ANALISA
Trending

Bencana Ekologis di Perkotaan Pesisir Jawa (Bagian 1)

"Lingkungan di Jawa Terancam Akibat Paradigma Pembangunan Jawa Sentris"

Oleh : Prof. Dr. Henny Warsilah *)

Prof Dr Henny Warsilah (Milesia.id)

PENGANTAR Dalam konteks ekologi sesungguhnya Jawa berada dalam posisi Kebencanaan Ekologis. Tulisan ini akan menyoroti kebencanaan di kawasan urban terutama terkait dengan ekologi di kota-kota pesisir Jawa .

Pertemuan WALHI se Jawa yang diselenggarakan di Yogyakarta pada  bulan Febuari tahun 2016,  melaporkan kondisi kiwari lingkungan di Pulau Jawa. Kondisi lingkungan di Jawa makin terancam karena keberlakuan Paradigma Pembangunan yang Jawa Sentris, melalui politik kebijakan pemerintah terutama pada sektor pembangunan ekonomi,  dan infrasruktur. Kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunana infrastruktur ini tercermin dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). (Lihat WALHI Jabar:http://www.walhijabar.org/hentikan-membunuh-Jawa-dengan-krisis-ekologi/).

Misalnya, ancaman lingkungan di Jawa Barat semakin nyata dengan akan dibangunnya proyek-proyek baru seperti kereta api cepat Jakarta – Bandung yang akan memangkas kawasan tangkapan air yang menjadi sumber air di waduk Jati Luhur. Waduk Jatiluhur adalah penyuplai air di beberapa kota seperti di Bandung, Bekasi dan Jakarta. Disinyalir, dalam proyek kereta api cepat ini banyak aturan yang di langgar, salah satunya mengenai aturan UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, PP 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan, dan Permen LH no 16 thn 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Amdal.

Citarum full sampah. Dok. Reuter (Milesia.id)

Kedua, problem lingkungan dan sosial atas beroperasinya PLTU di Cirebon sangat memengaruhi kondisi lingkungan di wilayah pesisir pulau Jawa dan mengancan perekonomian serta kesehatan warga yang berdekatan dengan lokasi kegiatan. Ketiga, pembangunan Waduk Jatigede di Jawa Barat diprediksi dapat menghancurkan pulau Jawa, karena diduga, prosesnya diawali dengan praktik penghilangan hutan untuk areal waduk ini. Dampak lain yang terjadi, ada sebanyak 900 ribu pohon yang akan hilang karena ditebang serta hilangnya flora dan fauna di kawasan pembangunan Waduk Jatigede. Sekitar 70 ribu jiwa akan kehilangan tempat tinggal berikut 3.200 ha kawasan pertanian warga yang subur.

Saat ini, di Jawa Tengah ada ancaman ekologi (karst) yang besar dari industri tambang semen. Khususnya di Kabupaten Pati, Rembang, Wonogiri dan Kebumen. Saat ini, sejumlah kelompok masyarakat sedang melawan usaha industri eksploitasi tambang semen di kawasan ekosistem karst.

Dok.Tirto – Protes Petani Kendeng – (milesia.id)

Di Jawa Tengah ada indikasi para pengusaha besar rebutan  wilayah konsesi karst yang semakin menyempit. Terlebih sejak terbitnya keputusan menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang kawasan bentang alam Karst yang memangkas luasan karst untuk memfasilitasi investasi industri.

Selain itu, kerusakan lingkungan hidup di Jawa Tengah bisa dilihat dari rusaknya beberapa DAS (daerah aliran sungai). Seperti di DAS Garang, yang dari hulu sampai hilir dalam kategori kritis. Pencemaran air dan krisis air bersih menjadi wujud nyata, bahwa Jawa Tengah dalam kondisi membahayakan dalam aspek lingkungan hidup.

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,  sebagai titik sentra jalur utama Pantai Utara Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 36,63 km, berkembang pesat sebagai kota besar dengan beragam aktivitas industri, perdagangan dan jasa.

Kepesatan perkembangan ini mendorong tingginya tingkat populasi penduduk di kawasan pesisir Kota Semarang. Diantaranya Tugu, Semarang Barat, Kamijen di Semarang Timur dan Tambak Lorok, Semarang Utara dan Genuk, yang umumnya dimanfaatkan sebagai pusat pelabuhan, daerah industri maupun pemukiman penduduk.  Kondisi ini pada akhirnya memicu  fenomena klasik di kota Semarang, salah satunya adalah banjir rob.

Kota pesisir Surabaya juga mengalami kebencanaan ekologis, terutama terkait dengan hilangnya habitat laut dan hutan mangrove akibat pengurukan atau reklamasi yang tidak bertanggung jawab. Reklamasi tidak hanya dilakukan masyarakat pendatang, tetapi juga pihak swasta dan pengembang perumahan. Selain ada masalah krusial terkait dengan pencemaran limbah kerang hijau, yang hasil produksinya dieskpor ke berbagai Negara, namun untuk limbahnya sendiri tidak ditangani secara optimal.

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang strategis sekaligus paling rentan terhadap perubahan, gangguan dan pencemaran oleh manusia. Pesisi merupakan daerah yang strategis karena hampir semua kawasan pesisir di Indonesia merupakan pintu gerbang utama aktivitas ekonomi kelautan di wilayahnya masing-masing.

