Milescoop
Trending

Polemik RUU Perkoperasian, Berpotensi Judicial Review Lagi?

Entitas gerakan koperasi tengah harap-harap cemas menanti pecah telur regulasi yang mengatur kiprah mereka. Pasca Undang Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga saat ini belum jelas benar seperti apa format penggantinya. Publik gerakan koperasi juga tak mendapat informasi memadai sejauh mana proses perancangan draft RUU Perkoperasian sebelum disyahkan Presiden.

Entitas gerakan, butuh regulasi konstruktif (Prio.P/Milesia.id)

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusanya yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 memutuskan pembatalan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sepenuhnya. UU ini telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara fundamental karena dianggap telah mencabut asas kekeluargaan dan demokrasi dalam koperasi. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagian eksponen gerakan koperasi bersyukur dengan putusan MK itu. UU perkoperasian tersebut telah dibatalkan karena dinilai oleh hakim MK telah melanggar jatidiri koperasi dan akan mendorong pada pengertian koperasi yang salah. “Koperasi itu adalah sebagai perkumpulan orang (people base association) dan sementara pengertian koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 itu diterjemahkan dalam basis pengertian sebagai asosiasi berbasis modal (capital base association) yang berarti tidak ada bedanya dengan model perusahaan swasta kapitalistik,” papar salah satu penggugat UU No 17/2012 Isminarti Tarigan, pegiat koperasi wanita Jawa Timur. Isminarti adalah salah satu elemen gerakan koperasi yang menggugat UU No.17 Tahun 2012, berseberangan dengan Pemerintah serta Dekopin yang berada di barisan pendukung UU No.17.

Sebelumnya, publik gerakan koperasi memang cukup dikejutkan dengan keputusan MK itu. Tak sedikit yang menganggapnya sebagai kemenangan historis dan tidak disangka-sangka. Proses pembuatan UU yang memakan waktu lebih dari 12 tahun dan menghabiskan ratusan miliar uang rakyat seakan menguap begitu saja akibat penyusunan undang-undang yang dinilai sejumlah pihak sarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan tidak merepresentasikan kepentingan gerakan koperasi sejati.

Belakangan, RUU Pengganti UU No.17 Tahun 2012 yang tengah digodok Parlemen, kembali memantik kontroversi. Salah satunya adalah  penghapusan pasal yang terkait pengenaan sanksi berat bagi pelaku penyalahgunaan koperasi dalam draf RUU Perkoperasian. Para pegiat koperasi berpandangan, penghapusan sanksi kontradiktif dengan ikhtiar-ikhtiar menertibkan maraknya praktik koperasi bodong.

IST – Suroto HC

Seperti diketahui, selama ini UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti UU No.17/2012 yang dibatalkan MK, cenderung lemah dan tidak imperatif. “Kenapa lemah? Karena setiap pelanggaran yang mengatasnamakan koperasi, termasuk oleh koperasi-koperasi bodong, selalu tidak jelas sanksinya. Saya curiga ada motif tersembunyi,” terang aktivis koperasi yang juga eksponen penggugat UU No.17/2012, Suroto.

Di banyak negara maju, bahkan yang tidak mengatur secara khusus koperasinya melalui UU, perlindungan akan jati diri koperasi melalui pemberian sanksi berat bagi mereka yang menyimpang, sangat tegas. Denga ketegasan itu, publik terlindungi dan mudah membedakan koperasi sejati dan koperasi palsu.

Tinjauan Undang- Undang

Dipaparkan Suroto, yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis /AKSES), RUU perkoperasian terbaru  telah disampaikan oleh Presiden Indonesia ke Parlemen pada tanggal 26 November 2016. Berbagai tinjauan dan negosiasi telah dilakukan sejak tahun 2016, dan RUU tersebut saat ini sedang dalam tahap akhir diajukan oleh Kelompok Kerja ke Sesi Gabungan Pemerintah dan Komisi VI Parlemen, untuk disahkan oleh Sidang Paripurna Parlemen setelah reses berikutnya pada 26 Agustus 2019.

