ANALISA

Bencana Ekologis di Perkotaan Pesisir Jawa (Bagian 2)

"Tinggi Angka Kemiskinan, Tinggi Kerusakan Lingkungan"

Oleh : Prof.Dr. Henny Warsilah *)

Prof Dr Henny Warsilah (Milesia.id)

Beban Ekologis  Ada beberapa faktor yang menambah beban ekologis, terutama untuk daerah urban. Pertama, pesatnya kenaikan jumlah penduduk dan pembangunan yang berdampak kepada semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik dari segi ekologis maupun sosial-ekonomis.

Misalnya, persoalan semakin tingginya angka kemiskinan yang berimplikasi terhadap tingginya kerusakan sumber daya alam, lunturnya nilai-nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur, rendahnya kesehatan lingkungan, dan rendahnya kemandirian organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Selain persoalan ekologis dan sosial-ekonomis, permasalahan lainnya yang turut menambah daftar panjang kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir adalah konflik penggunaan lahan antar pemilik kepentingan. Di Kemijen Semarang Timur, konflik berkembang antara penduduk pendatang yang sudah bermukim lama dengan PT.KAI, karena mereka menduduki lahan PJKA. Lahan ini oleh pemerintah setempat akan dipergunakan untuk membangun kolam retensi yang menampung limpahan air banjir rob. Para pendatang ini telah diuntungkan oleh keriuhan pemilu era Suharto, yang membagikan sertifikat secara gratis, jadi secara formal kedudukan mereka di depan hokum kuat, meski tanah itu milik PJKA. Sementara di Kenjeran Surabaya, konflik muncul ketika Komplek TNI-AL memperluas kompleksnya dengan cara mereklamasi pantai. Penduduk yang sudah menetap terancam tergusur, dan pada posisi kekuasaan mereka kalah jika melawan TNI-AL, sehingga konflik berekembang liar.

IST – Reklamasi Teluk Jakarta (Milesia.id)

Di Teluk Jakarta Utara, konflik muncul ketika kawasan ini akan direklamasi  dan dintegrasikan dalam Mega proyek “National Capital Integrated Coastal Development” (NCICD). Juga akan dibangun proyek apartemen mewah dan Giant Sea Wall di sepanjang pantai, padahal, di sana ada 17 ribu nelayan lebih yang telah bermukim lama.

Keberadaan para nelayan ini terancam tergusur, dan jika proyek selesai, diduga akan merusak ekologi dan ekosistem pesisir. Biota laut dan hutan mangrove akan kian termarjinalkan, pencemaran air karena diprediksi air run off dari banjir akan terkepung tidak bisa mengalir ke laut dengan bebas. Belum lagi bencana banjir rob, amblesan tanah yang kian meningkat karena pembebanan bangunan-bangunan baru.

Konflik ini terjadi karena banyak pihak menganggap bahwa sumberdaya pesisir tanpa kepemilikan sehingga dapat dieksploitasi semaunya oleh siapapun. Padahal dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 tertera jelas bahwa ‘bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’, maka setiap penggunaan lahan pesisir semestinya diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir, bukan mengeksploitasi sumber daya pesisir demi meraih keuntungan pribadi .

Menurut Kartodihardjo dan Jhamtani , bencana banjir mencakup 32,96% dari jumlah kejadian bencana, sementara tanah longsor merupakan 25,04% dari total kejadian bencana. Bahkan, di pesisir Jawa, pada kurun waktu 1996 hingga 1999 saja, setidaknya terdapat 1.289 desa terkena bencana banjir. Jumlahnya semakin meningkat hampir 3 kali lipatnya (2.823 desa) hingga akhir tahun 2003, yang juga merupakan implikasi dari rusaknya ekosistem pesisir akibat dari konversi lahan, destructive fishing, reklamasi, hingga pencemaran laut – dimana 80% industri di Pulau Jawa berada disepanjang pantai utara Jawa- (Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia, Equinox Publishing, 2006), WALHI Jawa Barat (2007).

Pembangunan Berkelanjutan dan Resilient City

Mendiang Prof. Eko Budihardjo dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Perkotaan” menulis satu artikel yang berjudul “Kota-kota yang Terluka”. Pada alinea pembuka, beliau mengungkapkan  fenomena “Urban Suicide” atau “Bunuh Diri Perkotaan” yang terjadi di sebagian besar kota-kota di Indonesia.

Dok. Mapio – (Milesia.id)

Disebut bunuh diri karena itu seringkali dilakukan oleh pengelola kota itu sendiri. Dalam hal ini adalah pemerintah kota, yang dengan berbagai kebijakannya justru malah merusak keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan perkotaan baik yang masih alami maupun yang sudah terbentuk menjadi lingkungan binaan.

Disebut bunuh diri juga karena sebagian besar kebijakan-kebijakan itu dibuat dalam keadaan sadar akan dampaknya. Sehingga beliau pun menyindir dengan menyatakan bahwa beliau akan sangat terkejut apabila mengetahui ada yang merasa terkejut akan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang menimpa kota-kota di Indonesia.

