ANALISA

Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Jawa dari Kebencanaan Sebagai Social Resillience (Bagian 2)

Dampak Kebencanaan Sosial dan Solusi Infrastruktur

Oleh : Prof. Dr. Henny Warsilah *)

Prof. Dr. Henny Warsilah

Fenomena banjir pesisir atau di kawasan pesisir di Utara Pulau Jawa atau biasa disebut banjir rob sudah berlangsung sejak lama, dan semakin parah seiring dengan terjadinya perubahan iklim, salah satunya diakibatkan oleh terjadinya perubahan muka air laut atau kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global (Marfai, 2011).

Sebagai bentuk mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob, kota Semarang bebenah diri dalam tata kelola kotanya  ke arah resilient city. Semarang adalah satu-satunya kota di Indonesia yang telah tergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities (100 RC), bersama 66 kota lainnya di dunia, seperti New Orleans, Barcelona, Bangkok, Sydney, dan Rio de Janeiro. Program 100 RC yang diinisiasi oleh Rockefeller Foundation bertujuan untuk membantu kota-kota di seluruh dunia agar lebih tangguh dalam menghadapi guncangan dan tekanan baik dari aspek  fisik, sosial dan ekonomi yang dihadapi kota.

Bencana Tanah Ambles

Dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 disebutkan, rencana pusat dan sub pusat pengembangan kota Semarang. Pusat pengembangan direncanakan terpusat di Kota Semarang (Kawasan Simpang Lima, Pandanaran,Tugumuda dan sekitarnya), dan sub pusat pengembangannya menyebar di daerah pinggiran.

IST – Antarafoto : Dampak Rob/Milesia.id

Hal ini bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru sehingga dapat memecah pemusatan dan kepadatan di pusat kota. Selain itu juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan didaerah pinggiran sehingga pembangunan Kota Semarang dapat merata.

Dalam perkembangan lebih lanjut kondisi ini membawa implikasi luas bagi perkembangan Kota Semarang.  Menempatkan daerah pinggiran sebagai sub pusat pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 mengakibatkan banyak ruang kosong terbangun. Banyak terjadi konversi lahan, dari lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan terbangun. Contohnya, perkebunan karet di kawasan Mijen, kini berubah menjadi permukiman dan kawasan industri.

Dalam perkembangan lebih lanjut, di daerah ini semakin marak proyek properti kecil lainnya seperti pembangunan minimarket.  Padahal di beberapa daerah pinggiran seperti Kecamatan Mijen, Gunungpati dan Tembalang, terdapat lahan yang berfungsi sebagai penyangga kawasan Semarang Bawah.

Masifnya pembangunan di kawasan pinggiran dan kawasan pesisir sungai dan pantai menyebabkan terjadinya amblesan tanah, karena hampir 80% lahan berupa lahan rawa-rawa yang mengalami pengurugan.  Jadi masih terbilang baru dan belum memiliki kepadatan penuh.

Secara normatif, pasal 59 ayat (1) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 menyatakan, bahwa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40 persen dengan fungsi kawasan resapan air. Secara eksplisit peraturan perundangan itu juga menyebutkan kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 hektar, terdapat di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, dan Kecamatan Candisari.

Meskipun lokasi pemukiman tidak langsung berbatasan dengan laut, warga di Kemijen juga memiliki kerentanan yang besar terhadap bencana. Penurunan tanah menjadi isu besar yang juga belum terselesaikan hingga hari ini. Warga menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Diantaranya, karena khawatir tidak memperoleh pekerjaan dan harus menyewa rumah. Padahal, beban mereka, setiap 5-10 tahun harus meninggikan rumah , karena sudah amblas dan tidak layak huni.

Problem Perubahan Iklim

Indonesia merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca ke tiga terbesar di dunia. Pada posisi ini Indonesia, sedang mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Antara lain cuaca ekstrim, urban heat, coral bleaching, gelombang tinggi, banjir rob, peninggian permukaan air laut (rata-rata 0,57 Cm per tahun), penurunan muka tanah (di wilayah pesisir sebesar 0,8 Cm per tahun) dan lain sebagainya (Parasati Hayu: 2012).

Kota sebagaimana kita ketahui, merupakan penghasil emisi gas rumah kaca, terutama dari penggunaan listrik yang berlebih, freon kulkas, AC, transportasi, industri dan penggunaan peralatan listrik dalam rumah tangga.

Kondisi ini sesuai dengan yang dikemukan MUF (1999), akibat perubahan iklim temperatur udara akan meningkat sebesar 1,30 derajat C sampai dengan 4,6 derajat C. Selain itu, akan terjadi pemanasan global dan akan meninggikan permukaan laut sebesar 100 Cm pada tahun 2100.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pencemaran yang sangat memprihatinkan, karena menjadi negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. Sumbangan terbesar pencemaran udara di Indonesia adalah emisi gas rumah kaca sebesar 85% yang disebabkan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor.