Diskusi terakhir dari Rancangan Undang-Undang Perkopersian ini pada awal Juli 2019 menunjukkan beberapa poin kritis. Diantaranya :

1. Draft dalam Pembukaannya, telah mengakomodasi pentingnya demokratisasi ekonomi dalam konteks trend global; akan tetapi, mukadimah ini belum menggambarkan pentingnya Pernyataan Identitas Koperasi seperti yang diadopsi oleh Kongres ICA pada tahun 1995. Meskipun demikian, Draft Co-op Law, menyebutkan definisi universal, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, termasuk penggabungan kearifan lokal seperti Nilai-nilai Kekeluargaan dan Gotong Royong.

2. Proses penyusunan UU Koperasi pada tahun 2016 tidak berkonsultasi atau melibatkan praktisi koperasi, akademisi, serta para pemimpin koperasi. Naskah Akademik tidak sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Pekoperasian itu sendiri. RUU belum dapat menerjemahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dengan benar ke dalam pasal yang berhubungan dengan keanggotaan, organisasi, modal, dan bisnis koperasi.

3. Dalam RUU yang berlaku saat ini, pasal-pasal prinsip kerja “Syariah” secara jelas dijabarkan, meskipun nilai-nilai ini tidak termasuk dalam RUU Koperasi yang diajukan oleh pemerintah. Ada analisis akademis yang tidak memadai sebelum dimasukkannya nilai-nilai Syariah ini (Pasal 1 poin 1). Penggunaan kata-kata “Konvensional” vis-à-vis “Syariah” belum cukup diklarifikasi, meskipun koperasi dan konsep ekonomi Syariah pada dasarnya serupa. Keduanya adalah organisasi berbasis nilai.

4. Jumlah minimum anggota untuk membentuk koperasi telah dikurangi dari 20 orang menjadi 9 orang, tetapi tidak ada penjelasan mengapa harus 9 (Pasal 10), karena koperasi dapat dibentuk oleh minimum 3 orang.

5. Terminologi surplus dan defisit, serta untung dan rugi, secara keliru digunakan untuk menggarisbawahi substansi “pendapatan tak terbagi”, dan penggunaan dana cadangan (Pasal 59).

6. Penetapan DEKOPIN sebagai “Wadah Tunggal” untuk gerakan koperasi tidak sesuai dengan prinsip demokrasi (Pasal 1), termasuk fatal karena memasukkan sebagai Bab khusus tentang DEKOPIN (Pasal 82 hingga 89).

7. Pasal 5, sub (e) menunjukkan bahwa Koperasi diposisikan lebih rendah daripada “perusahaan ” lainnya serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Faktanya. Ini bukan masalah besar atau kecil, karena koperasi juga bisa menjadi perusahaan besar untuk melayani kepentingan publik yang mirip dengan perusahaan milik pemerintah dan milik pemerintah daerah. Pasal 79 menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi untuk kembali semata hanya jadi obyek atau instrumen program pemerintah, menyalurkan dana pemerintah, mitra pemerintah untuk pengembangan bisnis, dll yang sebetulnya telah merusak otonomi koperasi yang merupakan hal penting bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi di seluruh dunia.

8. Secara keseluruhan, RUU Koperasi tidak menunjukkan indikasi penguatan otonomi koperasi, tetapi lebih condong ke arah campur tangan dan intervensi pada operasi sehari-hari koperasi. Ini menempatkan koperasi sebagai kalah dengan bisnis sektor swasta dan publik, dan menjadikan DEKOPIN sebagai agen tunggal untuk pengembangan koperasi menyebabkan potensi semakin terbelakangnya koperasi. RUU ini telah gagal melindungi pentingnya identitas koperasi.. RUU Koperasi gagal menjelaskan keunggulan komparatif dan kompetitif koperasi. Ini akan menghambat pencapaian demokrasi ekonomi dan menciptakan undang-undang koperasi yang tidak bersahabat dengan pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang baik.

Bagaimana kelanjutan pembahasan RUU Perkoperasian kini? Akankah berakhir di meja Mahkamah Konstitusi untuk kedua kali? Kita tunggu saja.

(Prio Penangsang/Milesia.id)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close