Daerah kota hanya mencakup 2% dari permukaan bumi, akan tetapi setengah dari jumlah populasi di dunia tinggal di kota-kota. Dan kota, melalui aktivitas penghuninya, mengkonsumsi 80% energi yang dihasilkan dan mengeluarkan kurang lebih 50% emisi greenhouse yang ada di bumi.

Kota sejak awalnya didirikan sebagai pusat transaksi atau pertukaran antara konsumsi dan produksi. Hal ini terus berkembang sampai saat ini dimana kota-kota menjelma menjadi pusat-pusat ekonomi di setiap negara. Hanya saja “kekuatan” ekonomi suatu kota ini juga pada umumnya mengandung unsur ketidak-seimbangan dan sekaligus melupakan keterkaitannya dengan lingkungan alam sebagai asal muasal. Manusia begitu “serakah” dalam mengkondisikan kota demi keuntungan (ekonomi) semata sehingga seakan menganggap kota bukan lagi bagian dari bumi ini.

Kemiskinan juga disebabkan terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap hutan Jawa. Sesuai amanat konstitusi, kekayaan alam seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, melalui Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010, pemerintah hanya memberikan hak pengelolaan hutan Jawa kepada Perum Perhutani.

Padahal di tahun 2000, luas tutupan hutan di Pulau Jawa masih 2,2 juta hektar. Tahun 2009, merosot sangat tinggi hanya menyisakan 800 ribu hektar. Total luas tutupan hutan di kawasan hutan produksi di Pulau Jawa hanya 23,1%. Reforma agraria kehutanan dilakukan dengan dua opsi utama, yakni, pertama, tipologi fisik. Dalam hal ini bidikannya terdapat pada bentuk fisik lahan dan model tata kelolanya, misalnya, tanah datar menjadi lahan pertanian rakyat; tanah campuran (datar dan berbukit kecil) menjadi lahan kombinasi pertanian dan perkebunan (model hutan rakyat) dan tanah dengan kemiringan lebih dari 45 derajat menjadi hutan yang tata gunanya dibatasi penggunaannya sebagai fungsi lindung.

Akibatnya, 123 titik Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sub DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan. Maka, sekitar 10,7 juta hektar DAS dan sub DAS di Pulau Jawa akan makin terancam.

Krisis Mata Air : Dari Jawa Timur hingga Kendeng

Persoalan krisis mata air menjadi permasalahan serius bagi masyarakat di Jawa Timur, karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan hidup sebuah ekosistem, akibat semakin berkurangnya sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Eksploitasi air yang dilakukan secara tidak terkendali, selain merugikan rakyat secara umum juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Konflik sumber mata air Umbul Gemulo di Kota Batu, Jawa Timur menjadi salah satu konflik ekologi yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan pada sebuah ekosistem. Dengan lepasnya sumber mata air di suatu tempat akan dapat menjadi preseden buruk hilangnya sumber mata air di tempat lain.

“Kasus yang mengemuka di konflik ekologi Jatim terbaru ya perjuangan masyarakat pada kasus mata air Umbul Gemulo, antara warga dengan pemilik hotel The Rayja di Batu,” kata Ahmad Rossul, anggota Divisi Advokasi dan Kampanye, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur.

Rencana pembangunan hotel di atas sumber mata air itu menjadi penyebab aksi penolakan warga, yang berujung pada gugatan hukum di pengadilan antara warga dengan pemilik hotel. Dengan melihat karakteristik kerja Perhutani, alih-alih mengatasi krisis sosial, eksploitasi sumber daya hutan dan masyarakat perdesaan justru semakin tajam.

Dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik kehutanan, 41 kasus terjadi di hutan Jawa yang melibatkan Perum Perhutani. Pada skala produksi, laporan tahunan Perum Perhutani 2010 menunjukkan, dari kawasan hutan produksi seluas 1.767.304 hektare kini hanya mampu menghasilkan kayu 889.858 m3. Jumlah ini jauh di bawah produksi kayu dari hutan rakyat yang 18.523.433 m3/tahun.

Produksi kayu ini bersumber dari hutan rakyat seluas 2.871.675,31 hektare. Dengan demikian, tingkat produktivitas hutan rakyat 6,54 m3/hektare, jauh lebih besar dibandingkan produktivitas lahan hutan negara kelolaan Perhutani yang hanya mampu memproduksi 0,50 m3/hektare. Atas kondisi ini, negara kehilangan potensi produktivitas lahan 6,04 m3/hektare. Salah urus hutan Jawa telah mengakibatkan krisis ekologi, sosial, dan ekonomi. Karena itu, diperlukan tindakan nyata pemerintah. Reforma agraria kehutanan di Jawa adalah sebuah jawaban.

