ANALISA
Trending

Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Jawa dari Kebencanaan Sebagai Social Resillience (Bagian 1)

Adaptasi Terhadap Rob dan Penurunan Tanah Kota Semarang

Oleh : Prof. Dr. Henny Warsilah *)

Prof Dr Henny Warsilah (Milesia.id)

Sejumlah kota pesisir di Pulau Jawa mengalami bencana ekologis yang belum sepenuhnya teratasi. Permasalahannya memang tidak sederhana. Bukan hanya membutuhkan solusi ekologi, tapi juga berkelindan dengan problem  sosial dan ekonomi. Masyarakat pesisir Kota Semarang adalah salah satunya. Bagaimana seharusnya masalah diatasi? Bagaiamana pula mereka beradaptasi? Artikel berikut mencoba memetakan persoalan dan menawarkan solusi.

Pengantar

Mencermati masalah banjir rob, penurunan tanah dan krisis air di wilayah kota pesisir Semarang, perlu diposisikan dalam konteks kebencanaan ekologis dan sosial. Dalam konteks ekologi, pulau Jawa memang berada dalam kebencanan, terutama pesisir Semarang, lebih spesifik adalah wilayah Kampung Kamijen, Tambak Lorok dan Genuk. Kawasan tersebut berada dalam posisi Kebencanaan Ekologis (Pencemaran Air, Krisis Air Bersih, Ambles Tanah , Banjir dan Rob, serta degradasi ekosistem pesisir: berkurangnya hutan mangrove) dan Kebencanaan Sosial.

IST – Sudut Kemijen (Milesia.id)

Kebencanaan Sosial muncul dalam rupa Kemiskinan, kekumuhan, kerentanan atas berbagai penyakit (ISPA, HIV-Aid, Gatal-gatal, Malaria, DBD). Hak ekosob masyarakatnya belum maksimal terpenuhi, termasuk hak atas tanah dan hak berkota, dan eksklusi sosial. Sedikitnya ada 5 Faktor pemicu krisis ekologi dan sosial di Jawa, Semarang khususnya.

Pertama, masalah kebijakan ekonomi, Jumlah penduduk yang tinggi, Kemiskinan, dan alih fungsi lahan serta sumberdya pesisir yang dianggap sebagai open access, tanpa kepemilikan sehingga dapat dieksploitasi oleh siapapun.

Padahal, kawasan Pesisir merupakan wilayah yang strategis sekaligus paling rentan terhadap perubahan, gangguan dan pencemaran oleh manusia. Dikatakan daerah strategis, karena hampir semua kawasan pesisir di Indonesia merupakan pintu gerbang utama aktivitas ekonomi kelautan di wilayahnya masing-masing, dan dianggap paling rentan terhadap perubahan yang terjadi secara alami, akibat aktivitas manusia, maupun kombinasi dari kejadian alam dan manusia. Namun, diantara faktor-faktor tersebut, pengaruh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, dan kapitalisasi kawasan pesisir merupakan penyebab utamanya.

Fakta menunjukkan, kondisi kawasan pesisir di berbagai penjuru tanah air, terutama pulau Jawa mengalami kerusakan ekosistem yang sangat mencemaskan, misalnya kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, erosi pantai, maupun pencemaran.

Kedua, mayoritas kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat. Sebagian besar kota terletak di wilayah pesisir ada 47 kota dari 94 kota-kota (50%) yang terletak di wilayah pesisir. Tetapi, seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut.

Selain itu, lahan menjadi terasa sangat sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan kota untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti perkantoran dan pemukiman, lokasi perindustrian, pusat perdagangan, atau hiburan dan wisata.

Kota dari perspektif lingkungan dan perubahan iklim, memiliki peran sentral baik sebagai ‘penyebab’ – maupun sebagai ‘yang terkena dampak’ dari perubahan iklim dan ancaman bencana (banjir, rob, land subsidence, pencemaran, dll). Kota dengan berbagai aktivitas ekonominya merupakan penyumbang terbesar Emisi Gas Rumah Kaca terutama dari sektor transportasi (60%) dan juga guna lahan perkotaan (bangunan dll), serta dari permukiman (penggunaan ion berlebih).

