Milescoop
Trending

Paradoks dalam Pembangunan Koperasi

 Oleh : Djabaruddin Djohan *)

Paradox is a statement containing two opposite ideas that make it seem impossible or unlikely, although it is possible true… (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) *).

Dok.Pribadi – Djabaruddin Djohan

Akhir-akhir ini, LSP2I (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) rajin menyelenggarakan diskusi. Pertama pada 16 Maret 2019, dengan topik“ Mengapa Koperasi tidak Maju”. Dengan pembicara  Pak Sularso, maka dalam diskusi yang diselenggarakan di kawasan Pasar Minggu ini dan diikuti sekitar 30 orang, pembicaraan berputar-putar sekitar hal-hal elementer  tetapi masih debatable seperti : koperasi itu perusahaan atau bukan, fungsi koperasi primer dan sekunder, penjenisan koperasi dsb. Pada seri diskusi kedua yang diselenggarakan di kantor Dekopin masih di kawasan Pasar Minggu pada 15 Mei 2019 (sayang penulis tidak bisa hadir), menurut informasi seorang teman, temanya belum beringsut dari tema sebelumnya, yakni: “Mengapa Koperasi tidak Maju-”. Pembicaranya masih sama, Pak Sularso.

Koperasi di Indonesia telah dikenal lebih dari seabad, jika kita mengacu  pada pendirian  koperasi simpan pinjam pertama model Raiffeisen pada  akhir abad 19. Melalui pengalaman berkoperasi di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, pada masa kemerdekaan koperasi mendapat perlindungan secara politis melalui pencantuman peranannya dalam konstitusi/UUD 1945. Kemudian pada 12 Juli 1947, gerakan koperasi meresmikan pendirian SOKRI, yang kemudian menjelma menjadi Dekopin, wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia. Dengan pengalaman yang begitu panjang, disertai dengan instrumen yang cukup lengkap, baik instrumen yang berupa undang-undang maupun berupa kelembagaan, ditambah dengan fasilitas yang cukup, rasanya cukup persyaratan untuk menjadikan koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi  dan sosial yang besar dan kuat. Bagaimana kenyataannya?

Dengan pengalaman yang begitu panjang, dan ketersediaan instrumen sejatinya cukup, plus fasilitas yang  juga tersedia, cukuplah sebagai  persyaratan untuk menjadi koperasi yang besar dan kuat  Sungguh harapan ini sangat  masuk akal. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang berkembang hanyalah koperasi-koperasi simpan pinjam, banyak di antaranya dalam skala kecil.  Sementara koperasi sektor riil sulit berkembang. Akibatnya, sementara di negara-negara yang koperasinya sudah maju, bahkan banyak di antaranya sudah pada tahap revolusi industri 4.0, yang antara lain ditandai dengan penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia, dalam upaya untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas usaha yang lebih tinggi. Sementara  orang-orang koperasi kita masih banyak bicara hal-hal yang bersifat elementer (ini pun masih sering diperdebatkan) seperti koperasi itu perusahaan atau bukan, fungsi koperasi primer dan sekunder, penjenisan koperasi dsb. Hal yang yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi benar-benar terjadi. Inilah paradoks pembangunan koperasi di Indonesia.

Paradoks berikutnya adalah mengenai organisasi gerakan koperasi,Dekopin. Usia yang sudah melampaui tujuh dasawarsa, kiranya  sudah sewajarnya dapat memberikan pengalaman yang sangat cukup bagi pengurusnya untuk dapat mengelola organisasi gerakan koperasi ini dengan professional, efisien dan efektif sebagai pembawa aspirasi gerakan koperasi,  sehingga menjadi lembaga yang disegani dan berwibawa bukan saja bagi anggotanya, tetapi juga bagi pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan koperasi maupun bagi  sektor usaha pada umumnya.  Tetapi yang terjadi dewasa ini menunjukkan, bahwa rentang waktu tujuh puluh tahun lebih perjalanannya, tampaknya sama sekali tidak meninggalkan bekas pada para pengelolanya.

Keprofesionalan Dekopin juga akan berpengaruh  terhadap partisipasinya  dalam gerakan koperasi internasional, yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan gerakan koperasi internasional, di lain pihak kehadirannya di event-event internasional ini  juga akan bermanfaat bagi perkembangan koperasi nasional.

Dekopin memang wira-wiri mengutus anggotanya untuk menghadiri berbagai kegiatan gerakan koperasi internasional, tetapi hasilnya sama sekali tidak ada pengaruhnya  terhadap pembangunan koperasi di tanah air. .Pengalaman panjangnya di gerakan koperasi internasional (jadi anggota ICA sejak tahun 1960an) yang seharusnya menjadi modal berharga bagi kemampuaannya dalam berinteraksi dengan gerakan koperasi internasional bagi pengembangan koperasi nasional, tampaknya tidak berpengaruh apa-apa.

Anggota gerakan koperasi yang jumlahnya, kabarnya, 30 juta lebih itu tentu merupakan potensi luar biasa bagi pengembangan jaringan usaha yang besar, baik dalam posisinya sebagai konsumen, pengguna jasa maupun sebagai produsen,  maupun terutama sebagai sumber pembiayaan Dekopin, baik untuk membiayai kegiatan rutin organisasinya maupun untuk  menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pemberdayaan anggotanya, seperti pendidikan, penerbitan, seminar.

