Milescoop
Trending

Skema Pembiayaan Mikro Perumahan (Housing Microfinance)

Oleh: Dr. Ahmad Subagyo*

KEBUTUHAN perumahan di Indonesia menurut BPS pada akhir 2017 lalu, sebanyak 11 juta unit (Kompas2017). Bagian dari masyarakat yang sangat membutuhkan perumahan adalah masyarakat urban yang terdiri dari masyarakat pekerja pabrik, buruh, pedagang informal dan pekerja semiinformal dan pegawai golongan III ke-bawah.

Dari sisi penghasilan, mereka ini telah memenuhi syarat 5C minus Collateral. Jaminan dan uang muka (DP) sebenarnya dapat diatasi melalui kerjasama dengan pemberi kerja, perkumpulan (koperasi) pekerja maupun jaminan BPJS.

Inovasi dan skema baru bagi pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sangat diperlukan saat ini. Sebenarnya lembaga keuangan juga mendapatkan momen yang tepat, yaitu ketika perkembangan kredit melemah dan tingkat NPL meningkat.

Laporan perbankan di semester awal tahun ini, portofolio pembiayaan untuk sektor perumahan meningkat 51%, artinya sektor ini relatif bertumbuh dan banyak diminati perbankan saat ini. Tingkat suku bunga juga berada pada posisi terendah yaitu 8,7% pa.

Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia, memiliki peran dan peluang untuk menunjang dan mendorong terhadap peningkatan pertumbuhan sektor perumahan dengan memposisikan diri sesuai jenis dan klasifikasinya.

Ada enam unsur penting dalam sektor perumahan yaitu (1) Pengembang, (2) Pembeli, (3) regulator, (4) lembaga pembiayaan/keuangan, (5) asuransi umum, dan (6) Suplier. Dari keenam unsur pelaku di sektor perumahan tersebut Koperasi  dapat mengambil dan memilih peran sebagai pengembang (koperasi Jasa Konstruksi), Koperasi karyawan/pegawai (Kopkar/Kopeg) sebagai konsumen, Koperasi Jasa Keuangan (KSP/KSPPS) sebagai lembaga pembiayaan, dan Koperasi produsen (distribusi) sebagai suplier bahan bangunan.

Model bisnis pembiayaan Koperasi ke sektor perumahan perlu diuji-cobakan dan bagi yang sudah PROVEN model bisnisnya dapat dibagikan kepada Koperasi lain.

Saat ini Koperasi yang telah melayani anggotanya dalam pengadaan rumah mengalami peningkatan. Tahun 2004, baru ada 18 Koperasi dan data terakhir yang disampaikan oleh Deputi Pembiayaan, pada 2014 berjumlah sekitar 200 Koperasi di Indonesia (Ketua MP3I Dr. Noer sutrisno).

Kontribusi Koperasi dalam pengadaan perumahan untuk rakyat secara nasional menurut Noer, telah mencapai angka 3,4%. Memang angka ini masih sangat minim namun memberikan harapan bahwa peran dan fungsi Koperasi dalam melayani anggotanya untuk mendapatkan PAPAN dan rumah layak huni semakin berperan.

Ke depan untuk mendorong peran Koperasi dalam bidang perumahan diperlukan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, terkait dengan peran regulator antara lain: memberikan dukungan aturan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP/KSPPS) baik dalam bentuk petunjuk pelaksanaan, pelatihan, memberikan skema-skema pembiayaan “best practice dunia” oleh Koperasi, dan tentunya ketentuan-ketentuan rasio kesehatan Koperasi yang diperkenankan untuk memberikan pembiayaan ke sektor ini.

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah, sebahagian kegagalan koperasi yang disebabkan oleh terjadinya MISMATCH akibat penggunaan dana jangka pendek yang disalurkan untuk pembiayaan jangka panjang sehingga terjadi GAGAL BAYAR yang mengakibatkan RUSH dan Koperasi gulung tikar.

Dalam situasi ekonomi yang kurang baik saat ini, dimana perbankan mengalami perlambatan pemberikan kreditnya, tapi portofolio kredit ke sektor perumahan mengalami kenaikan sebesar 51% di akhir tahun 2017, tentunya indikasi ini semakin memberikan keyakinan kepada kita, bahwa pembiayaan ke sektor perumahan dapat menjadi alternatif inovasi produk bagi lembaga keuangan, terutama KOPERASI. Kita harapkan peran koperasi semakin besar dalam melayani anggota terutama untuk mendapatkan rumah yang layak bagi anggotanya.

(Milesia.id/Dr. Ahmad Subagyo)

*) Ketua Umum IMFEA, Jakarta

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close