ANALISA
Trending

Perspektif Sosiologis Calon Ibukota Baru

Kedepankan Pembangunan Inklusif dan SDM Lokal

Tak ada angin tak ada hujan, Presiden RI Joko Widodo mengejutkan publik dengan wacana pemindahan Ibu kota negara, beberapa waktu lalu. Sebenarnya, pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke daerah lain, bukanlah wacana baru. Gagasan itu sudah mengemuka sejak era Orde Lama.

Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Henny Warsilah, menyampaikan, selain kesiapan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial yang meliputi pendidikan, perumahan, dan kesehatan,  berikut pelayanannya, sangat perlu diperhatikan.

Prof. Dr. Henny Warsilah

Pakar bidang perkotaan dan kebencanaan sosial ini menyebutkan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kalangan penduduk lokal sangat penting. Sebab, mereka kelak harus menjadi pihak yang merasakan manfaat dari adanya pemindahan ibu kota negara, dan bukannya malah termarginalkan. Ikhtiar meningkatkan SDM lokal diantaranya melalui pendidikan berkualitas, ekonomi, dan politik, perlu mendapat prioritas.

Masih menurut Henny, pemindahan ibu kota negara juga berdampak pada keterbukaan ekonomi masyarakat, sekaligus potensi konflik horizontal yang juga perlu diantisipasi.

Seperti ibukota di Negara-negara lain, Indonesia sebagai Negara besar ingin memiliki visi ke depan tentang ibu kota yang terpisah antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ini berulang kali dikatakan oleh presiden Joko Widodo. “Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju” (Siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa 7 Mei 2019).

Sebagai negara besar, Indonesia ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa.  Kajian terhadap lokasi ibu kota tidak melulu bertumpu pada urusan infrastruktur. Penting pula dilakukan kajian sosiologis dan sosio-politik yang harus dipertajam.

Keunggulan Kalimantan

Dalam penilaian yang dibuat Tim Nawa Cipta untuk Bappenas (2018), Kalimantan memang meraih skor tertinggi sebagai ibu kota baru dibanding pulau-pulau lain di luar Jawa. Kalimantan mendapat skor 91, dari rentang penilaian 0-100. Di posisi kedua adalah Sumatera dengan skor 87, diikuti Sulawesi (79), dan Papua (71).

Keunggulan Kalimantan adalah lahan yang sangat luas, potensi ekonomi sangat besar, aman dari bencana alam, dan strategis dari keadaan geografisnya (pertahanan dan keamanan).  Sementara yang menjadi kelemahan Kalimantan adalah kekuatan budaya masih terbatas, infrastruktur lemah, dan kerawanan bencana sosial.

Pulau Kalimantan (Ist)

Selain itu secara prosedural dan paradigma, ada dua proses yang harus dilalui ketika kita ingin memindahkan ibukota Negara. Berturut-turut adalah proses teknokrasi, proses fisik (Pembangunan), dan ketersediaan penduduk (SDM). Proses teknokrasi telah dilalui Bappenas dengan cara melakukan kajian sejak tahun 2015, dan kajian sudah dianggap selesai.

Proses politik, dibutuhkan kesepakatan negara untuk memindahkan ibu kota, ini juga telah disampaikan Presiden. Lanjut proses teknis pembangunan kotanya. Jika dua proses tersulit sudah dilalui, maka tinggal pelaksanaan proses teknis saja, dan ini bisa dilakukan dengan cepat. Contohnya adalah proses pemindahan ibu kota administratif Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, bisa cepat karena hanya melewati proses teknis pembangunan saja.

Ide pemindahan ibukota Negara, bukan sekonyong-konyong muncul. Presiden RI pertama Ir.Soekarno telah memikirkannya dengan pertimbangan keseimbangan pembangunan dan memajukan daerah luar Jawa. Ide ini terus bergulir sepanjang masa kepemimpinan beberapa presiden, namun baru akan direalisasikan pada masa pemerintahan saat ini.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2015 telah melakukan pengkajian tentang rencana pemindahan ibukota Negara ini dengan cara mengkaji beberapa daerah yang dianggap layak sebagai calon ibukota.

