Milescoop

Dekopin, Riwayatmu Kini..

Oleh : Djabaruddin Djohan *)

Dok.Pribadi – Djabaruddin Djohan

“Terdapat kecenderungan kuat, bahwa RUU Perkoperasian ini bakal lolos di DPR, meskipun sarat dengan ktritik tajam Maka harapan tercurah kepada Presiden, apakah akan menyetujui  UU Perkoperasian yang telah disetujui DPR ini. Jika toh Presiden juga menyetujui dan mensahkan UU Perkoperasian, maka langkah terakhir adalah peninjauan kembali (judicial review) di Mahkamah Konstitusi”

Hari-hari ini gerakan koperasi sibuk luar biasa baik melalui diskusi-diskusi maupun melalui media sosial.Pokok persoalannya adalah mengenai  Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian menjelang pengesahannya,  untuk menggantikan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang yang sudah berusia 27 tahun ini terpaksa di “dihidupkan” lagi akibat undang-undang yang belum lama disahkan yaitu UU No.17/2012 tentang Perkoperasian dianulir Mahkamah Konstitusi (MK).  Untuk mengganti undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan tuntututan zaman inilah  pada 2016 dibentuk Panitya Kerja yang bertugas untuk menyusun undang-undang koperasi yang baru. Konon draft RUU Perkoperasian, yang merupakan salah satu dari 5 RUU ini ditargetkan akan disahkan pada tahun ini oleh DPR.

Menyikapi draft RUU Perkoperasian ini, banyak sekali kritik dan kecaman yang dilontarkan oleh berbagai pihak dari gerakan koperasi. Tapi dari sekian banyak kritik, kritik yang paling banyak dan paling tajam dialamatkan kepada pasal mengenai keberadaan Dekopin , yang diberi  status sebagai wadah tunggal gerakan koperasi.

Sebelumnya. status  Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi ini dimuat dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Dasar Dekopin, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dekopin adalah organisasi  gerakan Koperasi yang bersifat tunggal, idiil dan otonom.” Tetapi lebih dari status tunggalnya sebagaimana dimuat dalam Keppres tersebut,, dalam RUU Perkoiperasian ada ketentuan yang mewajibkan setiap koperasi harus membayar iuran kepada Dekopin.

Padahal dengan statusnya sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) Dekopin berhak memperoleh alokasi APBN dan APBD yang pemanfaatannya tidak begitu dirasakan oleh gerakan koperasi. Status tunggal dengan embel-embel “kewajiban membayar iuran” inilah yang  ditentang oleh banyak pihak gerakan koperasi, sehingga ada yang mengusulkan agar pasal mengenai Dekopin itu dihapus saja, diganti dengan pasal tentang Organisasi Gerakan Koperasi, yang pembentukannya sepenuhnya diserahkan kepada gerakan koperasi. Bahwa demi menghormati sejarah pembentukannya, sebutan Dekopin tetap dipertahankan sebagai nama organisasi gerakan koperasi, tentu tidak menjadi masalah.

Ironis memang, di zaman reformasi yang mensaratkan adanya perubahan dan pembaruan dalam berorganisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, masih ada organisasi tunggal yang disahkan undang-undang, yang berarti “pemaksaan” kepada  publik untuk mengakuinya.  . Beberapa organisasi masa atau profesi seperti PWI, KNPI atau organisasi-organisasi advokat, buruh dsb tidak ada lagi yang bersifat tunggal, apalagi yang disahkan dengan undang-undang. Demikian pula organisasi gerakan koperasi, sudah bukan zamannya lagi bersifat tunggal, yang eksistensinya berlindung di bawah undang-uandang..

Sudah waktunya keberadaan organisasi gerakan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada gerakan koperasi untuk menentukan bagaimana bentuk organisasinya,  apa visi dan misinya, dari mana sumber pembiayaannya. Dekopin, sejak dibentuk dengan nama SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) pada 1947, berarti telah berusia 72 tahun, sudah waktunya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dengan menanggalkan predikat tunggalnya dan berani bersaing dengan organisasi gerakan koperasi lainnya.

Sesungguhnya, sikap “antipati” terhadap Dekopin bukan semata karena “ketunggalannya” yang tidak sejalan dengan semangat reformasi,  dan malah disahkan dengan undang-undang, tetapi juga oleh kinerjanya selama ini. Di bawah kepemimpinan yang sekarang yang sudah berjalan  lebih dari 20 tahun dan ternyata tidak mampu mengangkat derajat koperasi, dari segi ekonomi maupun idiologinya, pada tingkat nasional maupun di antara gerakan koperasi internasional, juga memberikan kontribusi terhadap sikap “antipasti” ini.

Statusnya  sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang memberinya hak untuk memperoleh alokasi APBN/APBD, yang ternyata tidak memberikan efek positip apa-apa, menjadi catatan tersendiri  bagi gerakan koperasi. Apalagi dalam kenyataannya, status yang memberinya hak untuk mendapatkan APBN/APBD ini juga  menjadi “magnit” bagi banyak pihak, termasuk politisi yang tidak punya latar belakang perkoperasian untuk berebut menjadi Ketua Umum Dekopin, yang ujung-ujungnya berbuntut pada penggunaan “politik uang”.

Mungkinkah berbagai kritikan termasuk tentang keberadaan Dekopin ini  terakomodasi dalam  RUU Perkoperasian sebelum disahkan menjadi undang-undang?. Tentunya inilah yang kita harapkan, sehingga apabila RUU Perkoperasian ini nanti sudah  menjadi undang-undang tidak  akan mengalami nasib yang sama dengan UU No17/2012 tentang Perkoperasian, yang dianulir oleh MK pada 2014.

Jika hal ini terjadi, maka berarti akan mengulang sidang-sidang MKyang melelahkan dan menyakitkan, karena berbagai pengorbanan: tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit akan terbuang  sia-sia. Dan semua pihak terkait dengan undang-undang koperasi (gerakan koperasi, pemerintah, dan pihak terkait lainnya) terpaksa tergantung pada Undang-undang No.25/1992 yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengembangan koperasi pada saat ini. (*)

*) Aktivis dan Pemerhati Perkoperasian, Tinggal di Jakarta

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close