Bayangkan, dengan jumlah 30 juta orang lebih, jika masing-masing-masing anggota (perorangan) dapat berkontribusi, sebut saja Rp 10 ribu, sementaraa yang berkontribusi hanya separuhnya, maka sudah terkumpul minimal Rp. 150 milyar. Tentu jumlah dana sebesar ini bukan hanya untuk Dekopin (Pusat), tetapi juga  untuk Dekopinda dan Dekopinwil, yang pembagiannya bisa diatur berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan perhitungan kasar seperti ini, paling tidak  bisa berharap, Dekopin tidak akan tergantung pembiayaanya pada bantuan luar. Entah bagaimana cara berpikir para punggawa Dekopin, sehingga perhitungan yang sangat sederhana itu tidak pernah terjadi.  Apa yang terjadi? Dengan potensi yang sedemikian besar seperti itu disia-siakan saja, sehingga lebih memilih menggantungkan bantuan dari luar, khususnya dari APBN.

Kepengurusan Dekopin yang saat ini  dipimpin oleh Nurdin Halid sebagai Ketua Umum, sudah berjalan sejak 1998, berarti sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Entah bagaimana  “acrobat” apa yang dimainkannya, sehingga masa jabatan yang seharusnya hanya  dibatasi selama 2 kali 5 tahun ini, bisa dilipatduakan menjadi 4 kali, tanpa seorangpun dari gerakan koperasi yang berteriak memprotesnya. Padahal, cukup banyak orang-orang terpelajar di kalangan gerakan koperasi, bahkan beberapa di antaranya orang-orang akademisi dari perguruan tinggi, yang biasanya kritis terhadap berbagai bentuk penyimpangan.

Konon, setelah masa jabatan habis pada 2019 inipun,  politisi senior Golkar ini masih ingin mencalonkan lagi. Malah terbetik berita bahwa dalam draft UU Koperasi masa jabatan pengurus sekarang ditingkatkan menjadi 3 kali periode masa jabatan, tanpa terdengar seorangpun menentangnya. Konon pula, penentuan Ketua Umum Dekopin lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan “amplop” kepada peserta Rapat Anggota, suatu tradisi buruk yang terus dipertahankan. Inilah hal yang “tidak masuk akal” tetapi benar-benar terjadi di gerakan koperasi Indonesia.

Dengan”berkuasanya” selama sekitar 20 tahun sebagai Ketua Umum Dekopin, tanpa meninggalkan  jejak yang positif dan bermanfaat bagi gerakan koperasi, tepatlah orang berharap jika Nurdin Halid “tahu diri” untuk tidak lagi memegang jabatan Ketua Umum, dan menyerahkan kepada tokoh gerakan koperasi lain yang lebih kompeten, yang mampu melakukan perubahan (kearah yang lebih baik, tentu saja). Kenyataannya? Yang bersangkutan masih tetap “adem ayem” saja tanpa merasa bersalah, dan tetap  ngotot untuk bertahan memegang jabatan tersebut.

Paradoks lainnya yang berkaitan dengan peran Pemerintah.  Dengan dimandemennya UUD 1945 pada 2002, maka keberadaan peranan koperasi pada  konstitusi sudah tidak ada lagi.  Pasal 33 UUD 1945, yang sebelumnya dilengkapi dengan penjelasan, dimana peranan koperasi dicantumkan, akibat amandemen tidak lagi diserta dengan penjelasan. Apabila sebelum amandemen Pemerintah dalam setiap mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan koperasi, selalu menjadikan pasal 33 beserta penjelasannya sebagai dasar hukumnya, sekarang tidak lagi memiliki dasar konstitusi. Meskipun demikian dalam pengembangan koperasi, peranan Pemerintah masih sangat terkesan dominan.

Di lain pihak gerakan koperasi dalam mengembangkan koperasinya masih banyak menggantungkan dirinya kepada Pemerintah.  Pada tahun 70an, dikembangkan  adanya strategi pengembangan koperasi yang terdiri dari 3 tahap : ofisialisasi, deofisialisasi dan otonomi, dan sejak itu pengembangan koperasi telah berjalan selama sekitar 5 dasa warsa. Ketergantungan kepada Pemerintah masih juga cukup besar. Dengan merujuk pada strategi pengembangan koperasi  tersebut, maka perkembangan koperasi yang seharusnya sudah pada tahap otonomi, sampai saat ini masih berat ke tahap ofisialisasi. .

.Itulah serba-serbi tentang pembangunan koperasi di Indonesia yang masih penuh dengan paradox. Karena itu bisa dimengerti mengapa koperasi Indonesia masih juga “jalan di tempat”, alias tidak maju-maju,  Menurut Pak Sularso, hal ini antara lain karena “para pemimpinnya tidak ada niat untuk menjadikan koperasi maju”. Dalam konteks tulisan ini,  ungkapan tokoh senior gerakan koperasi ini dapat pula dikatakan: “karena para pemimpinnya tidak ada niat untuk mengurangi/menghilangkan paradoks-paradoks dalam pembangunan koperasi”. (*)

*) Djabaruddin Djohan, pernah mengetuai LSP2I, aktivis dan pemerhati perkoperasian, tinggal di Jakarta.

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close