Sejak tahun 2015, Bappenas mengkaji lima daerah yang dianggap cocok sebagai ibu kota. Lima wilayah tersebar di Sumatra, Jawa Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Selepas melewati kajian awal pada 2017, opsi ibu kota negara mengerucut menjadi tiga. Di wilayah timur Sumatra, bagian tengah dan timur Kalimantan, dan bagian barat Sulawesi. Tim Bappenas kemudian mendatangi wilayah-wilayah tersebut untuk memperdalam kajian mereka. Di setiap daerah, Bappenas bertemu dengan pemerintah dan akademisi setempat.

Memindahkan ibukota tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, menurut Bappenas ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi suatu daerah untuk menjadi calon ibukota.

Pertama, Ibu Kota baru akan berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang selama ini masih terpinggirkan.

Kedua, wilayah tersebut memiliki lahan yang luas, baik itu dimiliki oleh pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah ingin wilayah yang sudah memiliki ketersediaan lahan yang pasti.

Ketiga, calon Ibu Kota baru harus bebas dari bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut.

Keempat, harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

Kelima, harus ada efisiensi terutama dalam investasi awal. Maksudnya, kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik. Demikian pula pelabuhan, jalan tol dan bandara bertaraf internasional.

Keenam, sebaiknya Ibu Kota baru nantinya berdekatan dengan pinggir pantai. “Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara maritim, sehingga sebaiknya Ibu Kota lokasinya tidak jauh dari pantai.

Ketujuh, Ibu Kota harus memiliki tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai.

Kedelapan, harus ada keseimbangan dalam faktor sosial maupun budaya. Diharapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut.

Kesembilan, diharapkan tidak ada dampak negatif terhadap komunitas lokal.

Kesepuluh, dari sisi pertahanan keamanan harus dipastikan perimeter nya sesuai. Untuk meminimumkan vulnerability dari state dan juga untuk menjaga wilayah teritorial. Dan tidak dekat dengan wilayah perbatasan Negara (Bappenas, 2015-2019).

Ketika dilakukan peninjauan dan pengecekan oleh Presiden beserta Tim utuk kesiapan daerah terpilih sebagai calon ibukota Negara, pilihan mengerucut menjadi dua daerah saja. Pertama, di Bukit Suharto, Kalimantan Timur dan opsi lain adalah Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Palangkaraya dan Katingan serta Kabupaten Gunung Mas. Opsi Kabupaten Gunung Mas dianggap dapat wemakili Kalteng menjadi wilayah yang paling siap menjadi ibu kota baru dari aspek ketersediaan lahan di Kalimantan Tengah.

Bukit Soeharto, tepatnya di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, persisnya di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, dianggap memiliki sejumlah keunggulan. Seperti kelengkapan infrastruktur pendukung yang memadai. Lokasi Bukit Soeharto sebagai lokasi calon ibu kota diperkirakan di area hutan konservasi seluas 67 ribu hektare. Kemungkinan terbesarnya di bagian barat Bukit Soeharto yakni perbatasan Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Kartanegara (Kukar).

Keunggulan Kecamatan Semboja di Kukar yakni memiliki fungsi hidrologi sebagai penyimpan air bersih bagi Samarinda, Balikpapan, dan pesisir Kukar. Sehingga pilihan Bukit Soeharto memang sangat strategis. Kawasan ini terletak di tengah-tengah dua kota utama di Kaltim yakni Balikpapan dan Samarinda. Kelebihan lain dari Bukit Soeharto adalah status lahan. Sebagai hutan negara, pemerintah tidak perlu mengeluarkan ongkos pembebasan lahan jika ingin menggunakannya untuk kepentingan negara. Wilayah yang dimaksud memiliki luas 48.868 hektare dengan luas lahan yang sesuai 43.067 hektare.

Dalam kajian Direktorat Jenderal Tata Ruang, Bappenas, seluruh lahan tersebut berstatus hutan tanaman industri. Kondisi ini sekaligus memperkecil ruang gerak spekulan tanah menjelang penentuan lokasi ibu kota baru.  Bukit Soeharto juga memiliki kelebihan infrastruktur. Kawasan ini dilintasi dua jalan poros termasuk jalur pesisir Samboja, Muara Jawa, Sangasanga. Kelak, Bukit Soeharto juga dilewati jalan tol. Selain itu, lokasi ini hanya berjarak 56 kilometer dari Bandara Internasional Sultan AM Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Sementara dari Bandara APT Pranoto di Samarinda, sekitar 76 kilometer.