Selain itu, kota sebagai pusat konsentrasi penduduk dengan hampir tiga perempat penduduk tinggal di dalamnya, maka kota menjadi tempat yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim atau ancaman bencana lainnya.

Penduduk Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mencapai 257.516.167 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan pada 2035 mencapai mencapai 305,6 juta jiwa. Sekitar 50 persen berada di Pulau Jawa.

Permasalahan Kota Pesisir Semarang

Kota Semarang kota pesisir dalam kebencanaan, mengalami krisis ekologi. Rob sehari dua kali menggenangi permukiman dan bangunan lain, karena kota ini merupakan dataran rendah. Populer disebut kota lama yang letaknya di bawah permukaan laut. Dahulu, area tersebut merupakan tanah alluvial bekas letusan gunung berapi yang mengalami pemadatan, namun masih terbilang muda sehingga cenderung ambles.

Penurunan tanah per bulannya mencapai 2,5 Cm. Lokasi yang menjadi lokasi penelitian meliputi  Kelurahan Kamijen di Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Tambak Lorok Kecamatan Tanjung Mas, merupakan daerah rawa-rawa.

Salah satu penyebab kota semarang  mengalami kebencanaan permanen, karena limpasan banjir dari air hujan yang berasal dari kota atas (daerah Candi). Seharusnya, kota atas merupakan daerah hutan lindung dan chatman areas, daerah resapan air yang tidak boleh terbangun.

Ketidaktegasan pengelola kota atas dan maraknya pembangunan telah menempatkan kota Semarang dalam kondisi kebencanaan dan krisis ekologi. Selain itu juga banjir rob, akibat naiknya permukaan air laut dan gelombang tinggi yang selalu menerjang sehari dua kali. Memang, sejak Polder Banger dioperasikan bersamaan dengan pengoperasian Banjir Kanal timur dan banjir Kanal Barat, banjir rob sudah mulai teratasi.

Masalah lain adalah penurunan tanah yang sangat massif. Selama setahun rata-rata mencapai 10 Cm – 25 Cm. Penurunan tanah ini, selain disebabkan oleh pembebanan bangunan (pergudangan, perkantoran, pabrik dll), juga karena struktur tanah yang tidak padat.

Selain karena faktor alam, ulah manusia menjadi penyebab dominan dari kebencanaan. Populasi manusia memadati daerah rawan becana dengan pembebanan gedung-gedung tinggi, alih fungsi lahan daerah resapan air, terutama di daerah kota atas (Candi) yang kian marak denga bangunan hotel, perkantoran dan Universitas serta perumahan kelompok elit.

Masalah Deforestasi yang kian marak, terutama di kawasan pesisir yang semula ditanami mangrove mulai terdegradasi.  Selain itu, kemiskinan juga menjadi penyumbang kebencanaan, terutama akibat penumpukan sampah plastik yang dibuang di saluran irigasi sehingga menyumbat aliran saluran pembuangan air.

Konsep Resilient City

IST – atikarf/Milesia.id

Konsep resilience atau resilient diartikan sebagai daya tahan atau berdaya tahan, merupakan kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi. Dilakukan dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima.

Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial untuk mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu. Perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). Sedangkan, pengelolaan risiko bencana (disaster risk management), merupakan suatu proses yang sistematis dalam menggunakan keputusan-keputusan administratif, lembaga, keterampilan operasional, dan kapasitas penyesuaian masyarakat dan komunitas untuk mengurangi dampak bahaya alam dan bencana-bencan lingkungan dan teknologi terkait (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Sementara itu, yang dimaksusdkan dengan kemampuan penyesuaian diri (coping capabilities), adalah cara orang-orang atau lembaga-lembaga baik lokal maupun non local untuk menggunakan sumberdaya dan kemampuan yang ada dalam menghadapi akibat-akibat yang merugikan yang dapat mengarah kepada suatu bencana.

