DINAMIKA
Trending

Diduga Penanganan Belum Tepat, Korban Gigitan Ular Death Adder Meninggal Dunia

Pentingnya Imobilisasi dan Konsul RECS

Seorang anggota Brimob yang bertugas di Polda Papua, Bripka Desri Sahrondi Chaniago (40), meninggal dunia, Senin (29/7) lalu. Desri meninggal akibat gigitan ular berbisa tinggi Acanthophis spp. atau dikenal dengan sebutan Death adder, ular yang habitat aslinya di Australia dan selatan Papua.

Mengacu informasi yang didapat Milesia.id dari laporan Dansat Brimob Polda Papua,  Korban yang merupakan anggota Satbrimob Polda Sumatera Barat BKO Polda Papua (Satgas Amole) yang tergabung dalam pengamanan obyek vital nasional PT. Freeport Indonesia, yang berkedudukan di Pos Iwaka Kuala Kencana.

Kronologisnya, Sabtu (27/7) sekitar pukul 11:30 WIT, Bripka Desri Sahrondi beserta rekannya Bripka M.Suhirman tengah melaksanakan pengamanan area di sekitar Pos Iwaka, menjaga rekan anggota Brimob lainnya yang sedang mandi di sungai.

Acanthopis (Dead adder) (IST))

Desri Sahrondi duduk di atas sebatang kayu yang sudah ditebang dengan tangan kanan bersandar pada pohon tersebut. Tiba-tiba seekor ular muncul dari balik batang kayu dan menggigit tangan kanan Desri. Refleks, Desri memegang ular tersebut yang justru mengakibatkannya sempat digigit beberapa kali dan memasukkan ular tersebut ke dalam sebuah botol air mineral. Desri lantas memijit-mijit tangan bekas di sekitar lokasi digigit ular dengan maksud mengeluarkan bisa.

Anggota Pos Iwaka lainnya lantas menghubungi Posko Amole untuk meminta bantuan ambulans. Sekitar pukul 12:30 WIT ambulans datang dan membawa Desri ke klinik Kuala Kencana dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Saat di Klinik Kuala Kencana, Desri sempat kehilangan nafas namun berhasil dilakukan resusitasi.

Petugas medis Klinik Kuala Kencana merujuk Desri ke RS Mitra Masyarakat Mimika untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah 48 jam mendapat perawatan intensif oleh tim medis di rumah sakit terbesar di Mimika itu. Senin (29/7) Pukul 09.40 korban mengalami cardiac arrest (henti jantung) dan dilakukan resusitasi. Pukul 09.55 WIT korban dinyatakan meninggal dunia.

Menurut Dr. dr. Tri Maharani. Msi. SpEm, presiden Toxinology Society of Indonesia dan juga pendiri Remote Envenomation Consultation Services (RECS), Death adder memiliki bisa yang berkategori neurotoxic kuat. “Jika korban mengalami respiratory failure maka harus dilakukan intubasi lalu dipasang ventilator, lanjut diberi antivenom disertai anticholinesterase dan jika terjadi bradikardi maka perlu diberi atropine sulphate (0,6 mg untuk dewasa dan 50 mikro gram/kg untuk anak-anak), anticholinesterase diulang 4 jam sekali. Mengacu WHO (2016) uji coba anticholinesterase harus dilakukan pada setiap pasien dengan keracunan neurotoksik.

Imobilisasi dan Konsultasi RECS

Menimbang Death adder merupakan ular berbisa mematikan dengan anti bisa yang belum diproduksi di dalam negri, maka penanganan awal pasca gigitan sangat krusial, yaitu dilakukan imobilisasi. Meminimalkan gerak anggota tubuh korban guna mengurangi dampak penyebaran bisa melalui kelenjar getah bening.

Tri Maharani (kiri), dalam sebuah acara IDI, belum lama ini (Istimewa)

Menyimak apa yang dilakukan oleh almarhum Bripka Desri yang memilih menangkap Death adder yang telah menggigitnya dengan tangan kosong, yang berakibat terjadi gigitan oleh ular yang sama lebih dari sekali, memang bukan merupakan tindakan yang tepat. Memijit area sekitar gigitan untuk mengeluarkan bisa ular, juga justru dapat memperparah keadaan. “First aid yang benar adalah melakukan imobilisasi,” tegas Maharani.

Seperti diketahui, Indonesia belum memiliki serum anti bisa ular (SABU) untuk Death adder. Indonesia baru berhasil memproduksi satu antivenom (PT. Biofarma) yang diperuntukkan bagi kasus gigitan tiga jenis ular, yaitu C. rhodostoma (ular tanah), Naja sputatrix (kobra), dan Bungarus candidus (welang). Padahal, setidaknya tercatat ada 76 jenis ular berbisa di Indonesia, dengan salah satunya adalah Acanthopis (death adders) yang memakan korban jiwa seorang anggota Brimob di Papua, Senin (29/7) lalu.

Ketiadaan serum anti bisa ular jenis Death adders mengharuskan impor. Diantaranya ke bioCSL Australia melalui PT Biofarma. “Saya pernah membeli antivenom Death adder pada 2017, harganya mencapai Rp 87,7 juta. Prosedur impor pun tidak mudah, harus mengurus ijin impor dulu yang bisa membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Bayangkan saja jika kita membutuhkannya dalam hitungan jam demi menyelamatkan nyawa manusia yang tak ternilai harganya.” imbuh Maharani.

