ANALISA
Trending

Tak Lari Lapak Online Dipajaki

PMK- 210 (Pajak e-commerce) Hambat Bisnis Online?

Setelah melenggang dan banyak yang untung besar karena efisien, bisnis pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet, (e-commerce) akhirnya dikenakan pajak. Menghambat pertumbuhan UMKM dan gairah menekuni e-commerce?

Haidar Herman dengan renyah bertutur ikhwal peningkatan omset usaha kopi kemasan miliknya di Temanggung, Jawa Tengah. “Sejak saya promosi dan berjualan melalui media sosial dan marketplace, peminat kopi saya naik berlipat. Tak ada biaya apapun yang saya keluarkan dengan jualan di medsos. Tinggal klik jenis kopi dan olahannya, tak sampai sepuluh menit sudah ada yang nanya barangnya. Gampang,” papar Haidar.

Kini, Haidar dan ribuan pengusaha kecil yang banyak terbantu usahanya berkat toko online berjaringan internet dan media sosial, boleh harap-harap cemas. Kok bisa? Ya, semua bisnis e-commerce akan dikenai pajak tanpa terkecuali. Penerapan pajak e-commerce berlaku secara bertahap. Diawali dengan pengenaan pajak pada marketplace atau toko online yang aturannya sudah turun melalui Peraturan Menteri Keuangan No.210 (PMK-210), pekan lalu.

Produk offline, penopang jualan online (Milesia.id/Prio P)

Nyaris setahun silam, mengutip Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi,setelah toko online, selanjutnya pajak akan diterapkan ke penjualan produk di media sosial.Menurut Heru, aturan pajak e-commerce masih dalam tahap penyelesaian. Targetnya adalah produk e-commerce berwujud maupun yang tidak berwujud (intangible).

Untuk merealisasikan aturan itu, pemerintah tetap mengikuti prinsip-prinsip perdagangan internasional. Pertama, self assessment. Jadi para pelaku e-commerce yang menyatakan sendiri. Kedua, prosedur dan tata kelola sederhana dan mengandalkan IT. Ketiga, kebijakan berlaku bertahap sesuai kesiapan semua pihak yang berkepentingan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlibat dalam pembahasan dan penyusunan aturan e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK-210). Ini berkaitan dengan pengamanan barang di cross border baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Apa respon para pengusaha berbasis online? Pemilik e-commerce Kusumo Martanto menilai, aturan pajak e-commerce harus adil antara toko offline dan online. “Semua peraturan pajak harus fair. Baik offline maupun online. Dionline ini macam-macam, melalui medsos, melalui marketplace platform itu,” ujarnya.

“Saya keberatan jika usaha keripik yang saya tawarkan melalui medsos ini dipajaki. Omset bisnis tidak seberapa dan jualan pakai platform medsos juga tidak dipungut biaya. Masak harus dipajaki. Ini bisa pajak dobel, saya ada NPWP juga di bisnis off line,” papar Iyuasih, produsen keripik singkong  asal Bogor kepada Milesia (24/1).

Melalui rilis yang diterima Milesia (14/1), Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melalui Kabid Humasnya Astrid Warsito mengemukakan penyesalannya atas terbitnya PMK-210 Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tanpa sosialisasi yang cukup dan dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan UMKM.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) yang berdiri sejak Mei 2012 merupakan wadah yang menaungi para pelaku industri e-commerce baik sebagai platform maupun ekosistem penunjang seperti pembayaran, pengiriman, digital marketing, media sosial, perbankan, dan infrastruktur.

Dengan anggota yang saat ini berjumlah 339 anggota, idEA merupakan mitra proaktif bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya pemerintah dalam membangun industri ekonomi berbasis digital di Indonesia. idEA berperan aktif melalui program serta kegiatan edukasi, riset dan analisa kebijakan publik, melakukan hubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri guna mendorong percepatan pertumbuhan sektor perdagangan berbasis elektronik.

Untuk itu idEA bersama pelaku industri mengajak para pemangku kepentingan untuk mencari jalan tengah dalam proses implementasinya. Sehingga tidak mematikan potensi e-commerce sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Platform marketplace dan e-commerce lainnya belakangan ini dianggap sebagai pembuka  peluang bagi jutaan pelaku UMKM. Ini didasari oleh relatif minimnya resiko yang ditawarkan oleh platform e-commerce. Mulai dari tidak perlunya menyewa toko, minimnya pegawai, biaya promosi dan terukurnya upaya promosi yang relatif terjangkau, di samping antusiasme masyarakat untuk membeli dari platform online yang meningkat pesat.

