ANALISA
Trending

Negeri yang “Nyaris Tenggelam” di Kubangan Sampah

Bayangkan sebuah negeri elok yang menghampar pulau-pulaunya. Negeri “gemah ripah loh jinawi” yang konon hanya ada di dalam dongeng. Tapi itu dulu. Kini, negeri itu nyaris tenggelam di kubangan sampah.

MILESIA.ID – Kita tentu masih mengingat sebuah pemandangan menyayat hati dari Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara (18/11/2018), ketika seekor paus sperma (Physeter macrocephalus) mati membusuk di pinggiran pantai. Dalam perut ikan paus sepanjang 9,6 meter itu ditemukan 5,9 kilogram sampah plastik.

“Kemungkinan besar paus itu mati akibat sampah plastik di perutnya,” ujar Muhammad Reza Cordova, peneliti pencemaran laut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) seperti dilansir KumparanSAINS.

Menurut Reza, jumlah sampah plastik di lautan Indonesia memang sudah dalam taraf membahayakan. Ada sekitar 100 hingga 200 ribu ton sampah plastik per tahunnya yang masuk ke lautan. Indonesia bahkan masuk dalam peringkat ke-2 di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok.

Dengan jumlah sampah yang terus menggunung setiap tahunnya, sanggupkah Indonesia melawan gelombang pencemaran sampah, terutama sampah plastik di lautan?

Indonesia Darurat Sampah

IST – Permasalahan sampah plastik di laut Indonesia telah menjadi isu global.

Menurut peneliti dari Universitas Georgia Dr. Jenna Jambeck – yang dimuat dalam Jurnal Science (sciencema.org) 12 Februari 2015 – Indonesia membuang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton, dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina.

Indonesia menyumbang total 187,2 juta ton sampah per tahun. Posisi ini tepat berada di bawah Cina yang memegang rekor 262,9 juta ton sampah.

Berada di urutan ketiga adalah Filipina yang menghasilkan sampah plastik ke laut sebanyak 83,4 juta ton, diikuti Vietnam yang mencapai 55,9 juta ton, kemudian Sri Lanka sebesar 14,6 juta ton per tahun.

Sedangkan menurut versi Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.

Artinya, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 milar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik.

“Sampah plastik yang masuk ke laut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut microplastics dengan ukuran 0,3 – 5 milimeter. Microplastics ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut,” terang Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Di sisi lain, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu satu tahun saja, sudah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik.

Jumlah itu setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola.

Begitu akutnya masalah sampah plastik di Indonesia bahkan di seluruh belahan dunia, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadikannya sebagai sorotan utama dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, 13-29 November 2018.

Organisasi non-pemerintah yang fokus pada konservasi mendesak semua negara peserta konvensi itu bertindak lebih keras mengatasi polusi sampah plastik di lautan.

“Zero Waste” Komitmen Mengatasi Sampah Plastik

IST – Butuh komitmen bersama untuk mengatasi masalah sampah di tanah air.

Untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah plastik di laut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengajak pemangku kepentingan untuk bekerjasama.

Salah satunya dengan membentuk Alliance for Marine Plastic Solutions Forum (AMPS) yang digelar di Kuta, Bali pada Senin (04/09/2017). Dalam peluncuran, digelar sejumlah sesi diskusi tentang pola kerjasama kemitraan, penanganan sampah di darat oleh sejumlah daerah di Indonesia.

Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman menyebut ini kali pertama kerja sama dengan industri dan LSM untuk mengurangi sampah plastik di lautan.

“Banyak yang mengerjakan, tapi terpisah-pisah. Kami ingin kerja bersama,” ujar Arif (mengutip mongabay.co.id). Solusi idealnya mengurangi sampah atau zero waste.

Arif menyebut ada sejumlah tantangan mengimplementasikan solusi ini. “Perlu menemukan usaha yang sesuai kebutuhan. Kehadiran sektor swasta, gerakan akar rumput untuk ikut proyek. Pemerintah menyiapkan dukungan untuk investor menangani solid waste,” terangnya.

Masalah mikroplastik di laut juga karena kurangnya penegakan hukum dan penganggaran. Namun pihaknya memiliki ekspektasi tinggi target pengurangan sampah plastik di lautan sampai 70% di 2025 bisa tercapai.

