DINAMIKA
Trending

Balada “Pejuang” KPPS, Ini yang Bikin Mereka Lelah..

Hingga Kamis (25/4), tercatat 225 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan hampir 900 orang lainnya jatuh sakit. Angka korban yang teramat besar untuk sebuah perhelatan pemilihan umum era demokrasi modern.

Suasana TPS di Depok, Jawa Barat (Prio P/Milesia.id)

Dari angka-angka itu, sebaran jumlah korban terbanyak secara berurutan ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mereka termasuk diantara dari 5,6 juta orang petugas KPPS seluruh Indonesia yang bertugas di 810.329 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Milesia.id menghimpun informasi dari lapangan di sejumlah TPS. Menelisik bagaimana kompleks dan njlimet nya alur kerja para penyelenggara pemilu (khususnya Pengawas TPS), yang menyebabkan  kelelahan akut dan bahkan menyebabkan banyak diantara mereka meninggal dunia.

Petugas PTPS Kadilanggon, Klaten (IST. Aris BP/Milesia.id)

Pada tahap awal pengawasan, yang berlangsung dari jam 06.30 sampai 13.00, dinilai masih belum menguras tenaga dan pikiran. Perinciannya  sebagai berikut:

  1. H-1 pengawas TPS (PTPS) bekerja mengawasi distribusi logistik di tempat TPS yang diawasi PTPS.
  2. PTPS bertanggungjawab mengawasi logistik pemilu sepanjang malam sebelum hari pemungutan suara
  3. Pada pukul 06.30 PTPS wajib sudah hadir di PTPS.
  4. Dalam pengawasan dari pukul 06.30 sd pkl 13.00,  PTPS berkewajiban membuat laporan real time untuk mencatat kejadian dalam setiap tahapan pelaksanaan pemungutan suara.
  5. Bentuk laporan real  time terbagi menjadi dua, yakni Laporan Manual Hardcopy dan laporan Daring/Online.  Sebagai kelengkapan bukti pengawasan, para PTPS berkewajiban mendokumentasikan dalam bentuk Foto, Video dan Rekaman Suara  pada setiap tahapan kegiatan pemungutan suara dan melaporkan secara manual dan laporan daring.
  6. Laporan Manual yang digunakan PTPS terdiri dari :

– Form AA.PS-3, Form Pengawasan dari  Pkl 06.00 sd 13.00

– Form AA.PS-4, Form Pengawasan Menjelang Penghitungan Suara, form digunakan mulai pukul 10.00 sd selesainya penghitungan suara.

– Form AA.PS-5,  adalah form Data global hasil rekap perhitungan suara.

Petugas Panwaslu Pedan, Klaten. Tidur sesempatnya (IST. Aris BP/Milesia.id)

Pekerjaan PTPS mulai meningkat setelah pukul 13.00 diantaranya, Pengawas TPS (wajib) mendokumentasikan (memotret) hasil realtime tungsura yang meliputi C7 Daftar Hadir  sebanyak 25 lembar (maksimum), CKPU 4 Lembar, C1-Plano PPWP  2 Lembar, C1-Plano DPD 4 Lembar, C1-Plano DPR RI 19 Lembar, C1-Plano DPRD Prov  18 Lembar, C1-Plano DPRD Kab 18 Lembar, C1-Sertifikat PPWP 2 Lembar, C1-Sertifikat DPD 4 Lembar, C1-Sertifikat DPRRI 6 Lembar, C1-Sertifikar DPR Prov 6 Lembar,, C1-Sertifikat DPR Kab 6 Lembar, Foto Pertahapan pengawasan 30 Lembar.

Total yang harus difoto Pengawas TPS kurang lebih 143 foto. Tugas PTPS tidak berhenti pada hasil foto itu, yang kemudian disetorkan ke Panwascam melalui Pengawas Desa (PPD). PTPS harus mengubah foto dari format JPEG menjadi Pdf.

Sesuai yang diamanatkan UU Pemilu, PTPS wajib menerima Salinan sertifikat Hasil Penghitungan suara yang sudah ditandatangani KPPS yang terdiri dari  CKPU (1bendel berisi  4 lembar) :  C1 Salinan Sertifikat tungsura PPWP (1 bendel berisi 2 lembar), C1 Salinan Sertifikat tungsura DPD (1 bendel berisi 4 lembar), C1 Salinan Sertifikat tungsura DPR RI (1 bendel berisi 6 lembar), C1 Salinan Sertifikat tungsura DPRD Prov ( 1 bendel berisi 6 lembar), C1 Salinan sertifikat tungsura DPRD Kab (1 bendel berisi 6 lembar).

