Milescoop
Trending

Sembilan Langkah Koperasi sebagai Model Perusahaan Masa Depan

IST – Suroto HC

Oleh : Suroto, HC *)

Selama ini, masyarakat awam pada umumnya menganggap koperasi lebih sebagai kegiatan simpan pinjam dan berskala mikro. Malahan, ada seorang ustad yang mengidentikkan koperasi dengan kegiatan rentenir atau riba. Menjadi judul lagu yang ‘lucu’ , “koperasi datang tante menghilang” (karena takut ditagih). Ini sekeping gambaran, bahwa masyarakat kita itu banyak yang tidak tahu koperasi dan mengidentikkan koperasi sebagai kegiatan yang buruk dan bahkan dikategorikan haram.

Untuk itu perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, koperasi kita itu  musti di rebranding. Dan Rebranding yang paling baik adalah dengan memperbaiki performa internal koperasi ; Postioning vs Repositioning ; kecil vs besar ; lemah vs kuat ; kerdil vs konglomerasi ; simpan pinjam vs semua sektor ;  unfashioned vs fashionable ;  tua vs muda.  Ini yang pokok. Bukan cuma ganti logo atau judul.

Kedua, koperasi harus diberikan tempat yang setara secara regulasi. Faktanya, saat ini masih banyak aturan yang cenderung mengunci perkembangan koperasi. Aturan yang tidak bersahabat terhadap koperasi.  Contohnya adalah UU Penanaman Modal, UU Rumah Sakit, UU Pajak, UU BUMN, UU BI, UU Perbankkan, dan UU sektoral lainnya. Ada contoh diskriminasinya, salah satunya Permendes tentang BUMDes yang mewajibkan BUMDes berbadan hukum Persero. Ini harus dibongkar senua. Harus ada reformasi regulasi.

Regulasi koperasi sendiri perlu diganti segera. Hapus regulasi yang menyalahi prinsip self regulate koperasi serta menghambat koperasi. Contohnya terkait keanggotaan, permodalan, dsb. Di negara dengan koperasi yang berkembang sehat, koperasi berkembang di seluruh sektor, karena diberikan peluang yang sama dan tidak didiskriminasi.

Ketiga, dalam background study untuk menyusun kebijakan dan renstra pengembangan kebijakan koperasi, pemerintah harus memiliki posisi dan sikap yang jelas. Harus ada statement yang kuat tentang Reformasi Total Koperasi. Sudah benar Kemenkop melakukan REFORMASI TOTAL, tapi mustinya karena tidak ada di RPJM masukkan statement ini. Kuncinya ada di Kebijakan, regulasi dan institusi. Jika tidak mencerminkan ini semua maka jangan harap koperasi akan menjadi mainstream.

Keempat, Koperasi di Indonesia itu ibarat putri cantik atau pangeran ganteng yang selalu dielu-elukan, tapi hanya ada dalam dunia ilusi. Sebab sebagai ilmu pengetahuan tidak banyak diajarkan di kampus. Sehingga para intelektual yang diharapkan dapat membantu mencari solusi kegagalan kita dalam membangun koperasi tidak muncul. Kita tidak hanya defisit koperasi yang baik, tapi defisit pakar.

Lazimnya, mereka yang mengaku pakar ekonomi atau koperasi komentarnya mentok pada wacana klasik : koperasi kurang pemasaran, kurang modal, kurang SDM, kurang teknologi. Lantas solusinya linier sembari menyodorkan obat kedaluwarsa : diberikan diklat, bantuan modal, diberikan bantuan teknologi. Hasilnya dari tahun ke tahun sama saja, karena tidak menyentuh aspek substansialnya : oragnisasinya, regulasi agar munculkan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan koperasi.

Kelima, Paling mendasar lagi, jika kita ingin membangun koperasi maka masyarakat harus bergerak bersama untuk membangun koperasi di seluruh sektor. Bangun koperasi di seluruh sektor sebagai kebutuhan, mulai saja dari apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri dikerjakan bersama melalui koperasi.

Keenam, Kalau Pemerintah mau membuat gebrakan sebetulnya sederhana saja, cobalah koperasikan satu saja BUMN dari 119 BUMN yang sudah jadi Perseroan. PLN misalnya, maka masyarakat akan mudah sekali untuk memahami koperasi dan membedakan koperasi dengan non koperasi sejatinya itu apa. Listrik di Amerika dimiliki pelanggannya dan di kontrol langsung melalui koperasi seperti NRECA. Kenapa kita tidak bisa?

Tujuh, Hakekat koperasi itu adalah bagaimana memposisikan kedudukan manusia itu lebih tinggi ketimbang modal. Modal itu hanya alat bantu bukan sebagai penentu seperti laiknya dalam model perusahaan korporat kapitalis yang bertujuan mengejar keuntungan. Beda paling nyata adalah orang dalam koperasi itu menentukan keputusanya di koperasi dengan hak suara yang sama, walaupun dalam investasi dan manfaat ekonomi berbeda beda.

Delapan, Koperasi itu juga akan hidup apabila pengetahuan masyarakat tentang demokrasi ekonominya itu juga baik. Karena demokrasi ekonomi itu adalah sistem ekonomi yang sesuai konstitusi kita, maka harus dimasukkan di kurikulum nasional, jangan hanya mengajarkan sistem ekonomi kapitalis. Apa itu sistem demokrasi ekonomi, prakteknya bagaimana, dsb.

Sembilan, Koperasi itu adalah sebuah jalan bagi kita untuk meraih keadilan ekonomi. Substansi keadilan ini saya kira jadi perintah semua agama, perintah konstitusi, juga kebutuhan masyarakat banyak agar ekonomi tidak menjadi menindas dan memeras. Nah, saya kira masyarakat harus dibangkitkan untuk membangun koperasi ini.

*) Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close