DINAMIKA
Trending

Pola Pikir Hitam Putih dan ‘Depresi’ Politisi Kita

 

Dok.Pribadi – Djabaruddin Djohan

Oleh : Djabaruddin Djohan *)

Di tengah suasana yang semakin memanas pada tahun politik ini, hampir tiap malam di sejumlah stasiun TV, kita bisa menyaksikan acara debat politik yang menampilkan kubu pemerintah dan kubu oposisi. Sementara kubu pemerintah menyuguhkan capaian-capaiannya selama ini yang diklaim telah mampu meningkatkan kesejahterakan rakyat, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta  menurunkan tingkat ketimpangan (gini ratio), sebaliknya pihak oposisi memandang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini masih jauh dari upaya mensejahterakan rakyat, bahkan menurutnya  apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini semata sebagai pencitraan, yang semakin menyengsarakan rakyat.

Kemiskinan yang semakin parah, pengangguran semakin besar, dan jarak antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Kehadiran pakar/nara sumber netral yang berfungsi menengahi  perdebatan tidak banyak berpengaruh untuk dapat mempertemukan pendapat kedua pihak yang bertolak belakang. Dalam suasana panas demikian sang moderator juga tidak mampu menemukan “titik temu” yang disepakati kedua belah pihak. Ataukah “suasana panas” perdebatan itu yang justru “dipelihara” oleh  penyelenggara acara sebagai daya tarik bagi publik/pemirsa TV?

Perdebatan seru dan kadang panas antara pihak pemerintah dan pihak oposisi, bisa saja diakhiri dengan jabat tangan dan ketawa-ketiwi, tetapi di akar rumput  justru terbentuk dikotomi  yang tajam  antar kedua belah pihak yang berlawanan, yang kemudian berkembang menjadi permusuhan, terang-terangan maupun secara tersembunyi.

Bahkan suasana dikotomis ini di akar rumput semakin tajam, melalui media sosial,   yang menampilkan seabreg caci maki kepada pihak yang dianggap  “lawan politik”nya. Jika sudah berada di wilayah media sosial,  netizen merasa bagaikan berada di “daerah tak bertuan”, setiap orang bebas sebebasnya tanpa kontrol menggunakan kosa kata yang tidak layak diucapkan di ranah publik.

Suasana panas seperti ini biasanya terjadi menjelang peristiwa politik seperti pilkada, pileg atau pilpres seperti saat ini, tetapi konflik yang terjadi bisa berlanjut setelah puncak acara, seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta pada Pebruari-April 2017, yang dampak konfliknya masih terasa hingga saat ini.

Dalam kondisi perdebatan seperti ini, sulit mengharapkan penggunaan akal sehat (common sense), yang dapat melihat permasalahan secara obyektif dan fair.  Keberhasilan apapun yang telah dicapai pemerintah, sudah selayaknya dengan sportip diapresiasi oleh pihak oposisi, tanpa menegasikan kekurangan/kesalahan yang terjadi,   yang  dapat menjadi medan kritik bagi pihak oposisi.

Sebaliknya kritikan betapapun tajamnya  dari pihak oposisi sudah seharusnya diterima dengan sportif  pula dan dicermati tentang kebenarannya, tidak langsung ditolak  dengan dilabeli sebagai hoaks atau fitnah. Meskipun demikian,  dalam kenyataan sikap sportif seperti ini sulit dilaksanakan.

Apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah , yang berhasil apalagi yang tidak/kurang berhasil selalu dinilai salah dan dikritik habis-habisan tanpa ada celah sedikitpun yang positif. Sebaliknya kritik yang dilontarkan  oleh oposisi tanpa dipertimbangkan muatannya (benar tidaknya), langsung dipandang sebagai ungkapan pihak yang ingin menjatuhkannya.

