ANALISA
Trending

Perda Zonasi Pinggirkan Masyarakat Pesisir

Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang dahsyat. Jejaknya bisa ditelisik hingga kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nan terpencil. Ada 2,6 juta hektar hutan mangrove, 4,1 juta hektar hutan tropis, area budidaya rumput laut seluas lebih dari 1 juta hektar, hingga tambak garam 25 ribu hektar. Sayang, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dikapling-kapling untuk aneka proyek tambang, pariwisata, dan infrastruktur tak ramah lingkungan dan dikuras hasil tambangnya oleh segelintir investor yang ijin konsesi dan pengusahaannya dilumasi dengan Perda Zonasi.

(Prio P/Milesia.id)

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ‘Masyarakat Bahari Bangkit Melawan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil’ di KeKini Ruang Bersama, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/4), yang dihadiri Milesia.id. Hadir sebagai narasumber, Susan Herawati (Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Merah Johansyah Ismail (Koordinator jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan pakar sosiologi LIPI Prof. Henny Warsilah.

Susan Herawati menilai, adalah sebuah situasi ironis, ketika 7,87 juta jiwa orang yang terlibat dalam sektor-sektor kelautan itu masuk kategori masyarakat miskin. Menyumbang lebih dari seperempat jumlah penduduk miskin nasional. Mereka yang mendiami kawasan pesisir dan tinggal di pulau-pulau kecil, adalah masyarakat miskin meskipun dikepung sumber daya alam yang melimpah.

Salah satu penyebabnya, papar Susan, adalah dampak dari pengaturan ruang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memberikan ruang yang adil, melainkan lebih mengakomodasi kepentingan investor untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks itu, politik penataan ruang tidak diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak adil, dilegalkan oleh Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda Zonasi). Pusat Data Dan Informasi KIARA (2019) mencatat, hingga April 2019, 18 provinsi di Indonesia telah mensyahkan Perda Zonasinya . Sisanya, sebanyak 16 Provinsi masih dalam proses pembahasan.

“Perda Zonasi memberikan fasilitas kepada investor untuk mendapatkan kemudahan investasi, yang pada prakteknya melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir,” papar Susan.

Perda Zonasi di Lampung, misalnya, melegalkan proyek reklamasi di Kabupaten lampung Selatan. Lebih dari 1400 keluarga nelayan terdampak. Perda Zonasi kalimantan Utara melegalkan proyek penambangan pasir laut di Perairan Bulungan, lebih dari 2.290 keluarga nelayan terdampak. Perda Zonasi Provinsi NTB yang melegalkan tambang pasir laut di perairan Selat Alas, Lombok Timur untuk kepentingan reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Di NTT, Zonasi Perda setempat melegalkan perampasaan ruang melalui proyek pariwisata di perairan Labuan Bajo dan Taman Nasional Pulau Komodo. “Dengan demikian, Perda Zonasi disahkan hanya untuk membungkus proyek perampasan ruang hidup. Ini merupakan komodofikasi ruang hidup masyarakat pesisir,” terang Susan.

KIARA menyerukan, pemerintah harus menghentikan berbagai pembahasan Perda Zonasi yang masih dibahas di 16 Provinsi sekaligus mengevalusai Perda Zonasi yang telah disahkan di 18 Provinsi. “Negara harus menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus melindungi ruang hidupnya sebagaimana dimandatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 tahun 2010. Negara harus menghentikan segala bentuk proyek yang ekstraktif dan eksploitatif di pesisir dan pulau-pulau kecil serta menjami penuh kedaulatan masyarakat bahari. Negara harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat,” imbuh Susan.

Dalam kesempatan yang sama, Merah Johansyah Ismail, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) berujar, bentuk perlindungan atas ekosistem dan masyarakat dari eksploitasi kuasa modal yang berkelindan dengan aparat negara dan korporasi, adalah dengan membebaskan pulau-pulau kecil dari aktifitas pertambangan.

“Padahal, jauh sebelum ada Perda Zonasi, tubuh Indonesia sudah dikavling oleh pertambangan. Termasuk di pulau-pulau kecil dengan pertambangan gas alam dan minyak bumi,” papar Johansyah. Ia lantas memaparkan ‘peta kavling’ kepemilikan pulau-pulau kecil, termasuk yang menjadi kawasan pertambangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Terlihat di sana, segelintir penguasa pulau di sejumlah wilayah itu tampak tak asing. Mereka berlatar belakang pengusaha, mantan pejabat, dan mantan jenderal TNI.

Johansyah memaparkan sejumlah alasan mengapa pulau-pulau kecil di Indonesia tidak boleh ditambang. Mengacu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, warga pesisir pulau kecil, nelayan, serta pembudidaya ikan, diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama, terutama masyarakat adat.

Pasal 35 huruf K pada Undang-Undang yang sama, “Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan atau ekologis dan atau sosial dan atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau pencemaran lingkungan danatau merugikan Masyarakat sekitarnya’.

Diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 yang berbunyi, “..bahwa pertambangan tidak ada kepentingan keberadaannya, sedangkan yang terpenting adalah; konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budidaya laut; pariwisata’; usaha perikanan dan kelautan secara lestari; pertanian organik; dan/atau pertenakan’.