Bukit Soeharto juga diapit dua pelabuhan. Pertama adalah Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan berjarak 45 kilometer. Adapun pelabuhan kedua adalah Terminal Peti Kemas Palaran di Samarinda, kira-kira 65 kilometer jauhnya. Dari kondisi infrastruktur tersebut, Presiden Jokowi menyatakan “Kaltim cukup layak sebagai ibu kota negara. Artinya, itu (jalan tol, bandara, dan pelabuhan laut) akan menghemat banyak biaya,” jelas Jokowi (Sekretariat Negara, 7 Mei 2019).

Sebagai Informasi tambahannya, lokasi Kecamatan Semboja memiliki banyak keunggulan dibanding Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang juga menjadi kandidat kuat pengganti Jakarta. Selain terjangkau melalui pelabuhan laut dan udara, wilayah perbatasan PPU-Kukar relatif lebih aman dari bencana, terutama bencana kebakaran hutan. Karena pertimbanga utama untuk daerah Palangkaraya adalah sebagian besar wilayah terdiri dari lahan gambut, sehingga dapat menimbulkan masalah jika terjadi kebakaran lahan.

Pemerintah juga menegaskan, tidak akan mengubah fungsi hutan lindung di Bukit Soeharto demi lokasi ibu kota baru. “Kita sepakat hutan lindung itu harus dikembalikan pada fungsinya karena saat ini banyak masyarakat gunakan lokasi tersebut untuk kebun sawit dan sebagainya. Jadi kita harus kembalikan Bukit Soeharto kepada fungsi utamanya sebagai hutan lindung,”. Dan, menjadikan Bukit Soeharto sebagai ibu kota dapat berarti menciptakan Balikpapan, Penajam, Samarinda, dan Tenggarong, sebagai kota satelit. Sama halnya dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai kawasan satelit DKI Jakarta

Prasyarat Sosial Budaya

Menurut Henny Warsilah,  prasyarat Sosial Budaya  harus menjadi pertimbangan penting untuk penentuan ibukota Negara. Mengapa? Karena seperti diungkap oleh tim Bappenas yang diwakili pejabat setingkat direktur jenderal lebih banyak menggali mengenai situasi sosial. Skema pemindahan ibu kota negara berarti memigrasikan 8 juta sampai 12 juta orang ke kota tujuan (kira-kira tiga kali lipat penduduk Kaltim saat ini).

IST

Angka itu berasal dari hasil studi Bappenas pada 2018 yang berlangsung selama dua tahun. Selain itu, pemindahan juga harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur dimulai dari eksekutif (presiden, kementerian, dan perangkat lain), legislatif (DPR RI, DPD RI, dan perangkat lain), maupun yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan perangkat lain). Migrasi lembaga Negara dalam jumlah besar itu berdampak kepada arus urbanisasi.

Namun, dibalik rencana baik tersebut, masih harus dipertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat di Kaltim. Salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah gesekan antarsuku. Kita pasti ingat akan tragedi konlik etnik yang bernuansa “Ethnic Cleansing” di Kalimantan, antara etnik lokal Dayak, Melayu dan Cina versus etnik pendatang dari Madura. Pusat konlfik etnik di Sangau-Ledo Kalteng dengan segera menyebar hingga ke Kaltim, dan memang saat itu kondisi sungguh mencekam. Ribuan orang meninggal dan harus kembali pulang ke daerah asal.

IST

Budaya harmonis yang sejak lama dibangun dengan seketika menjadi hancur, dan disharmoni, menciptakan rasa curiga di antara penduduk lokal dan pendatang. Konflik etnis juga membawa dampak ikutan, melemahnya perekonomian dan pendidikan yang sebetulnya sudah berkembang di dukung oleh kelompok pendatang.

Pada posisi ini, Pemerintah Daerah di Kaltim harus dapat menjamin stabilitas keamanan. Namun sejak jauh-jauh hari Pemda Kaltim telah memiliki program pembauran antara penduduk lokal dan penduduk pendatang, yakni program transmigrasi yang telah berjalan selama 40 tahun. Warga asli Kaltim hingga kini hidup berdampingan dengan para transmigran.