Kota Jakarta ditetapkan sebagai kota dengan kadar polutan tertinggi setelah Beijing dan Mexico city (Sukamto: 2013). Kawasan perkotaan, terutama kota-kota di pesisir sangat rentan terhadap perubahan iklim akibat populasinya yang besar.

IST- Problem hunian tak sehat (rensiflo/Milesia.id)

Kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan selain penduduknya yang besar, penggunaan insfrastruktur yang intensif, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta besarnya konsentrasi penduduk miskin di perkotaan pesisir. Pada posisi perubahan iklim, masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak perubahan iklim karena keterbatasan sumberdaya dan kapasitas yang minim untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Mitigasi dalam perubahan iklim dimaksudkan sebagai upaya-upaya yang dilakukan mengurangi limpahan emisi gas rumah kaca. Adaptasi pelaksanaannya dapat melalui perencanaan yang matang yang dituangkan dalam tata kelola kota melalui perencanaan dan pembangunan kota yang  mengadopsi sustainable development melalui pembangunan inklusif atau mengadopsi konsep resilient city terutama bagi kota-kota yang terletak di kawasan pesisir.

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola kota adalah upaya mengendalikan urban sprawl, misal Pemerintah Kota Jakarta dan Semarang (Pemkot) memperpendek jarak permukiman penduduk kepada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan cara membangun akses jalan dan transportasi (pembangunan jalan-jalan layang khusus bagi Bus Way), jembatan, penyediaan transportasi massal atau transportasi umum yang murah, cepat, dan nyaman serta aman (seperti: kereta api, MRT, Bus Way, Bus APTB). Ini dilakukan supaya tidak terjadi penambahan jarak dan penggunaan transportasi pribadi.

Kedua, membenahi permukiman kumuh di kawasan pesisir dengan menyertakan partisipasi publik dan dukungan dana penuh dari semua SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait melalui manajemen “kroyokan”.

Manajemen “kroyokan” ini dinilai cukup cepat untuk melakukan revitalisasi kampung kumuh karena semua dana dalam nomenklatur yang sama bisa dioperasionalisasikan untuk revitalisasi kampung kumuh, mulai dari pembenahan sanitasi, IPAL, irigasi, jalan kampung, rumah penduduk yang tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan ruan publik terbuka dan lain sebagainya.

Ketiga, melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat kumuh. Melakukan peningkatan ketrampilan, skill dan upaya pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan UKM dalam berbagai sektor. Keempat, transformasi budaya pada kelompok marjinal dan miskin. Misalnya, dari budaya “acuh terhadap lingkungan” menjadi budaya “save, care terhadap lingkungan”. Diantaranya, dengan mengharuskan membuang sampah pada bak-bak sampah yang telah disediakan, pendidikan lingkungan sejak dini dengan mengurangi penggunaan plastik, daur ulang limbah dan lain-lain.

Jadi, sejak awal telah dilakukan perubahan melalui pemaksaan struktur, atau kebijakan tata kelola kota dengan cara merevitalisasi kampung kumuh dengan manajemen kroyoka. Kemudian dilakukan sosialisasi melalui bebagai interaksi sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Kecamatan dan Kelurahan) terhadap warga miskin dan marjinal secara berulang.

Secara budaya, dilakukan inisiasi pendidikan sadar lingkungan, jika pola ini terus dilakukan yakni penguatan secara struktur, proses sosial melalui interaksi dan proses budaya maka upaya revitalisasi kampung kumuh di kawasan pesisir bisa terlaksana dengan baik.

Dampak Kebencanaan Sosial

Permasalahan sosial yang muncul antara lain, kondisi lingkungan rumah yang tidak tertata (kumuh), buruknya sanitasi dan pengelolaan sampah, sulitnya akses air bersih dan fasilitas umum lainnya, Kepadatan penduduk dan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi menengah ke bawah yang masuk dalam kategori miskin, tingginya angka orang yang terinfeksi HIV/AIDS, kriminalitas yang tinggi dan lainnya yang mengancam keberadaan hidup mereka.

Dilihat dari aspek sosial budaya, masyarakat sudah menjadikan kawasan tersebut menjadi tanah kelahiran, mencari nafkah dan beranak pinak. Kepemilikan rumah dan tanah cenderung diwariskan secara turun temurun. Secara budaya, mereka mengembangkan budaya urban kelas bawah. Karena faktor kemiskinan cenderung menjadikan wilayah permukim menjadi slum areas, daerah kumuh dengan berbagai penyakit sosialnya, seperti banyak pengguna narkoba, premanisme, ibu muda berisiko (hamil dan melahirkan di usia muda).

