ANALISAMileslitera
Trending

Penyitaan Buku: “Memperpanjang Perbudakan Atas Nama Kebodohan”

Oleh: Tegar Elrumi Pratama*

MILESIA.ID – Penghujung 2018 dan awal tahun 2019 kita diramaikan oleh berita menghebohkan: penyitaan buku oleh TNI di berbagai tempat.

Kota Padang dan Kediri adalah sebagian kecil daerah yang terkena razia. Sejumlah buku yang mereka anggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita.

Tak cukup sampai disitu, belakangan Kejaksaan Agung mengusulkan sesuatu yang ironis di era digital seperti sekarang: merazia besar-besaran buku cetak yang terindikasi menyebarkankan paham “komunisme” dan ideologi terlarang lainnya.

Penyitaan buku oleh aparat ini sontak membuat pecinta buku dan pegiat literasi tanah air geram. Kecaman demi kecaman datang dari berbagai kelompok peduli literasi. Lentera Aksara contohnya, komunitas pegiat literasi yang bermarkas di salah satu Universitas di Yogyakarta ini menganggap penyitaan buku telah mencederai semangat literasi masyarakat.

Padahal tingkat membaca masyarakat Indonesia masih sangat memprihatinkan – dari total 61 negara, Indonesia hanya menempati urutan ke-60, dengan persentase pembaca 0,01% setiap tahunnya.

Tidak tepat sasaran

IST – Buku-buku yang diduga beraliran Komunis.

Dari kasus razia buku tersebut, kita harus mempertanyakan sejauh mana kewenangan TNI untuk melakukan penyitaan? Karena sejatinya, sweeping atau penyitaan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan paham komunis, bukanlah tugas tentara. Melainkan, kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (mengutip pendapat ‘pengamat militer’, Usriful Usman).

Lalu apakah memang sudah benar bahwa buku-buku yang disita tersebut benar-benar mengandung unsur yang dapat membangkitkan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Indonesia?

Kronologis razia dan penyitaan buku itu sendiri dimulai pada 26 Desember 2018 lalu saat aparat dari kepolisian, TNI, dan Pemda Kabupaten Kediri melakukan razia di sebuah toko buku di Pare. Sejumlah buku yang mereka anggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita.

Selanjutnya pada 8 Januari 2019 terjadi razia sekaligus penyitaan buku oleh aparat di Kota Padang, Sumatera Utara. Keesokan harinya, terjadi razia serupa di Tarakan, Kalimantan Utara.

Sayangnya, dari temuan lapangan membuktikan bahwa buku-buku yang disita bukan merupakan buku yang terlarang, contohnya buku berjudul ‘Islam Sontoloyo’ karya Ir. Soekarno dan buku-buku karya Soe Hok Gie yang bahkan anti komunis. Buku Soe Hok Gie yang berjudul ‘Orang-orang Di Persimpangan Kiri’ (Bentang, 2005) ikut “diangkut” oleh aparat.

“Kita bisa lihat yang terjadi di lapangan. Mereka (aparat) menyita buku secara pukul rata dan sembarangan. Buku-buku yang mereka anggap mengandung unsur PKI atau Komunisme, mereka sita. Kenyataannya buku-buku yang mereka sita tidak mengandung hal-hal yang berbau PKI,” ujar  Edgar Andolini, salah satu pegiat Lentera Aksara.

“Ini menjadi tanda bahwa mereka jarang atau bahkan tidak pernah membaca buku,” imbuh Edgar.

Cacat prosedur dan mencederai nilai kemanusiaan

IST – Aksi razia buku “kiri” oleh aparat gabungan TNI di Kediri.

Pihak aparat berdalih bahwa penyitaan buku di berbagai tempat itu didasari oleh TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Meskipun demikian, operasi tersebut tidak mengantongi surat izin dari Kejaksaan Agung dan dinilai cacat prosedur.

Razia itu juga berkebalikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak 13 Oktober 2010, peraturan yang melarang buku-buku tertentu, yaitu UU No. 4/PNPS/1963, telah dicabut oleh MK. Berdasarkan putusan MK itu, pemberangusan atau penarikan buku dari peredaran oleh kejaksaan maupun aparat hukum lainnya harus didahului pembuktian di pengadilan dan tak boleh secara sewenang-wenang.

Edoardo Bassto Alto, salah seorang anggota Lentera Aksara menganggap peristiwa penyitaan buku oleh aparat belakangan ini sebagai tindakan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

“Penyitaan buku merupakan kekonyolan. Padahal dengan membaca buku kita akan menghargai ilmu pengetahuan, dari situ kita akan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya penyitaan buku-buku ini, bisa disebut bahwa masyarakat Indonesia khususnya aparatur negara belum bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga menganggap aparat terlalu paranoid kepada PKI. “Buat apa takut dengan PKI? Toh PKI sudah lama mati, sudah jadi hantu. Kita kan masyarakat beragama, masa takut sama hantu,” imbuhnya seolah menyindir.

Pernyataan sikap

Komunitas literasi

Sebagai komunitas yang berkutat di bidang literasi, Lentera Aksara ikut mengecam semua tindakan razia dan penyitaan buku yang dilakukan oleh TNI belakangan ini.

Bagi Lentera Aksara, semua tindakan penyitaan buku atas dalih apapun jelas tidak dibenarkan. Terlepas seperti apa buku itu, jika di dalamnya mengandung suatu kebenaran atau objektivitas yang bisa dibuktikan atau dipertanggungjawabkan, maka sudah jelas buku itu layak dikonsumsi.

Hal itu juga didasarkan pada hak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Maka penyitaan buku atas dalih apapun telah melanggar amanah UUD 1945, mengebiri kebebasan masyarakat Indonesia, serta memperpanjang perbudakan kita atas nama kebodohan.

(Milesia.id/ Tegar Elrumi Pratama, Editor: Kelik Novidwyanto)

*) Mahasiswa Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Aktif dalam perhimpunan organisasi mahasiswa dan lembaga pers mahasiswa. Saat ini berkecimpung di dunia literasi, sastra, dan budaya. 

 

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close