ANALISA
Trending

“AMSEM 2018 : Dari Jogja, Standar Penanganan Snake Bites WHO Mendunia”

Sebuah pesan pendek disertai beberapa foto masuk di grup Snakebites Accident Indonesia (SAI), pada satu sore pertengahan Oktober lalu. SAI merupakan platform media sosial yang menjembatani antara individu dan komunitas yang bergerak dalam identifikasi dan pelaporan kasus gigitan ular berbisa. Anggotanya mencapai lebih dari 10 ribu orang.

Doc. SAI

Pesan itu menyertakan  foto ‘horor’, permukaan epidermis kulit yang mulai menghitam. Beberapa bagian tampak melepuh, menampakkan permukaan kulit luar yang menggelembung.

Di foto yang sama, area lutut hingga mata kaki korban, dibebat perban yang terkesan dilakukan seadanya. Pesan yang menyertai foto menyebutkan, itu merupakan korban gigitan Calloselasma rhodostoma. Korban teridentifikasi  warga Tipar, Jasinga,, Bogor, Jawa Barat. Dan saat itu, korban ditangani di RSUD Leuwiliang. Sementara ilustrasi ular yang dicantumkan, bukan merupakan jenis C. rhodostoma.

Tidak ada info lengkap, ihwal apakah foto area luka di kaki korban merupakan kejadian sebelum atau sesudah ditangani secara medis. Minimnya informasi itu sekaligus menggambarkan tidak lengkap atau standarnya penyampaian informasi kasus gigitan ular berbisa di kalangan awam maupun komunitas.

Lebih dari itu dapat dipastikan, korban gigitan ular di atas menderita secara fisik maupun mental. Terbebani secara ekonomi sebab harus menanggung biaya pengobatan, perawatan, hingga rehabilitasi sekeluarnya dari rumah sakit.

Situasi seperti di atas jugalah yang antara lain,  mendasari entitas ahli dan kalangan medis dari sejumlah negara untuk menghelat ASEAN Marine Animals and Snakes Envenoming Management (AMSEM)” di Yogyakarta, 23-26 Oktober lalu.

Dalam acara itu, turut berpartisipasi puluhan ahli medis dan toksinologi dari ASEAN, Taiwan hingga Australia. Mereka datang untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan gigitan ular dan hewan laut berbisa lainnya. Dalam ajang itu juga dilakukan penadadatanganan nota kesepahaman (MoU) kerjasama antara Toxinology Society of Indonesia dengan Malaysian Society on Toxinology.

drg. Farichah Hanum (dok. AMSEM/milesia.id)

Mewakili pemerintah, hadir Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, drg. Farichah Hanum, Mkes.  Dalam sambutannya, Farichah mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan AMSEM yang dinilainya akan berdampak positif bagi kalangan medis di lapangan maupun pemerintah terkait penanganan korban gigitan ular dan satwa laut berbisa.

Tri Maharani (tengah) – Milesia.id/Prio Penangsang

Ketua dan Koordinator Program AMSEM Yogyakarta 2018 Dr. dr. Tri Maharani. Msi. SpEm, mengemukakan, penanganan pertama (first aid) pada korban gigitan ular berbisa di mayoritas rumah sakit dan instansi medis di level bawahnya, belum menerapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Melalui pertemuan ini, para medis, dokter, dah ahli farmasi dari berbagai negara dapat saling bertukar pengalaman dalam penanganan awal penyakit akibat gigitan ular yang benar dan tidak lagi menggunakan cara lama atau tradisioanl,” papar Maharani.

Menurut Maharani, spesialis biomedik yang juga presiden Toxinology Society of Indonesia ini, Penanganan dengan cara tradisional yang masih banyak diterapkan di kalangan masyarakat, dinilai tidak tepat sebab dapat menimpulkan implikasi yang lebih buruk. “Cara-cara itu diantaranya dengan mengikat di bagian tubuh yang dekat dengan bekas gigitan, menyedot darah, atau menyayat bagian yang terkena gigitan (incisi) untuk mengeluarkan darah dari area luka gigitan”.

Hingga saat ini, RS maupun Puskesmas yang sudah menerapkan metode penanganan awal yang benar (WHO 2016) mencapai kurang  dari 40 persen.  Selebihnya masih menggunakan cara lama.  “Di Jogja saja, masih banyak yang menggunakan cara tradisional. Yang sudah menerapkan baru beberapa, diantaranya RSUP Dr. Sardjito, RS PKU Muhammadiyah, dan  RS Bethesda. Idealnya semua bisa menerapkan hingga level puskesmas,” papar Maharani.