Fakta ini pun didukung oleh studi McKinsey, yang menyatakan bahwa di tahun 2022 perdagangan online akan menciptakan 26 juta lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehari-hari kita merasakan transportasi online juga memberikan pilihan dan kesempatan baru bagi jutaan masyarakat untuk memiliki penghasilan rutin. Kita menyaksikan bagaimana terobosan teknologi memberi dampak sosial ekonomi dan potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mayoritas Usaha Mikro

Merujuk pada studi yang dilaksanakan oleh idEA terhadap 1765 pelaku UKM di 18 kota di Indonesia, 80 persen dari pelaku UMKM masih masuk kategori mikro, 15 persen masuk kategori kecil, dan hanya 5 persen yang sudah bisa dikatakan masuk usaha menengah.  Artinya, besar kemungkinan 80 persen dari pelaku UKM masih berjuang untuk bertahan, menguji model bisnis mereka, sebelum bisa membesarkan usahanya.

UKM butuh pasar online (Milesia.id/Prio P)

idEA melihat bahwa pemberlakuan PMK-210 tentang pajak e-commerce bisa terlihat sebagai entry barrier (halangan), yang sama sekali tidak mempermudah perjuangan mereka dalam bertahan dan mengembangkan usaha, namun malah membebani mereka. “Dari hasil studi idEA dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari antara pengusaha mikro yang masih pada level coba-coba. Belum tentu mereka bertahan dalam beberapa bulan ke depan, di mana prioritas mereka pada tahap ini adalah untuk membangun bisnis yang  bertahan (sustain) dan mempertahankan konsistensi usaha, baru selanjutnya memiliki NPWP,” ungkap Ignatius Untung, Ketua Umum idEA. Untung mengkhawatirkan mereka memilih gulung tikar saja jika “dipaksa” untuk mengurus NPWP.

Di sisi lain, keberadaan platform e-commerce lokal yang relatif taat aturan karena memenuhi segala persyaratan usaha yang ditetapkan pemerintah termasuk perlindungan konsumen bisa terancam oleh pemberlakuan PMK-210 ini. Pemberlakuan PMK-210 pada platform marketplace yang semuanya mudah dikontrol akan mendorong pedagang untuk pindah berdagang melalui media sosial yang minim kontrol dan memang tidak diciptakan untuk melakukan transaksi.

Berbagai permasalahan termasuk penipuan dan perlindungan konsumen pun dikhawatirkan akan meningkat. Bahkan dari studi yang sama idEA menemukan bahwa 95 persen pelaku UMKM online masih berjualan di platform media sosial dan hanya 19 persen yang sudah menggunakan platform marketplace.

Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa pemberlakuan PMK-210 pun platform marketplace sudah harus berjuang keras untuk bersaing di tengah perlakuan yang tidak sama dengan media sosial yang notabene minim kepatuhan. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan platform e-commerce local akan kalah bersaing. “Kalah bersaing karena kalah strategi, itu sudah menjadi resiko bisnis, tapi kalau kalah bersaing karena tidak adanya level playing field atau kesetaraan itu amat disayangkan. Padahal justru platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yang dimiliki asing,” tegas Untung.

Butuh Keseimbangan

Ketika menghadiri ulang tahun salah satu pemain marketplace beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya kepada platform e-commerce tanah air untuk mendigitalkan UMKM. Pencapaian pemain e-commerce tanah air yang sudah berhasil mengajak jutaan UMKM ke ranah online diapresiasi sekaligus ditantang untuk bisa lebih jauh lagi. Di sisi lain kita pun sadar dan mengerti betapa pentingnya negara melalui

Kementerian Keuangan untuk terus menggenjot pendapatan melalui pajak, di mana PMK-210 menjadi salah satu cara untuk mengejarnya. idEA selaku asosiasi yang mewadahi seluruh pelaku industri e-commerce menyesalkan karena kedua target ini tampak kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Pemberlakuan PMK-210 akan menggenjot nilai pajak dalam jangka pendek, namun seketika itu pula pemberlakuan PMK-210 tanpa pandang bulu juga diduga akan menyurutkan pengusaha UMKM terutama mereka yang masih berjuang untuk bertahan. Pada akhirnya, target jangka panjang untuk mendapat sumbangan pertumbuhan ekonomi dari UMKM dan online dikhawatirkan menjadi lebih berat.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama mencari cara agar penerimaan pajak bisa tercapai tanpa mengorbankan harapan pertumbuhan ekonomi dari UMKM dalam jangka panjang,” ungkap Untung. “Dan untuk menemukan keseimbangan ini perlu kajian yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkas Untung.

Berdasar beberapa pertimbangan di atas, idEA meminta Kementerian Keuangan untuk menunda dan mengkaji ulang pemberlakuan PMK-210 ini sambil bersama-sama melakukan kajian untuk menemukan rumusan yang tepat dan tidak mengorbankan salah satu dari dua target pemerintah tersebut. Terlebih lagi karena PMK-210 ini diterbitkan dengan minimnya studi, uji publik, sosialisasi hingga kesepakatan akan tersedianya infrastruktur dan sistem untuk melakukan validasi NPWP seperti disebut dalam PMK-210 ini.

(Prio.P/Milesia.id)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close