Secara umum, ini mencakup pengelolaan sumberdaya, baik di waktu-waktu normal serta selama krisis atau kondisi merugikan. Penguatan kapasitas penyesuaian biasanya memperkuat ketahanan untuk menghadapi dampak-dampak bahaya alam dan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) adalah suatu kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen-elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencan di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya, dalam konteks luas pembangunan berkelanjuatan (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).

Dalam pengurangan risiko bencana perlu dilakukan upaya-upaya, baik yang dilakukan sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana, namun untuk mengurangi risiko bencana penanggulangan bencana lebih ditekankan pada upaya-upaya pada saat sebelum terjadi bencana antara lain:

  1. Pencegahan (prevention), adalah aktivitas untuk secara total menghindari dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya dan cara-cara untuk meminimalkan bencana-bencana lingkungan, teknologi dan biologi terkait (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007).
  2. Mitigasi (mitigation), merupakan langkah-langkah struktural dan non struktural yang diambil untuk membatasi dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya alam, kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007). Mitigasi dapat dilakukan secara struktural yaitu pembangunan infrastruktur sabo, tanggul, alat pendeteksi atau peringatan dini, dan dapat dilakukan secara non struktural seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas di masyarakat.
  3. Kesiapsiagaan (preparedness), merupakan aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk dengan mengeluarkan peringatan dini yang tepat dan efektif dan dengan memindahkan penduduk dan harta benda untuk sementara dari lokasi yang terancam (ISDR, 2004 dalam MPBI, 2007) dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan adanya tim siaga, standar operasional tetap yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan rencana aksi komunitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana.

Penggunaan konsep resilient city di kota pesisir Semarang dapat dikategorikan sebagi sebuah pengelolaan daerah rawan bencana. Dapat dimaknai sebagai sebuah visi baru bagi resilent city dan resilient society di kota-kota pesisir.

Seperti telah digagas oleh resiliensi masyakarat Aliansi Partners for Resilience antara CARE Belanda, Cordaid, Palang Merah Belanda, Pusat Iklim Palang Merah/Bulan Sabit Merah dan Wetlands International, yang mengembangkan visi bersama mengenai cara membangun resiliensi masyarakat secara menyeluruh, yakni dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur pokok dan mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan hal-hal berikut:

  1. Mengantisipasi risiko yang mereka hadapi dengan membangun kapasitas yang ada;
  2. Memberikan tanggapan ketika bencana melanda sementara mempertahankan struktur dan fungsi dasar;
  3. Beradaptasi dengan risiko yang berubah-ubah, dan terhadap situasi lokasi yang berlainan serta pilihan mata pencahariannya; dan
  4. Melakukan transformasi diri untuk menanggulangi faktor-faktor mendasar dan akar permasalahan risiko serta menjadi mitra aktif bagi pemerintah dalam implementasi PRB (Wetlads:2012).

Yang tidak kalah penting dalam upaya mewujudkan konsep resilient city di daeah kota pesisir yang rawan bencana, adalah penguatan aspek sosial masyarakat, dengan cara meningkatkan kemampuan adaptasi dan capacity building di kalangan masyarakat, salah satunya dengan cara membentuk resilient settlement atau komunitas settlement.

Dari aspek sosial, tantangan utama dalam mewujudkan resilient settlement adalah bagaimana meningkatkan kemampuan adaptasi dari sebuah komunitas sosial yang menempati sebuah satuan settlement. Adaptasi adalah sebuah respon yang dilakukan untuk mengantisipasi atau menghadapi perubahan. (Bersambung)

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Doktor  Sosiologi Pantheon-Sorbonne University, Perancis.

hennywarsilah@gmail.com

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close