DINAMIKA
Trending

Dinilai Amburadul, Peneliti Senior Adukan Kebijakan Kepala LIPI Ke DPR

Temu Peneliti Seniro dan civitas LIPI dengan DPR-RI (Ist. Henny.W/LIPI)

Puluhan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diikuti seratusan civitas LIPI, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (30/1). Mereka berniat menemui Ketua DPR-RI dan anggota Komisi VII dan mengadukan kebijakan sarat masalah yang dikeluarkan Kepala LIPI yang baru, Laksana Tri Handoko.

Diantara para peneliti senior itu, terdapat nama-nama yang tidak asing. Diantaranya Profesor Syamsuddin Haris, Hermawan Sulistyo, Asvi Warman Adam, Jan Sopaheluwakan, Henny Warsilah, dan banyak lagi. Hadir menerima mereka dari Komisi VII DPR-RI, Fadel Muhammad, Bara Hasibuan, dan Ihwan Datu Adam.

Para peneliti senior menilai, proses reorganisasi yang dilakukan Kepala LIPI saat ini berdampak pada degradasi LIPI sebagai lembaga multifungsional, termasuk produsen ilmu  pengetahuan, menjadi sekadar lembaga birokrasi penelitian. Terjadi demoralisasi dan demotivasi ilmuwan peneliti untuk berkreasi berdasarkan  kecintaan (passion) pada profesi keilmuan akibat tekanan birokrasi penelitian.

Sejumlha profesor riset LIPI (Ist. Henny.W/LIPI)

Syamsuddin Haris dalam pernyataannya di hadapan anggota dewan yang menerima mereka menyatakan, kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI, bermasalah. Diantaranya, tendensi pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III, juga rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung yang jumlahnya mencapai 1.500 orang.

“Kami tidak menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan,” papar Syamsuddin.

Dipaparkan sejarawan dan peneliti senior LIPI Asvi Warman Adam yang sudah bekerja di LIPI sejak 35 tahun silam, di lembaga riset plat merah itu, reorganisasi merupakan sebuah kelaziman. “Biasanya, reorganisasi dilakukan dengan menambah unit-unit,  kini reorganisasi justru mengurangi unit kerja yang ada, dan merumahkan demikian banyak orang,” papar Asvi.

“Di era kepemimpinan sebelumnya, reorganisasi di tubuh LIPI tetap berjalan, smooth, dan memperluas LIPI, sehingga tidak ada yang grounded. Ihwal distribusi personel, prinsipnya adalah memindahkan personel dari yang berkelebihan ke tempat yang kekurangan atau lebih membutuhkan, bukan merumahkan atau memposisikan bukan pada kompetensinya,” papar Henny Warsilah, salah satu profesor riset LIPI, kepada Milesia.id, Kamis (31/1)

Henny menambahkan, semua kebijakan perlu dilakukan secara transparan serta melibatkan para deputi. “Sebab pimpinan LIPI itu kolegial. Apa yang dilakukan pimpinan sekarang yang baru 8 bulan menjabat, reorganisasi dilakukan tanpa melibatkan deputi dan sosialisasi memadai. Padahal setiap satuan kerja memiliki perbedaan, tidak bisa diseragamkan,” imbuh Henny.

Desak Moratorium Reorganisasi

Seperti dirinci dalam press rilis yang diterima Milesia.id Rabu (30/1), puluhan Profesor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendesak Kepala LIPI Laksana Tri Handoko untuk menghentikan sementara atau moratorium kebijakan reorganisasi LIPI.

Gedung LIPI Pusat – dok.lipi.go.id

Kebijakan reorganisasi LIPI yang mengacu pada Perka LIPI No.1/2019 dinilai dilakukan tanpa visi dan tujuan yang jelas, dengan sewenang-wenang, tidak inklusif, tidak partisipatif dan tidak  humanis. Akibatnya kebijakan reorganisasi LIPI ini telah mereduksi fungsi LIPI sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan menjadi sekadar lembaga birokasi penelitian.

Suatu bangsa dapat mengalami stagnasi bahkan kemunduran apabila mengabaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Dengan paradigma seperti ini, maka kepemimpinan di LIPI penting untuk dievaluasi karena reorganisasi dilakukan secara amburadul, reaktif, dan merusak karakter LIPI.

Tercatat tigabelas poin masalah terkait kebijakan Kepala LIPI yang disodorkan para peneliti senior itu.  Termasuk ihwal pencabutan fungsi penelitian pada beberapa satuan kerja di LIPI, seperti pada  Kebun Raya Bogor (KRB).  Kebijakan seperti ini dinilai justru menjadikan salah satu aset nasional tersebut kehilangan fungsi utamanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan ini juga mengabaikan faktor sejarah di mana Kebun Raya Bogor menjadi tonggak penting dalam kebangkitan kesadaran nasional akan pentingnya pelembagaan ilmu pengetahuan dan riset. Padahal, pada pasal 1 (poin h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Sementara mengacu Perka LIPI No.1/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya dibagi menjadi tiga, yaitu bidang pengelolaan penelitian konservasi tumbuhan, bidang pengembangan kawasan kebun raya, dan subbagian tata usaha. Dengan struktur baru ini, maka fungsi penelitian tidak lagi melekat pada bidang pengembangan kawasan seperti sebelumnya. Pemisahan fungsi penelitian dari pengembangan  kawasan kebun raya mereduksi tujuan kebun raya itu sendiri (konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan).

Poin lainnya adalah pemangkasan eselon III dan eselon IV secara masif yang menimbulkan ketidakpastian dan keresahan karena tidak disertai dengan evaluasi spesifik kebutuhan kondisi satuan kerja dan tanpa diikuti desain dan tahapan yang jelas. Termasuk masalah ketidakpastian nasib peneliti yang sedang tugas belajar terkait penempatan setelah menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke LIPI, hingga proses reorganisasi dan redistribusi Sumber Daya Manusia di LIPI yang dinilai tidak memperhatikan latar belakang keragaman keilmuan dan rekam jejak dan berdampak melemahkan kompetensi dan produktivitas kerja.

Akhirnya, para peneliti senior dan civitas LIPI meminta Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengambil langkah menghentikan sementara (moratorium) kebijakan reorganisasi LIPI, mengkaji ulang kebijakan dan proses reorganisasi LIPI, serta mengevaluasi perumusan dan pengambilan kebijakan di LIPI.

Serta mendesak Kepala LIPI  untuk melakukan moratorium kebijakan reorganisasi LIPI, membentuk Tim Evaluasi Reorganisasi LIPI yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing Kedeputian, mengkaji ulang kebijakan reorganisasi LIPI dengan melibatkan seluruh sivitas  LIPI secara inklusif, partisipatif, dan humanis.  Serta merumuskan visi, rencana strategis dan peta jalan (road map) LIPI dengan  tahapan yang terukur dan jelas. Selanjutnya, selama proses pengkajian ulang berlangsung, maka tata kelola LIPI dikembalikan  pada struktur sesuai dengan Perka LIPI No.1 Tahun 2014.

(Milesia.id/Prio Penangsang)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close