Karena itu, sekali lagi, Maharani mewanti-wanti kalangan medis dan publik luas, agar prosedur penanganan, terlebih first aid, harus benar-benar tepat dan sesuai guideline WHO (2016). “Segera lakukan imobilisasi seperti yang sudah berulang kali saya ajarkan di kalangan medis maupun publik luas. Dan setiba di RS dilakukan pressure bandage untuk kasus neurotoxin kuat macam Death adder, lanjut pemberian antivenom yang sesuai. First aid yang salah berakibat kondisi korban masuk ke fase yang menjadikan organ tubuh rusak dan membutuhkan antivenom,” terang Maharani.

Maharani mengimbau kepada kalangan medis, komunitas-komunitas, maupun publik luas yang aktifitasnya bersinggungan dengan ular maupun korban gigitan ular berbisa, untuk menerapkan first aid yang benar dan berkonsultasi dengan Remote Envenomation Consultation Services (RECS). Selama ini RECS mengumpulkan kasus-kasus gigitan ular, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan ahli reptil (herpetolog), kalangan akademisi dan komunitas. Serta mengumpulkan semua kasus gigitan ular di Indonesia secara daring (online).

Pendataan kasus gigitan ular yang lebih sistematis memang harus dilakukan seperti halnya pada penyakit berbahaya lainnya. Data yang akurat memungkinkan pengampu kebijakan untuk memetakan sebaran kasus, strategi penanganan, serta penganggaran. Untuk kasus gigitan ular berbisa, baru RECS yang serius mendatanya.

Ihwal perlunya pendataan yang akurat, ini dibenarkan oleh pakar toksinologi Malaysia  Dr. Ahmad Khaldun Ismail.  “Data collecting yang benar, valid dan akurat terkait insiden gigitan ular berbisa,  adalah langkah awal yang harus dilakukan. Hal ini mengingat penanganan snake bites merupakan isu kesehatan yang kompleks dan memerlukan keterlibatan beragam pihak. Termasuk komunitas, penyedia layanan kesehatan, hingga pembuat kebijakan,” papar pakar yang akrab disapa Dr Khal, kepada Milesia.id dalam sebuah wawancara di Yogyakarta.

Dalam pengaduan-pengaduan yang diterima RECS, misalnya, Maharani sering mendapati berbagai kasus terkait penanganan gigitan ular berbisa. Di fase penanganan di RS, misalnya, tak jarang ditemui kasus dokter dan perawat yang masih enggan menerapkan guideline WHO, kasus keluarga pasien yang minta pulang sebelum treatment tuntas, hingga pasien yang kesulitan keuangan untuk menebus antivenom. Di kalangan khalayak, RECS juga mencatat kasus individu-individu atau kelompok yang menggunakan pendekatan non medis, klenik, dan semacamnya dalam menangani korban gigitan ular berbisa.

Seperti dikemukakan Prof. Scott A Weinstein dkk dalam dalam bukunya, Australia’s Dangerous Snakes : Identification, Biology, and Envenoming (2017), Acanthopis spp. (death adder) merupakan ular keluarga elapidae dengan kemungkinan memiliki sembilan spesies dengan setidaknya satu spesies yang telah diakui. Di Australia, sebelum dilakukan pengembangan antivenom ular death adder  pada tahun 1958,  kasus gigitan ular ini membawa hampir 50% risiko berujung kematian (hal 273).

Bagaimana di Indonesia? Prevalensi kematian akibat gigitan death adder saat ini dikhawatirkan lebih buruk dari kasus di Australia pada lebih 50 tahun silam. Terlebih menimbang belum meratanya teknis penanganan berstandar WHO (2016) dan ketersediaan antivenom death adder.

Dr. Simon Jensen dari Australian Venom Research Unit, Australia, dalam sebuah wawancara dengan Milesia.id mengemukakan, kasus snake bites memang kompleks. Perlu melibatkan banyak pihak, bukan hanya  kalangan medis saja. “Meminjam pengalaman di Australia, dukungan pemerintah dan lembaga riset sangat penting. Australia adalah habitat banyak ular dan satwa liar berbisa dan berbahaya. Karenanya penangannanya selalu melibatkan benyak pihak. Dari hulu hingga hilir. Kami juga terus melakukan riset terkait venom aneka jenis satwa berbisa dan Australia memang maju untuk hal itu. Kami selalu siap berbagi pengalaman soal ini,” papar Simon.

Hal senada dikemukakan Dr. Taksa Vasaruchapong dari Queen Saovabha Memorial Institute, Thailand. Thailand lebih maju dengan intensifnya riset yang didukung oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. “Kami melibatkan sejumlah pihak dalam riset antivenom dan pemerintah serius. Sehingga untuk kawasan ASEAN kami bisa jadi rujukan,” papar Taksa kepada Milesia.id dalam sebuah percakapan di Yogyakarta, tahun lalu. Tak mengherankan jika kasus kematian akibat gigitan ular berbisa di Thailand sangat minim.

Mengutip RECS (2018), angka kasus gigitan ular berbisa mencapai 135 ribu kasus per tahun. Posisinya berada di bawah HIV/AIDS dengan 191 ribu kasus dan di atas kanker (133 ribu). Dengan demikian kasus snake bites masuk 10 besar penyakit terbanyak, yang sayangnya terabaikan. Maka bukan hal aneh jika resolusi WHO menggaungkan kasus gigitan ular berbisa sebagai neglected tropical desease (NTD).

“Sebenarnya jika kalangan medis konsultasi pasti (RECS) akan membantu, sebab saya juga konsul ke banyak ahli, salah satunya Profesor Scott Weinstein dari Australia, yang kebetulan pernah kita undang dalam acara ASEAN Marine Animals and Snakes Envenoming Management (AMSEM) di Yogyakarta, tahun lalu,” pungkas Maharani.

(Prio Penangsang/Milesia.id)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close