Ibarat sebuah botol yang berisi setengahnya, pihak pemerintah hanya membanggakan setengah botol yang telah terisi sebagai capaiannya, sebaliknya setengah botol yang kosong merupakan amunisi pihak oposisi/pengkritik untuk menyerang pemerintah.  Kedua belah pihak enggan mengakui “isi botol” secara keseluruhan, baik yang telah terisi maupun yang masih kosong. Satu pihak hanya mengklaim keberhasilannya tanpa mau mengakui kekurangannya, pihak lain hanya melihat kesalahan/ kekurangan tanpa melihat keberhasilannya. Suasana perdebatan antara kubu pemerintah dan kubu oposisi, yang masing-masing mengklaim dirinya paling benar dan pihak lawan pasti salah  inilah cerminan dari “pola pikir hitam putih”.

Adalah seorang ahli psikologi David D Burns yang melalui bukunya “Feeiing Good: New Mood Therapy” (1980) yang memperkenalkan terminologi “All or Nothing Thinking”,  yang menunjukkan pola pikir yang ekstrem:  “semuanya atau tidak sama sekali”.

Terminologi ini kemudian diterjemahkan oleh seorang psikolog Dr Paul Gunadi dengan “Pola Pikir Hitam Putih”. Melalui  pola pikir ini, seseorang  hanya melihat sesuatu dari dua sisi ekstrem:  hitam atau putih, baik atau buruk, jahat atau baik,  suka atau tidak suka . Inilah pola pikir,  yang melihat segala sesuatu dari dua kutub yang saling berlawanan.

Sementara dalam kenyataannya, hidup itu berwarna-warni, bagaikan pelangi yang multi warna, tidak hanya hitam putih.  Dalam bukunya David Burn menyatakan bahwa pola pikir hitam putih adalah benih munculnya gangguan depresi. Dengan kata lain, orang-orang yang mengalami gangguan depresi cenderung memiliki pola pikir hitam putih. Individu model ini, jika mencapai keberhasilan dia akan senang sekali, akan tetapi kalau dia gagal sedikit saja, langsung dipukuli  secara emosional, dan menjadikan dia akhirnya benar-benar depresi. Buku ini memang merupakan pegangan sebagai  psikoterapi bagi orang-orang yang mengalami penyimpangan kejiwaan hingga  depresi.

Kembali ke ulah para politisi  yang berpola pikir “hitam putih”: “Gua yang paling benar, lu pasti salah”, apakah fenomena ini berarti mereka sedang mengalami depresi? Tugas berat politisi menghadapi pileg dan pilpres yang mengharuskannya untuk bekerja keras untuk memenangkan kontestasi dalam rangka memperebutkan tampuk pimpinan pemerintahan,  yang tentunya menelan biaya puluhan bahkan ratusan milyar, pastilah merupakan beban/tekanan berat yang harus dipikul.

Persaingan berat untuk memperebutkan kursi perlemen apalagi kursi presiden, selain memerlukan modal dana sangat besar, juga memerlukan taktik dan strategi jitu untuk dapat mengalahkan lawan. Tekanan dan beban ini semakin mendekati pada hari ‘H’ maka akan terasa semakin  berat, hingga kemudian cenderung mengalami masalah kejiwaan yang mengarah pada depresi.

Dalam kondisi seperti ini, maka akal sehat tidak berlaku lagi, sehingga  terjadilah “pola pikir hitam putih”. Itukah yang terjadi dengan para politisi kita yang dengan sengit berdebat di layar-layar TV? Bukan berarti ”pola pikir hitam putih” ini  hanya berlaku di layar TV, politisi pada umumnya pun juga bisa mengidap pola pikir ini, meskipun jika terjadi perdebatan responnya tidak akan seluas seperti seperti ketika tayang di layar TV, yang  ditonton publik luas.

Bagaimanapun “pola pikir hitam putih” merupakan pola pikir yang tidak sehat, yang meniadakan akal sehat, yang cenderung menghalalkan segala cara dan menihilkan kejujuran’. Semuanya ini  mencederai demokrasi, proses yang harus dilalui untuk  memenangkan pileg maupun pilpres. Sejauh mana hal ini disadari para politisi?

*)Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial/Aktivis Koperasi, Tinggal di Jakarta

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close