Lingkungan kumuh dan setiap hari diterjang banjir rob, merupakan area berkembangnya penyakit DBD, ispa, dan penyakit kulit. Karena miskin dan rentan, sebagian besar fasilitas MCK mereka terurug dan terendam air, maka untuk ke WC harus di dilakukan di sungai dan saluran air. Sikap kepedulian rendah, buang sampah di saluran got dan sungai. Kondisi rumah masyarakat pasca diterjang banjir rob, mayoritas responden mengatakan, rob menyebabkan kerusakan pada sebagian sarana dan prasarana yang ada.

IST-Jatengpos/Milesia.id

Sampah juga menjadi masalah bagi lingkungan di beberapa pemukiman, terutama di Semarang Timur. Kemijen sendiri tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga warga terpaksa mencari lahan kosong (lahan PT KAI) untuk membuang sampah sehinggan berkembang konflik latent. Hal ini tentu saja membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan lingkungan dan warga sendiri. Terlebih bagi Kemijen yang sangat rentan terdampak rob, sampah membuat saluran air tersumbat dan lingkungan menjadi bau dan semakin kotor. Paving block yang rusak akibat banjir, ditimbun dengan sampah plastik.

Ada kaitan kemiskinan dengan kebencanaan. Faktor kemiskinan menjadikan penduduk semakin rentan (vulnerable) kebencanaan, kapasitas mereka rendah untuk menanggulangi bencana. Sayangnya kemiskinan ini selalu bergandengan erat dengan pendidikan rendah, sehingga akses penduduk terhadap disaster knowledge – pun sangat rendah, sehingga mereka tidak memiliki rencana jelas untuk menghindari bencana.

Rendahnya pengetahuan tentang resiko bencana ini, dan kuatnya faktor kemiskinan telah menempatkan mereka pada posisi rentan. Sampah plastik, menjadi momok. Meskipun sebagian sudah mendaur ulang sampah plastik tetapi lebih banyak sampah plastik yang diproduksi, sehingga mereka menumpuknya dan digunakan sebagai bahan untuk mengurug tanah. Tentu saja ini menjadi pekerjaan sia-sia dan berbahaya, mengingat material plastik tidak akan terurai dalam jangka waktu lama dan timbunan plastik dan tanah tidak saling mengikat unsurnya sehingga berpotensi menuai bencana lebih besar.

Adaptasi Masyarakat

Hampir seluruh penduduk bekerja sebagai buruh di perusahaan Pertamina, Indonesia Power, Pelabuhan dan pabrik-pabrik manufaktur yang berlokasi di Kamijen. Mereka adalah penduduk miskin dengan penghasilan rendah, sehingga tidak mampu membeli tanah dan membangun rumah tinggal baru. Aspek ekonomi di wilayah ini diwakili dengan tersedianya pelabuhan, pergudangan.

PT Pertamina dan PT Indonesia Power serta beragam  industri manfaktur yang membutuhkan tenaga buruh, dan tenaga ini di pasok dari dua kelurahan Kemijen dan Tambak Lorok. Tenaga buruh yang menghidupkan ekonomi pelabuhan dan industri.

Dari sisi masyarakat, lokasi menyediakan lapangan kerja dan sangat dekat untuk mencari nafkah. Daerah ini sangat potensial karena sangat strategis, dekat dengan jalan utama, memiliki pasar ikan, pelabuhan dan berbagai industri.  Ketersediaan akses untuk bekerja, dan kemudahan akses mobilitas yang menyebabkan masyarakat bertahan tinggal di daerah Kemijen dan Tambak Lorok. Terlebih, saat ini Polder Banger sudah difungsikan mesin pompanya, sehingga kampung Kemijen dan tambak Lorok cepat surut saat tergenang rob.

Dampak dari banjir mengakibatkan keterpurukan secara ekonomi. Besarnya pengeluaran untuk menaikkan rumah setiap 5 tahunan merupakan beban ekonomi tersendiri. Ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan kredit perbankan. Harga jual rumah juga rendah. Adaptasi terhadap kebencanaan dilakukan dengan:

  • Membentuk Komunitas Kamijen (Komjen) sebagai media penyampaian pendapat warga.
  • Mengurug dan menaikkan rumah
  • Membersihkan sampah dan got
  • Membangun WC baru karena yang lama sudah ambles
  • Secara budaya melakukan budaya bersih kampung dan sungai, membuat fesvital sungai
  • Ikut aktif dalam setiap pemberdayaan
  • Aktif menanam mangrove melalui LSM Camar
  • Terlibat aktif pembangunan proyek banjir kanal, polder, peninggian fasos-fasum
  • Aktif mengikuti sosialisasi, meski menolak kampungnya dijadikalam kolam retensi
  • Aktif dalam Musrenbangkel.