Dengan ditetapkan nantinya Kaltim sebagai ibukota Negara maka akan terjadi perubahan kawasan, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang menjadi lebih urban atau kekotaan. Baik secara sikap, pola pikir, maupun cara pandang ini harus diantisipasi sejak awal. Dampak urbanisasi dan migrasi yang masif dan cepat juga berpengaruh kepada aspek demografi, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Adapun aspek migrasi yang dimaksud, terjadi perubahan struktur kesukuan di provinsi yang terdampak pemindahan ibu kota negara.

Meski proses persiapan pemindahan ibu kota negara tergantung pada proses yang dtempuh masing-masing Negara namun kita patut belajar dari Negara lain supaya dampak negatif dapat diminimalisir. Sebagai contoh, negara Malaysia pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuala Lumpur ke kota yang memang dibangun sebagai ibu kota, Putrajaya, pada tahun 1999. Setelah lebih dari 20 tahun sejak diresmikan, Putrajaya masih belum tumbuh sebagai kota yang hidup. Ini adalah problem dan konsekuensi yang juga sangat mungkin akan dihadapi ibu kota baru Indonesia nanti. Setelah itu ada Negara Brasil, yang pada tanggal 21 April 1960, Brasil mencatat sejarah baru dengan memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia sebagai kota yang memang dirancang untuk keperluan tersebut. Tetapi Brasil memiliki keunggulan, sejak awal untuk master plan-nya saja telah disayembarakan secara internasional untuk mendapatkan desain terbaik. Lalu konstruksi awalnya butuh hampir empat tahun. Dengan desain yang menarik, sehingga dianggap berhasil dan Brasilia dianugerahi status World Heritage oleh UNESCO.

Paradigma Pembangunan Inklusif

Dalam pandangan Henny, aspek pembangunan calon ibukota baru juga perlu mempertimbangkan  paradigma pembangunan inklusif. Ada empat variabel yang perlu diintegrasikan, meliputi Partisipasi, Aksesibilitas, Jatidiri, serta Demokrasi dan Modal Sosial.

Terkait partisipasi, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pembangunan wilayahnya. Bahwa akses publik setempat untuk berperan serta dalam ‘membangun Ibukota’ harus menjadi prioritas. Hal ini secara akan berkelindan dengan upaya-upaya meningkatkan mutu SDM.

Berikutnya, perlu ada aksesibilitas masyarakat lokal terhadap sumber daya alam (SDA). Provinsi Kalimantan, misalnya, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Meliputi tambang, minyak, dan dan agroindustri. Perlindungan terhadap hutan adat penting diperhatikan agar pembangunan kota tak berdampak pada kelestarian alam di sana. Harap diingat, Bumi Bornoe memiliki keragaman hayati (Biodiversity) tertinggi di Indonesia.

Jati diri masyarakat setempat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan. Identitas lokal harus diperkuat dan didukung pemerintah melalui beragam cara. Pendidikan muatan lokal adalah salah satunya.

Selanjutnya adalah pemenuhan hak demokrasi. Masyarakat setempat harus mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dengan adanya pembangunan ibu kota. Pemerintah perlu menggandeng para peneliti, seperti dengan LIPI dan akademisi dari berbagai universitas lainnya, dalam mengeksplorasi beberapa variabel penting di atas.

Epilog

Pilihan paling rasional, adalah tetap memindahkan ibukota Negara dengan belajar dari Negara-negara lain. Karena tidak mungkin tetap mempertahankan ibukota negara di Jakarta. Pertama, Jakarta mempunyai persoalan lalu lintas yang kian lama kian padat. Ibu kota Indonesia itu menempati peringkat keempat kota terburuk sedunia berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Kemacetan di Jakarta semakin memburuk yang menimbulkan kerugian ekonomi Rp.56 triliun berdasarkan kalkulasi tahun 2013. Kedua, DKI Jakarta semakin rawan banjir. Sekitar 50% wilayah Jakarta masuk kategori rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan. Kondisi itu jelas membuat Jakarta tidak lagi layak menjadi ibu kota. (*)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close