Sementara menurut Ujang Solihin Sidik, Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK menyebut tiap tahun jumlah sampah plastik terus bertambah. Sebagian masih didominasi sampah organik sebanyak 60%.

Menurutnya, masalah sampah adalah isu lokal yang berkembang menjadi masalah global. “Paradigma dan kebijakan harus diubah. Sebelum ada Undang-undang pengelolaan sampah, sampah selalu akan menjadi masalah laten. Seperti banjir, polusi, dan tak bernilai. Ini yang harus diubah,” tegasnya.

Kebijakan “Kantong Plastik Berbayar “

IST – Kebijakan “kantong plastik berbayar” belum secara nyata mengatasi masalah sampah plastik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah sampah, terutama sampah plastik adalah menerapkan kebijakan “kantong plastik berbayar”.

Kebijakan yang mulai diuji cobakan 21 Februari – Juni tahun 2016 lalu ini tertuang dalam Surat Edaran KLHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PLSB3-PS/2016 terkait Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Uji coba dilakukan di 23 kota yaitu Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, Jayapura, Tangerang Selatan.

Inti surat edaran itu adalah “Harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200 per kantong sudah termasuk PPN.”

Namun, kebijakan “Kantong Plastik berbayar” ini nyatanya dinilai beberapa pihak tidak tepat sasaran.

Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia, Ananda Mustadjab Latif menyebut kebijakan itu tidak tepat karena hanya ditujukan untuk pemilik usaha ritel saja. Padahal peredaran kantong plastik terbesar justru berada di pasar tradisional.

“Kebutuhan masyarakat di gerai modern hanya sekitar 30 persen saja, 70 persennya ada di pasar tradisional,” terang Ananda dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Mencari Solusi Komprehensif Pro Kontra Kebijakan Tas Belanja Berbayar’ di Balai Kartini, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.

Argumen Ananda itu selaras dengan data dari Nielsen (2015), yaitu pangsa pasar industri ritel atau toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermarket, dan perkulakan) di Indonesia terdata hanya sebesar 26 persen. Sedangkan pasar rakyat mencapai 74 persen.

Nyatanya pro-kontra “kantong plastik berbayar” tidak hanya berkutat di perihal kuantitas saja, melainkan juga kualitas. Menurut Rivana Erni, Pengurus Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) hampir semua anggotanya sudah memproduksi plastik ramah lingkungan.

“Pada umumnya anggota kami sudah memenuhi itu (ramah lingkungan) dan sudah mendapatkan sertifikat,” jelas Rivana.

Plastik ramah lingkungan yang beredar di pasaran disebutnya memiliki masa hidup yang lebih singkat. Plastik itu akan terdegradasi dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Sementara plastik biasa memiliki masa hidup sampai seribu tahun hingga terurai alami oleh tanah.

Selain masalah kuantitas dan kualitas, kebijakan kantong plastik berbayar tersebut, juga menuai kritikan soal ke mana dana akan mengalir. Banyak pihak yang ketakutan kalau dana itu akan mengalir ke kantong pengusaha ritel.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Bob Randilawe mengatakan selama ini pengusaha ritel sudah memperhitungkan biaya pengganti kantong plastik yang mereka berikan secara gratis.

Namun, jika nanti kantong plastik itu dikenakan harga bayar, Bob menilai ada pemasukan ganda untuk para pengusaha ritel.

Sanksi ‘Buang Sampah Sembarangan’

IST – Paus Sperma yang tumbang di Wakatobi, di dalam perutnya teronggok berton-ton sampah plastik.

Beberapa Pemerintah Daerah di tanah air telah menerapkan aturan “denda” bagi para pembuang sampah sembarangan. Kebijakan ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan lingkungan dan menekan jumlah sampah di muka bumi.

Seperti misalnya Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bandung yang mengatur tentang sanksi atau denda ini melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah.

Di Kabupaten Bandung, Bupati H Dadang M Naser menginstruksikan Satuan Polisi PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan implementasi Perda 15/2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu klausul dalam perda ini adalah jeratan denda Rp 50 juta dan kurungan penjara maksimal 6 bulan bagi warga yang sembarangan membuang sampah.

