ANALISA
Trending

Munir dan Silang Sengkarut Misteri Kematiannya

Mengenang 14 tahun Terbunuhnya Seorang Aktivis HAM

“Bahkan samudra darah tak dapat tenggelamkan kebenaran!”

( “Ibunda”, Maxim Gorky )

MILESIA.ID – Jum’at, 07 September 2018, tepat 14 tahun kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Sekian tahun berselang, peringatan demi peringatan, orasi demi orasi telah didengungkan. Namun semuanya seolah berjalan di tempat.

Pollycarpus dan Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan memang telah dipilih menjadi pesakitan dan dibui atas kematian Munir. Namun dalang pembunuhan yang sesungguhnya masih tetap samar.

Tim Pencari Fakta (TPF) pun dibentuk untuk menelusuri dugaan kejanggalan kematian Munir di era pemerintahan SBY.

Tapi ironisnya, berkas laporan TPF tiba-tiba raib saat diserahkan kepada lembaga negara. Dan drama kasus ini pun tetap menjadi misteri..!

Aktivis yang Gigih Menyuarakan “Kebenaran”

Munir Said Thalib atau biasa dipanggil Munir, merupakan aktivis HAM yang terkenal vokal dalam menegakkan kebenaran serta anti kepada ketidakadilan.

Laki-laki kelahiran Malang tahun 1965 itu berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) dan terkenal sebagai seorang aktivis kampus.

Mengutip dari laman kompas.com, Munir sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unibraw pada tahun 1998, Koordinator wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia.

Munir juga menjadi anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum Unibraw, serta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Berbekal pengalamannya sebagai aktivis semasa kuliah, Munir akhirnya bergabung dengan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Kontras merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh sejumlah LSM seperti LPHAM, Elsam, CPSM, PIPHAM, AJI, dan sebuah organisasi mahasiswa PMII.

Sebagai sebuah komisi yang bertugas memantau persoalan HAM, Kontras seringkali mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat perihal pelanggaran HAM di berbagai daerah.

Ia pernah menjadi penasihat hukum korban dan keluarga korban penghilangan orang secara paksa terhadap 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997-1998. Munir juga pernah menjadi penasihat hukum keluarga korban tragedi Tanjung Priok 1984.

Selain itu, ia juga pernah menangani kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak yang melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur pada 1992.

Kasus besar lain yang ditangani Munir adalah pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga tewas di tangan aparat keamanan pada 1994.

Ketika menjabat sebagai Dewan Kontras, namanya terkenal sebagai seorang pejuang pembela orang-orang hilang yang diculik. Munir membela aktivis yang hilang karena penculikan yang disebut dilakukan oleh Tim Mawar dari Kopassus TNI AD.

Sikap berani dan kegigihannya menentang ketidakadilan itu membuat Munir tidak disukai oleh pemerintahan Orde Baru. Kala itu, dirinya kerap mendapat teror dan dianggap berbahaya oleh pihak intelijen pemerintah.

“Perjalanan Terakhir” Menuju Amsterdam

Pada tahun 2004, Munir berencana memperdalam ilmu hukum dengan melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Menggunakan pesawat Garuda GA-974 , ia lepas landas dari Jakarta pada Senin, 6 September 2004 malam pukul 21.55 WIB.

Mengutip dokumen Harian Kompas pada 8 September 2004, Pesawat yang ditumpangi Munir transit di Bandara Changi, Singapura, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Negeri Kincir Angin. Dalam perjalanan menuju Amsterdam, tiba-tiba Munir merasa sakit perut, setelah sebelumnya minum jus jeruk. Munir juga sempat mendapat pertolongan dari seorang dokter yang berada dalam pesawat.

Ia kemudian dipindahkan ke sebelah bangku dokter dan mendapat perawatan. Munir dinyatakan telah meninggal dunia empat puluh ribu kaki di atas Rumania.

Pada 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Malang. Belakangan ada dugaan Munir tewas akibat diracun.

Makamnya pun akhirnya dibongkar untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuh pendiri Imparsial dan aktivis Kontras itu.

Kepolisian kemudian menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai tersangka. Pengadilan menetapkan Pollycarpus bersalah sebagai pelaku pembunuhan dan memvonisnya 14 tahun penjara pada Desember 2005.

Terpidana lainnya dalam kasus ini ialah Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan. Ia divonis penjara 1 tahun karena memberikan izin kepada Pollycarpus untuk terbang pada hari itu.

Akan tetapi, Indra Setiawan membantah terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, yang juga diduga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN).

Surat tugas untuk Pollycarpus selama ini diduga dibuat Indra setelah menerima surat resmi dari BIN.

Dikutip dari dokumen Harian Kompas pada 2 Februari 2008, dalam pleidoinya, Indra mengaku tidak tahu apakah surat BIN yang diterimanya pada Juni atau Juli 2004 itu bagian dari rencana pembunuhan atau bukan.

