharusnya selalu berusaha untuk tetap berada dalam koridor Jatidiri Koperasi ini.

Sejauh mana startup-startup serta unicorn-unicorn tersebut telah dapat memenuhi kriteria hingga bisa disebut sebagai koperasi? Dilihat dari segi “kumpulan orang” yang terdiri dari para pelaku usaha   sebagai mitra bisnis Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka atau driver-driver sebagai mitra bisnis Gojek, jumlahnya memang  cukup besar dan potensial  untuk dikembangkan sebagai koperasi besar. Tetapi  hanya dengan “perkumpulan orang” saja belum bisa disebut sebagai koperasi.

Untuk bisa disebut sebagai koperasi, “kumpulan orang” ini dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya juga harus menjadi pemilik bersama perusahaan, sehingga selain sebagai  mitra bisnis dan sebagai pelanggan, juga sebagai pemilik, yang sekaligus juga berhak mengendalikan perusahaannya. Padahal dalam kenyataannya pemilik  startup dan unicorn-unicorn tersebut adalah segelintir orang saja, yang berhak menentukan kebijakan perusahaan tanpa harus berunding dengan mitra bisnis.

Hubungan antara pemiliki perusahaan dengan mitra bisnis   adalah   hubungan patron-klien (patron-client)  , yang merupakan aliansi  dua kelompok komunitas  yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan. Dalam posisi ini  klien ditempatkan dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya

Ketika startup/unicorn menjadi koperasi, tidak ada lagi istilah patron-klien, pemilik dan pelanggan/mitra bisnis.  Kedua komunitas lebur menjadi anggota koperasi, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang semua kebijakannya ditentukan dalam forum Rapat Anggota, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam koperasi. Mungkinkah ini terjadi? Mudah-mudahan pernyataan Pak JK bahwa “konsep bisnis yang dikembangkan oleh startup  sesuai dengan konsep koperasi” dapat menginspirasi dan memotivasi para pemrakarsa startup, juga pemilik-pemilik unicorn untuk menjadikan lembaga koperasi sebagai opsi dalam mengembangkan usahanya, tanpa mengurangi daya inovasinya, efisiensi dan efektivitas lembaganya serta daya saingnya di tengah pasar bebas.

*) Penulis dan Aktivis Koperasi, tinggal di Jakarta

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close