Mengacu data Remote Envenomation Consultant Service (RECS) 2017, penyakit akibat gigitan ular mencapai 135 ribu kasus per tahun, bandingkan dengan kanker yang berjumlah 133 ribu kasus per tahun. Jumlah korban meninggal akibat penanganan yang keliru dalam snake bites mencapai 35 orang atau 4,8% dari 728 kasus pasien snake bites. Angka pasien meninggal itu justru bersumber dari data penaganan yang ada di RS. “Kasus snakebites merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak di Indonesia , namun cenderung diabaikan. Ini tantangan kita”.

Data Valid Awali Penanganan  yang Tepat

Kunjungan Museum Biologi UGM (Milesia.id/Prio Penangsang)

Mengacu pada masih tingginya angka kematian akibat penanganan gigitan ular berbisa, Tri Maharani berharap semua fasilitas kesehatan dari RS hingga Puskesmas menerapkan standar WHO 2016, yaitu imobilisasi.

Tak kalah penting adalah pendataan kasus gigitan ular yang lebih sistematis seperti halnya pada penyakit berbahaya lainnya. Data yang akurat memungkinkan pengampu kebijakan untuk memetakan sebaran kasus, strategi penanganan, serta penganggaran.

Dr. Ahmad Khaldun Ismail (doc.Pribadi)

Ihwal perlunya pendataan yang akurat, ini dibenarkan oleh pakar toksinologi Malaysia  Dr. Ahmad Khaldun Ismail.  “Data collecting yang benar, valid dan akurat terkait insiden gigitan ular berbisa,  adalah langkah awal yang harus dilakukan. Hal ini mengingat penanganan snake bites merupakan isu kesehatan yang kompleks dan memerlukan keterlibatan beragam pihak. Termasuk komunitas, penyedia layanan kesehatan, hingga pembuat kebijakan,” papar pakar yang akrab disapa Dr Khal, kepada Milesia.

“Dan Saya percaya pemerintah Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Tidak bisa semuanya diletakkan di bahu pemerintah,”  imbuh Dr. Khal.

Ditanya ihwal masih terbatasnya produksi serum anti bisa ular (SABU) di Indonesia, terlebih yang bertipe monovalent (satu SABU untuk satu jenis ular), Dok Khal menilai, hal itu perlu diawali dengan memaksimalkan riset dengan pendekatan multipihak. Baik kalangan akademis, industri, maupun pemerintah.

Dr. Taksa V (dok.Pribadi)

Hal senada dikemukakan Dr. Taksa Vasaruchapong dari Queen Saovabha Memorial Instituite, Thailand. Seperti diketahui, dalam riset SABU, Thailand lebih maju dengan intensifnya riset yang didukung oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. “Kami melibatkan sejumlah pihak dalam riset antivenom dan pemerintah serius. Sehingga untuk kawasan ASEAN kami relatif bisa jadi rujukan,” papar Taksa kepada Milesia, yang mewawancarainya di Museum Biologi, Yogyakarta (25/10).

Dr. Simon Jensen

Dr. Simon Jensen dari Australian Venom Research Unit, Australia, berpandangan        “Kasus snake bites memang kompleks. Perlu melibatkan banyak pihak, bukan hanya  kalangan medis saja. Meminjam pengalaman di Australia, dukungan pemerintah dan lembaga riset sangat penting. Australia adalah habitat banyak ular dan satwa liar berbisa dan berbahaya. Karenanya penangannanya selalu melibatkan benyak pihak. Dari hulu hingga hilir. Kami juga terus melakukan riset terkait venom aneka jenis satwa berbisa dan Australia memang maju untuk hal itu. Kami selalu siap berbagi pengalaman soal ini,” papar Simon yang diwawancarai Milesia di Yogyakarta, 25 Oktober lalu.

Cheng Hsuan Ho dari National Defense Medical Center, Service General Hospital Emergency Departement, Taiwan, mengemukakan, pihaknya juga terus mempelajari formula terbaik penanganan snakebites envenoment management. “Di negara kami keragaman jenis ular atau binatang berbisa memang tidak sebanyak Indonesia, tapi kasus-kasus yang terjadi, tidak lantas bisa sepenuhnya kami atasi sendiri. Perlu peran pemerintah dan lembaga riset. Kami juga memerlukan dukungan kolega medis dan envenomation Internasional untuk memetakan dan menerapkan standar WHO dalam penanganan di kalangan medis di Taiwan,” papar Ho.

(Milesia.id/Prio Penangsang)

Tags

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close