Sementara mengutip laman CNNIndonesia, DKI Jakarta berhasil mengumpulkan uang denda sebesar Rp 64 juta sepanjang Januari-September 2017 dari hasil operasi tangkap tangan para pelaku pembuang sampah sembarangan di Jakarta. Total ada 700 pembuang sampah yang tertangkap tangan Dinas Lingkungan Hidup selama kurun kurang lebih delapan bulan terakhir ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, dana tersebut merupakan denda paksa dari warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Denda itu harus bayar di tempat.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Denda maksimal yang dibebankan kepada warga perorangan sebesar Rp 500 ribu.

Dalam perda itu memang diatur besaran denda yang dibebankan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Untuk warga yang membuang sampah di jalan dan di trotoar akan dibebankan denda Rp 100 ribu. Untuk yang membuang sampah di sungai dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500 ribu.

Selain perorangan, denda juga akan dibebankan kepada perusahaan yang membuang sampah atau limbah industrinya ke sungai dan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 10 juta.

Meski begitu, khusus untuk warga, tidak semua yang membuang sampah sembarangan dikenakan sanksi denda. Ada pula sanksi lain yang bisa diterapkan.

“Misalnya ada anak kecil di car free day, buang sampah, kami tangkap, kami suruh nyanyi Indonesia Raya atau mereka dipakaikan kayak sandwich board gitu, ‘saya buang sampah’, lalu kami suruh dia bantu mungutin sampah,” terang Isnawa.

Gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

IST-Gerakan 3R bisa menjadi solusi ampuh dalam pengelolaan sampah.

Kita membutuhkan suatu solusi nyata dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di tanah air. Tidak hanya dengan menegaskan aturan atau regulasi semata namun juga mengikut sertakan peran masyarakat secara mandiri.

Kebiasaan-kebiasan buruk masyarakat seperti membuang sampah tidak pada tempatnya (di Daerah Aliran Sungai (DAS), ke danau atau lautan), serta menyampah dan menggunakan material plastik secara berlebihan adalah penyumbang menggunungnya sampah di muka bumi.

Masyarakat kadang menganggap enteng kebiasaan membuang sampah (khususnya sampah plastik) di sungai-sungai atau DAS. Padahal sampah yang menumpuk di DAS akan menimbulkan sumbatan-sumbatan dan menjadi penyebab banjir.

Sampah-sampah yang dibuang ke sungai juga akan mengalir sampai ke laut sehingga menimbulkan pencemaran lautan. Seperti kisah Paus jenis Sperma yang terdampar dan mati di perairan Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paus malang ini menelan sampah dengan berat total 5,9 kilogram.

Di dalam perut paus ini ditemukan berbagai jenis sampah , seperti sampah gelas plastik 750 gram (115 buah), plastik keras 140 gram (19 buah), botol plastik 150 gram (4 buah), kantong plastik 260 gram (25 buah), serpihan kayu 740 gram (6 potong), sandal jepit 270 gram (2 buah), karung nilon 200 gram (1 potong), tali rafia 3.260 gram (lebih dari 1000 potong).

Maka penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) menjadi solusi paling praktis dalam menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Masyarakat diedukasi untuk meminimalisir buangan sampah di muka bumi serta merapkan kebiasaan-kebiasaan (habit) yang pro lingkungan, disamping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).

Reduce berarti mengurangi, mengarahkan kita untuk mengurangi segala hal, tindakan, yang bisa menimbulkan sampah; seperti membeli makanan dalam kemasan.

Bisa juga berarti mengurangi belanja barang-barang yang tidak “terlalu” kita butuhkan. Seperti baju baru atau aksesoris tambahan.

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Seperti memberikan baju-baju bekas kepada yatim piatu, atau yang paling gampang adalah memberikan baju yang kekecilan kepada adik atau saudara kita.

Contoh kegiatan reuse sehari-hari bisa berupa: memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, memilih menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tissu, memilih menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik.

IST – Ecobrick, salah satu solusi cerdas mengatasi sampah plastik.

Sedangkan Recycle berarti mendaur ulang sampah menjadi produk yang setengah baru atau benar-benar baru dalam hal bentuk maupun kegunaan. Cara ini akan mencegah sampah terbuang percuma. Dengan kreativitas manusia, sampah bahkan bisa disulap menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi melalui prinsip pengolahan kembali ini.

Gerakan 3R ini bisa menjadi solusi ampuh dalam pengelolaan sampah. Sampai sekarang, gerakan ini masih menjadi yang paling ampuh seiring menggunungnya sampah di tanah air.