Dukungan Insfrastruktur

Pemerintah daerah kota Semarang sudah merespon permasalahan perubahan iklim dan banjir rob dengan beberapa kebijakan  antara lain:

1.Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana

Pemerintah kota Semarang telah mengeluarkan peraturan daerah kota semarang nomor 13 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota semarang. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;  menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;  dan  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana.

  1. Pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur dan Utara, Polder Banger serta Kolam Retensi.

Semua sudah selesai di bangun,kecuali kolam retensi karena masih terdapat permasalahan dengan 88 KK yang mendiami lahan PT.KAI dan tanahnya diperuntukkan bagi pembangunan kolam retensi. Pemkot Semarang menyewa tanah PT KAI seluas 12 Ha yang meliputi sebagian tiga RW untuk kolam retensi. Hingga saat ini penduduk belum dipindahkan, sehingga kolam retensi belum terbangun.

3.Kebijakan RTH dan Pembangunan Hutan Kota

Hutan kota merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Semarang untuk menghijaukan kawasan kota dan berfungsi sebagai serapan air. Akan tetapi kebijakan penataan ruang di dua Kelurahan masih belum terintegrasi, misal Kel.Tambak Lorok akan dijadikan Kampung Wisata Bahari tetapi tidak menyertakan Kel.Kemijen, padahal keduanya hanya dipisahkan oleh jalan dan pelabuhan.

RTH yang ditetapkan untuk kawasan lindung dan penyerapan air, tidak dipantau dengan tegas. Daerah atas yang harusnya menjadi wilayah tangkapan air, justru marak dengan bangunan beton untuk perumahan elit, perkantoran, hotel dan universtas. Ditambah lagi kebijakan  masih bersifat top down, belum menyertakan partisipasi masyarakat.

4.Penghijauan Mangrove dan Membangun Sabuk Pantai

Mulai dibentuk empat kelompok yang mengupayakan pembibitan mangrove. Total anggaran yang disediakan sebesar Rp  500 juta untuk empat kelompok pilot  project pembibitan mangrove.

5.Pembangunan Banjir Kanal Barat

Pembangunan sistem Banjir Kanal Barat di Semarang didanai oleh Proyek JICA Jepang dan di bagian Timur Semarang akan dibangun proyek Banjir Kanal Timur yang akan didanai oleh Pemerintah Belanda, namun hingga penelitian dilakukan proyek banjir kanal timur belum terealisir, karena masih terdapatnya perbedaan pendapat antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia (Pemkot Semarang).

6.Pembangunan sistem folder

Sistem folder dianggap sebagai alternatif terbaik pengendalian banjir dan rob di Semarang. Sistem folder terdiri dari tanggul, kolam retensi, pengaturan lanskep dan saluran. Tujuannya, mengeringkan daerah yang lebih rendah dari laut atau sungai. Proyek Polder Banger sedang dalam penyelesaian tim penanggulangan rob dan banjir dari Belanda.

7.Penahan sabuk laut atau sea belt

Pembangunan sabuk laut menjadi penting di Tambak Lorok karena pemukiman warga berbatasan langsung dengan laut.

8.Pembangunan Kampung Bahari

Proyek pembangunan Kampung Bahari di Tambaklorok masih berlangsung. Sebanyak 126 rumah warga akan terdampak proyek pemerintah pusat tersebut. Kendala pengerjaan yakni terkait pemahaman pembebasan lahan antara Pemkot Semarang dengan warga terdampak.

IST – Design Taman Bahari Tambak Lorok/Milesia.id

Membenahi permukiman kumuh di kawasan pesisir. Kampung Bahari Tambak Lorok akan dijadikan ikon wisata bahari baru semarang. Keberadaannya akan dilengkapi dengan waduk Jatibarang, kota lama  dan objek wista lainnya.

Pembangunan kampung bahari nantinya terbagi dalam beberapa zona: zona pemukiman lama, zona pemukiman baru, zona penegembangan wisata dan jasa, zona kawsan wisata bahari dan kuliner, zona pelaburan rakyat, zona industri maritim serta zona konservasi dan ekologi mangrove (Jatengekspos, 2016).

Pemerintah juga akan menghidupkan pokdarwis (kelompok sadar wisata) untuk masyarakat di Tambak Lorok agar siap menghadapi perubahan dari nelayan menjadi jasa wisata. Akan tetapi Kebijakan penataan ruang di dua Kelurahan masih belum terintegrasi. Kelurahan Tambak Lorok yang akan dijadikan Kampung Wisata Bahari, belum menyertakan Kelurahan Kemijen, meskipun keduanya hanya dipisahkan oleh jalan dan pelabuhan.[]

*) Profesor riset di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Doktor Sosiologi Pantheon – Sorbonne University, Perancis.

Tags

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close