Dalam konteks ini, reforma agraria kehutanan di Jawa diartikan sebagai perubahan bentuk atau wujud pengelolaan hutan Jawa ke arah lebih baik. Reforma agraria hutan Jawa ditujukan untuk melestarikan hutan, memperbaiki keseimbangan ekologi Pulau Jawa serta perluasan ruang kelola rakyat terkait pengentasan kemiskinan masyarakat desa hutan.

“Pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara yang menyebar di Kabupaten Rembang, Pati, dan Grobogan, serta di Gombong, Jawa Tengah, juga mengindikasikan hal tersebut.

Dok.Pikdo -( Milesia.id)

Penambangan batu gamping untuk industri semen di Kabupaten Rembang mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Padahal CAT tersebut merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber-mata air yang ada di sekitarnya. Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegununungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. 10% di antaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian”.

Rencana pembangunan industri semen di Pati mengancam hak pangan warga. Lahan yang akan digunakan untuk pabrik seluas 180 hektar, dan 95 hektar di antaranya berupa lahan pertanian produktif milik 569 orang/KK di tiga desa yakni Tambakromo, Mojomulyo dan Karangawen. Lahan untuk tapak pabrik dan tapak tambang akan menggunakan kawasan hutan produksi Perum Perhutani sekitar seluas 484,96 hektar.

Lahan tersebut telah dikelola oleh 267 petani hutan (pesanggem) untuk budi daya pertanian. Dengan produktivitas 6 ton padi/hektar/panen, pendapatan total dari satu kali panen di areal budidaya pertanian yang terkena proyek diperkirakan mencapai Rp 2.137.500.000. Pembangunan pabrik semen akan menurunkan pendapatan masyarakat di sana.

Tahun 2000 luas tutupan hutan Jawa masih 2,2 juta hektar. Namun, di tahun 2009 sudah merosot tinggal 800 ribu hektar. Total luas tutupan hutan di kawasan hutan produksi di Jawa hanya 23, 1%. Akibatnya, sebanyak 123 titik DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika tren ini terus berlangsung maka sekitar 10,7 juta ha DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam. Pada 2005, bahkan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,4 juta hektare.

“Kebijakan tukar-menukar kawasan hutan di Pulau Jawa bukanlah solusi yang tepat untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari krisis ekologis yang berlangsung saat ini. Tukar-menukar itupun diduga dapat memicu konflik agraria karena belum adanya jaminan ‘clear and clean’ dari lahan pengganti yang disediakan. Tukar menukar juga tidak dapat mengganti hilangnya fungsi ekologis pada lahan yang ditukar,” papar Dr. Myrna Safitri dari Universitas Pancasila.

Konflik agraria di Pulau Jawa, khususnya di areal Perum Perhutani, relatif tinggi dalam hal jumlah dan frekuensi. Dalam catatan HuMa (2013), dari 72 konflik terbuka kehutanan yang terjadi di Indonesia,  41 (empat puluh satu) konflik hutan terjadi di Jawa yang nota bene diurus oleh Perum Perhutani. Dalam satu dasawarsa terakhir ini setidaknya 108 warga desa hutan mengalami kekerasan dan kriminalisasi.

Konsep Ekologi Sosial

Pendekatan ekologi sosial bisa menjadi pilihan rasional untuk menganalisa krisis ekologi yang berimplikasi terhadap kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisi dan tepian hutan.

Ekologi Manusia merujuk pada suatu ilmu (oikos = rumah/tempat tinggal ; logos = ilmu) dan mempelajari interaksi lingkungan dengan manusia sebagai perluasan dari konsep ekologi pada umumnya.

Definisi Ekologi Manusia, menurut Amos H Hawley (1950:67) dikatakan, ekologi manusia, dengan demikian bisa diartikan, dalam istilah yang biasa digunakan, sebagai studi yang mempelajari bentuk dan perkembangan komunitas dalam sebuah populasi manusia (“Human ecology may be defined, therefore, in terms that have already been used, as the study of the form and the development of the community in human population”).

Frederick Steiner (2002:3) mengatakan, Ekologi Manusia Baru menekankan pada over-reduksionisme yang cukup rumit. Memfokuskan pada perubahan negara yang stabil, dan memperluas konsep ekologi melebihi studi tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan menuju keterlibatan manusia.

Pandangan ini berbeda dari determinisme lingkungan pada awal-awal abad ke-20 .”This new human ecology emphasizes complexity over-reductionism, focuses on changes over stable states, and expands ecological concepts beyond the study of plants and animals to include people. This view differs from the environmental determinism of the early twentieth century” (Steiner, 2002)

Ekologi manusia, merupakan suatu pandangan yang mencoba memahami keterkaitan antara spesies manusia dan lingkungannya . “Human ecology, then, is an attempt to understand the inter-relationships between the human species and its environment” (Gerald L Young, 1994:339).

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Doktor  Sosiologi Pantheon-Sorbonne University, Perancis.

hennywarsilah@gmail.com

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close