Disamping gerakan 3R, kita juga mengenal istilah EcobrickEcobricks adalah botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah bukan biologis, yakni plastik. Teknik ini adalah solusi akar rumput atas sampah plastik dengan cara memberdayakan individu untuk bertanggung jawab atas sampah mereka dari sumbernya.

Russell Maier dan Ani Himawati adalah pemimpin di gerakan ecobricks global. Mereka memiliki pengalaman yang cukup luas dalam memobilisasi dan menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa, kecamatan, kota, provisi, dan tingkat nasional.

Teknik ecobrick sederhana dan sangat mudah, karenanya bisa menyebar dengan cepat melalui jaringan sosial (organisasi, komunitas, desa, sekolah). Proyek komunitas dengan ecobrick, baik berupa arisan, pameran, membuat meja kursi bangku, alat permaian, membangun taman sekolah atau kebun sayur di lingkungan perumahan, akan membawa masyarakat secara bersama-sama bergerak membersihkan dan menghijaukan lingkungan.

‘Menghadap Laut’ Bersama Menteri Susi

IST/ Antara – Aksi “Menghadap laut”, sebuah gerakan yang diinisiasi Menteri Susi untuk mengatasi masalah pencemaran laut.

Minggu (19/8/2018) ratusan orang memadati dermaga pelelangan ikan di kota Bitung, Sulawesi Utara. Dengan sarung tangan dan karung, mereka memunguti sampah di sejumlah tempat.

Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari gerakan “Menghadap Laut” yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, serta organisasi Pandu Laut Nusantara.

“Menghadap ke Laut” lahir karena keprihatinan pada kondisi laut Indonesia. Melalui gerakan ini seluruh lapisan masyarakat diharap dapat terlibat dalam upaya menjaga kesehatan laut.

“Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia, kurang-lebih 20 sampai 30 ribu orang bergabung, dari Aceh sampai Papua. Ada 73 titik di 73 tahun Indonesia. Di Makassar ada Kaka Slank, di Jakarta ada Prita Laura,” ujar Bustar Maitar, Ketua Umum Pandu Laut Nusantara (seperti dilansir mongabay.co.id).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengharapkan gerakan “Menghadap ke Laut” dapat menjalin sinergis masyarakat dengan pemerintah.

“Pemerintah menjaga laut dari pencurian ikan, sedangkan masyarakat menjaga kesehatan laut,” terangnya pada masyarakat yang hadir di dermaga pelelangan ikan kota Bitung.

IST – Keberhasilan menjaga kesehatan laut, diyakini Menteri Susi akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Untuk itulah, Menteri Susi menawarkan beberapa solusi taktis. Yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan sampah plastik. Sebab, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan pemilik pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia justru menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia.

Setiap tahun diperkirakan 9 juta sampah plastik mengotori laut di negara ini. Jika kondisi itu tidak berubah, diprediksi akan lebih banyak sampah dibanding ikan di laut Indonesia pada tahun 2030.

“Plastik, selama 450 tahun tidak bisa hancur. Dan mikroplastik juga sangat berbahaya untuk kesehatan kita semua. Kalau ikan makan itu, kemudian kita makan ikan, sama saja tidak jadi sehat kitanya,” jelas Menteri Susi.

Solusi yang kedua adalah membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengubah tata-letak rumah warga, dari membelakangi jadi menghadap laut.

“Mungkin juga bikin Perda untuk rumah makan, rumah-rumah yang di pinggir pantai, teras depannya harus menghadap ke laut, dapurnya menghadap ke jalan. Karena kalau dapurnya menghadap ke laut, ya main buang saja (sampah) ke laut lagi.” Paparnya.

Keberhasilan menjaga kesehatan laut, diyakininya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Walau beliau juga sadar bahwa upaya itu tidaklah semudah membalik telapak tangan.

“Saya tahu tidak mudah mengubah sesuatu. Kadang, kebijakan tidak bisa mengakomodasi semua pihak. Namun, kita semua harus percaya bahwa pemerintah hanya akan melakukan hal yang terbaik untuk rakyatnya, untuk bangsanya.

Dan saya dalam hal ini, tentu saja, melakukan aksi apapun untuk kebaikan masyarakat. Sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Menteri Susi.

(Milesia.id/ Kelik Novidwyanto)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close