Ia hanya memahami bahwa surat tersebut merupakan surat resmi dari lembaga negara yang salah satunya bertugas mencegah ancaman teror. Meski BIN mendapat sorotan dalam kasus ini, namun belum ada pejabat dari lembaga telik sandi itu yang dijerat kasus hukum.

Kepolisian sebenarnya sempat menetapkan Muchdi Purwoprandjono sebagai tersangka. Muchdi yang juga bekas Komandan Kopassus TNI Angkatan Darat, ketika itu berpangkat Mayor Jenderal dan menjabat Deputi V/Penggalangan dan Propaganda Badan Intelijen Negara (BIN).

Persidangan mengungkap bahwa Pollycarpus dan Muchdi beberapa kali berkomunikasi melalui telepon. Namun, pada 2008 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Muchdi bebas murni dari semua tuduhan itu.

Misteri Dokumen yang Hilang

Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir akhirnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 setelah didesak oleh berbagai kalangan.

Tujuan pembentukan tim ini untuk membantu kepolisian mengusut keterlibatan oknum di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus kematian Munir. Saat itu, pengungkapan kasus Munir masuk dalam agenda 100 hari kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mengutip laman tirto.id, laporan TPF tuntas pada Juni 2005, namun tak pernah diumumkan ke publik. Kemudian, laporan lengkap itu diklaim hilang di Kementerian Sekretariat Negara dan baru ketahuan pada pertengahan Februari 2016 ketika Kontras mendatangi kantor Sekretariat Negara agar mendesak pemerintah segera mengumumkan laporan TPF.

Diketahui, laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir sudah diserahkan oleh Ketua TPF Brigadir Jenderal Marsudhi Hanafi kepada Presiden SBY pada 24 Juni 2005. Pertemuan resmi kenegaraan di Istana Negara itu pun dihadiri oleh tujuh pejabat negara.

Mereka adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Jaksa Agung Marzuki Darusman, Kapolri Jenderal Dai Bachtiar, Kepala BIN Syamsir Siregar, dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Malarangeng.

Laporan yang tuntas pada Juni 2005, ternyata tak pernah dibuka ke publik. Lebih parah lagi, laporan lengkap TPF itu hilang di Kementerian Sekretariat Negara. Padahal menurut pengakuan Hendardi dan Usman Hamid, dua anggota TPF, saat bersaksi di persidangan gugatan di Komisi Informasi Pusat (KIP), laporan tersebut sudah diserahkan secara langsung kepada Presiden SBY di Istana Negara.

Kasus yang Tak Pernah Ditutup

Meskipun penuh silang sengkarut, semangat seluruh elemen masyarakat untuk membuka misteri kematian Munir tak pernah surut.

Pada Kamis (6/9/2018) aksi Kamisan ke-552 digelar di seberang istana Presiden dan ditujukan untuk merefleksikan 14 tahun kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.

Tidak hanya di seberang Istana Presiden, aksi kamisan kali ini juga digelar secara serentak di beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, dan Malang.

Hadir dalam aksi itu, Suciwati, istri almarhum Munir. Suci berharap, ia dan seluruh keluarga korban pelanggaran HAM lain bisa mendapatkan keadilan.

Selain menginginkan keadilan, ia ingin kasus HAM diungkap secara tuntas dan bukan hanya menangkapi yang kroco-kroco. Ia juga menegaskan, tidak boleh ada pelaku kejahatan HAM yang menikmati kekuasaan setelah bebas dari masa tahanan.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto menyatakan proses penyidikan kasus pembunuhan Aktivis HAM, Munir belum pernah ditutup oleh kepolisian.

“Kami tidak pernah menutup penyidikan. Karena tidak ada konsep buka-tutup (penanganan kasus). Yang ada ialah memulai dan menyelesaikan,” ujar Komjen Arief di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (7/9/2018) seperti dilansir laman tirto.id.

Ia juga menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan untuk meneliti kembali berkas perkara kasus Munir. Kepolisian akan membuka lagi berkas perkara untuk diteliti dan didalami, serta dicek kebenarannya.

Walau kerap terdengar samar, kita tentu berharap keseriusan dari pemerintah untuk segera menuntaskan misteri kematian Munir pun kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Dan bukan hanya disibukkan dengan lobi-lobi politik, rebutan jatah “kursi” serta pencitraan semata.

Seperti ucapan Suciwati: “Menilai martabat sebuah bangsa itu bukan tentang infrastruktur dan soal pembangunan saja, tetapi juga memperhatikan kasus hak asasi, penodaan agama dan pencemaran nama baik.”

Dus, tulisan ini tentu bukan sekedar untuk meromantisir atau mengenang Munir semata, namun juga sebagai bahan refleksi. Agar tak ada lagi kasus-kasus serupa Munir di masa yang akan datang.

(Milesia.id/ Kelik Novidwyanto)

Tags

Related Articles

2 Comments

  1. Sangat disayangkan sikap pemerintah yg terkesan abai dlm penyelesaian kasus HAM. Kedepan kt berharap ada pendidikan HAM secara menyeluruh, supaya masyarakat paham soal HAM dan bisa melakukan advokasi jika tjd pelanggaran….terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close