“Dengan ketiga aturan tersebut, seharusnya bisa membuat masyarakat pesisir hidup bisa sejahtera di pulau-pulau kecil, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan masyarakat harus mundur dan mengalah dari tanahnya sendiri akibat pertambangan yang dikuasai oleh penguasa yang memiliki jabatan dan kepentingan pribadi,” papar Johansyah.

Johansyah menambahkan, telah terjadi banyak konflik kepentingan di area pertambangan. Menujukkan pola-pola kejahatan yang melibatkan militer dan polisi yang menyebabkan warga penolak tambang sering diintimidasi dan berhadapan dengan senjata aparat.

Johansyah lantas mencontohkan sejumlah kasus. Di Pulau Bangka, pengusaha tambang memanfaatkan armada kapal milik TNI AL untuk mengangkut alat berat ke lokasi tambang. Di Pulau Romang, Maluku dan Manggarai, NTT dijumpai aparat TNI dan Polisi yang berjaga di lokasi perusahaan tambang mengintimidasi warga.

Terkait hal itu, Jatam memberikan rekomendasi dan tuntutan agar izin pertambangan di pulau-pulau kecil dan pesisir dicabut. Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM harus melakukan audit dan investigasi khusus untuk kejahatan korporasi pertambangan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan tambang harus menghentikan pendekatan militeristik serta harus secara komprehensif memulihkan kondisi sosial-ekologis pulau-pulau dan pesisir yang hancur akibat pertambangan. “Lebih baik lagi jika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram pertambangan di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, daripada mengeluarkan fatwa haram golput”.

Kelindan Oligarki Politik dan Bisnis

Pakar Sosiologi LIPI Prof. Henny Warsilah mengemukakan, perlindungan atas nelayan Indonesia yang tersebar di di 10.666 desa pesisir di Indonesia yang terdiri atas 2,73 juta jiwa nelayan penangkap ikan dan 3,35 juta jiwa nelayan pembudidaya, mendesak dilakukan. “Meskipun secara sosial ekonomi kondisi nelayan itu masih tergolong miskin, merekalah yang sejatinya menopang kebutuhan penyediaan pangan protein di Indonesia hingga 80 persen,” papar Henny.

“Raperda Zonasi yang merupakan mandat revisi UU No. 01 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil harus memastikan hak akses nelayan terhadap wilayah tangkap dan serta mempertahankan ruang ekologi sebagai benteng perlindungan terhadap masyarakat pesisir”.

Kebijakan tersebut muncul akibat kebutuhan akan ruang-ruang produksi untuk pengakumulasian nilai keuntungan, yang secara general dapat dilihat dari relasi pihak pemodal dalam pelbagai agenda pembangunan. Kondisi tersebut muncul akibat semakin kompleksnya kapitalisme, karena dalam suatu ekspansi industri, pembangunan infrastruktur hingga penggusuran tak lepas dari campur tangan kepentingan pemodal.

Henny menilai, ada kelindan antara  antara oligarki politik, alat keamanan negara, hingga korporasi dalam carut marut pengelolaan kawasan pesisir.  “Contoh saja dalam pembangunan proyek reklamasi di Teluk Benoa, reklamasi di Pesisir Teluk Tapak dan Pesisir Tugurejo di Kota Semarang, Teluk Benoa-Bali, Teluk Jakarta Utara, hingga Kamijen Surabaya. Semua melibatkan kekuatan oligarki politik dan ekonomi”.

Analisis hasil penelitian Henny Warsilah di Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta Utara (2014) menunjukkan, reklamasi justru bertentangan dengan konsep-konsep inklusivitas di atas dalam pengelolaan ruang laut dan pesisir, sehingga cenderung terjadi coastal dan ocean grabbing, berkembang konflik dan berujung kepada penolakan upaya reklamasi.

IST – Sudut Kemijen (Milesia.id)

Reklamasi yang dikembangkan selama ini pada umumnya menggunakan pendekatan paradigma pembangunan super blok dan lebih mengarah kepada terbentuknya Central Business Distric/one stop shopping.  Pembangunan model super blok pada umumnya hanya mengiming-imingi konsumen kelas menengah atas untuk berbelanja dan berrekreasi di satu tempat, “one stop shoping”, sementara nelayan dan penduduk miskin pesisir akan terserap aktivitasnya pada kawasan tersebut, baik sebagai pelaku sektor informal kecil dan sebagai konsumen.

Pembangunan super blok yang akan di bangun di atas pulau-pulau reklamasi, secara ekonomi tidak akan menaikkan ekonomi nelayan dan penduduk miskin pesisir, karena mereka bukan pelaku ekonomi langsung, mereka pada umumnya hanya sebagai buruh dan pekerja tidak tetap.

Begitupun secara sosial tidak akan membuat mereka sejahtera, justru pada banyak kasus mereka harus terksklusi sosial dari tempat tinggalnya, karena lahan mereka dibutuhkan untuk membangun super blok yang di dalamnya akan dibangun kondominium, hotel, mall, resort wisata bahari, restoran, eco park, apartemen dan lain sebagainya yang kebutuhan lahannya sangat besar.

“Nelayan tidak butuh retorika “poros maritim dunia”, nelayan butuh kehadiran all out negara untuk melindungi dan menjaga sumber daya perikanan yang jadi tumpuan hidupnya.  Sebab itu perintah konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Ayat (2) pasal 27, berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Inilah jaminan hak hidup dan kelola nelayan untuk tidak dirampas oleh pemilik modal maupun negara,” papar Henny.

(Prio Penangsang/Milesia.id)

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close