PTPS Kadibolo, Klaten (IST.Aris BP/Milesia.id)

Salinan CKPU dan C1 yang berjumlah 28 lembar tersebut wajib difoto dan hasil foto harus diubah menjadi pdf. PTPS wajib mengisi form Model D1 Rekapitulasi hasil pemungutan suara. Di dalamnya berisikan jumlah perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu, baik untuk Presiden, DPD,  DPR-RI,  DPR Provinsi, DPR Kabupaten.

Berikutnya, PTPS wajib mengawal penyerahan kotak suara ke PPS di kelurahan. PTPS wajib mengawal penyerahan kotak suara ke PPS di kelurahan. PTPS wajib mengawal penyerahan kotak suara ke PPS di kelurahan. PTPS wajib menyerah Foto-foto dan dokumen ke PPD dan PPD akan merekapitulasi data yang diperoleh dari PTPS Dari PPD baru kemudian data dibawa ke kecamatan.

 

PTPS Melikan, Wedi, Klaten (IST. Aris BP/Milesia.id)

Tidak ada petunjuk teknis dan SOP untuk mengelola berbagai jenis laporan itu, instruksinya cuma satu : dokumen dan foto dalam format pdf harus diserahkan ke Bawaslu secara berjenjang. Alhasil teknisnya sangat tergantung kondisi wilayah masing-masing. Jika pengendali operasi kegiatan tidak kreatif dapat dipastikan mereka menggunakan cara-cara yang sangat konvensional, dan itu sangat melelahkan. Maka sering terjadi beberapa hal berikut ini :

  1. Foto dengan ekstensi JPEG hasil realtime tungsura tersebut diubah secara konvensional dengan dipindahkan ke word baru di convert ke pdf, dan ini membutuhkan waktu lama.
  2. Cara kedua, menggunakan aplikasi android semacam cam scaner, Clear Scaner, Report and Run atau sejenisnya, tetapi cara ini tidak dikuasi oleh hampir 70% pengawas TPS mengingat penguasaan mereka pada teknologi tidak merata.
  3. Sebetulnya diawal perekrutan PTPS sebagian besar wilayah sudah mempersiapkan kemungkinan ini dengan merekrut calon PTPS yang cakap dalam IT, tapi rata-rata mereka yang menguasai berusia dibawah 25 tahun, padahal amanat UU syarat minimal PTPS adalah 25 tahun.
  4. Cara ketiga adalah dengan menggunkan aplikasi converter semacam Nitro.
PTPS Ds Pendes, Klaten (IST.Aris BP/Milesia.id)

Pengubahan Dokumen CKPU dan C1 Salinan Sertifikat (PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) menjadi Pdf juga membutuhkan waktu, diantaranya menjadi penyumbang kelelahan nomor tiga, gambaran pengerjaanya sbb :

  1. Di beberapa tempat, mengubah data CKPU & C1 Salinan sertifikat dengan jumlah 28 lembar per TPS tersebut dengan cara diubah menjadi pdf dengan mesin scan. Untuk 28 lembar akan memakan waktu 30 menit. Kecepatan scan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan mesin scan itu sendiri, jika tidak bekerja optimal maka waktu yang dibutuhkan akan tambah panjang.
  2. Jika menggunakan aplikasi android, waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama lagi, rata-rata 1 TPS membutuhkan waktu 90 menit,
  3. Cara yang tercepat adalah dokumen tersebut difoto satu persatu dan diubah menjadi pdf dengan bantuan nitro.

Pengisian form rekapitulasi perolehan suara juga turut menyumbang tingkat kelelahan penyelenggara Pemilu. Dimulai dari PTPS yang mesti mengisi form D1 rekapitulasi perolehan suara di TPS,  PPD akan merekap di form DAA1 dan kemudian kecamatan akan merekap di form DA1.

Bisa dibayangkan betapa rumit dan kompleksnya kerja mereka. Sudah selayaknya publik mengapresiasi apa yang telah mereka lakukan. Ya, memang melelahkan.

(Aris Budi Prsaetyo/Milesia.id)

 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close