Pesisir merupakan kawasan yang paling rentan terhadap perubahan yang terjadi secara alami akibat aktivitas manusia, maupun kombinasi dari keduanya. Diantara faktor-faktor tersebut, pengaruh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan merupakan penyebab utama.

Fakta menunjukkan, kondisi kawasan pesisir di berbagai penjuru tanah air, terutama pulau Jawa mengalami kerusakan ekosistem yang sangat mencemaskan, misalnya kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, erosi pantai, maupun pencemaran.

 Kerusakan Ekologi di Jawa

Penduduk Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, mencapai 257.516.167 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan pada 2035 mencapai mencapai 305,6 juta jiwa. Sekitar 50 persen berada di Pulau Jawa. Konsentrasi penduduk masih berada di Pulau Jawa, yaitu sebesar 54,7 persen. Tingginya rasio penduduk yang tinggal di Jawa didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jawa Barat merupakan provinsi yang paling padat di Indonesia, berjumlah  57,13 juta penduduk pada 2035. Tingginya jumlah penduduk di Jawa Barat didorong oleh migrasi yang terjadi di wilayah tersebut. Terutama di wilayah seperti Depok dan Bekasi.

Proyeksi Penduduk Indonesia dan Jabar, BPS, 2016.

Penduduk pulau Jawa ada 141 juta pada tahun 2012. Angka tahun 2015, penduduk Pulau Jawa mencapai 124 juta orang. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki kepadatan penduduk terbesar dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Berbagai faktor mampu menjadikan Jawa menjadi pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian negara, sehingga banyak penduduk yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa antara lain faktor geografis (khususnya faktor fsik berupa tanah yang lebih subur) dan faktor sejarah.

Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia dengan lebih dari 136 juta jiwa tinggal di daerah seluas 129.438,28 km2. Dengan luasan hanya sekitar enam persen dari keseluruhan daratan di Indonesia, Jawa dihuni lebih dari 50 persen jumlah penduduk Indonesia. Kepadatan populasi di Pulau Jawa berimplikasi pada besarnya tekanan terhadap sumber daya alam demi kelangsungan hidup sehari-hari.

Tekanan ini terutama terjadi di 4.614 desa yang berada di dalam dan di sekitar hutan negara. Berdasarkan data BPKH Wilayah XI, Jawa-Madura (2012), dari 98 juta hektare kawasan hutan negara di Indonesia, hanya sekitar 3,38 persen yang tercatat berada di pulau ini. Pada 2005, bahkan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,4 juta hektare.

Luas hutan Jawa sebesar 2.429.203 hektare atau 85,37 persen diserahkan pengelolaannya hanya pada Perum Perhutani. Luasan itu merupakan 19,8 persen dari luas total wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Sayangnya, dengan penguasaan tersebut terdapat fakta, telah terjadi salah urus hutan di Jawa oleh Perhutani yang mengakibatkan krisis sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) (2012) menunjukkan jumlah penduduk miskin perdesaan di Jawa sebanyak 8.703.350 jiwa. Sejauh ini,  kemiskinan masyarakat perdesaan yang tinggal di dalam dan sekitar hutan Jawa disebabkan oleh keterbatasan lahan. Dalam data Sensus Pertanian (1993), RACA Institute menyebutkan, penguasaan tanah petani di Jawa rata-rata 0,3 hektare/KK.

Pulau Jawa hanya memiliki luasan hutan sebesar 3,38% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Dari luasan tersebut, sebesar 85,37% dikelola oleh Perum Perhutani. Luas tutupan hutan dari tahun ke tahun kondisinya semakin berkurang. Di tahun 2000 luas tutupan hutan Jawa masih 2,2 juta hektar, namun di tahun 2009 sudah merosot tinggal 800 ribu hektar. Perubahan tutupan hutan ini karena, antara lain, kegagalan Perum Perhutani menjalankan reboisasi.

Total luas tutupan hutan di kawasan hutan produksi di Jawa hanya 23,1%. Akibatnya, sebanyak 123 titik DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Jika tren ini terus berlangsung maka sekitar 10,7 juta ha DAS dan Sub-DAS di Pulau Jawa akan semakin terancam.

Hingga awal abad ke-20, luas hutan alam di Pulau Jawa telah berkurang hingga 6 juta hektare dari 11,5 juta hektare pada 1800. Pulau Jawa yang menjadi pusat ekonomi negara Indonesia sekarang mengalami krisis ekologi dan sosial yang perlu segera ditangani.

Bencana ekologis di pulau Jawa muncul dalam bentuk: banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan telah diperkirakan terjadi di 90% wilayah Indonesia. Selain topografi alami di suatu wilayah, potensi bencana ekologis Indonesia turut disebabkan maraknya deforestasi, praktik pertambangan, dan monokultur seperti perkebunan sawit di Indonesia. Selain itu, korban bencana ekologi terbesar juga berada di Jawa Tengah yang menelan korban jiwa sebanyak 152 orang. Kondisi wilayah dengan potensi bencana ekologis terparah lainnya, yakni Banten 62,5% dari keseluruhan luas wilayahnya, kemudian DKI Jakarta dengan 51,9%, lalu Jawa Barat dengan 48,0% .dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Pulau Jawa hanya memiliki hutan seluas 3,38%, sedangkan 85,37% nya dikuasai oleh Perum Perhutani (WALHI, Jabar).

Di Jawa Timur, pada tahun 2014 total ada 187 bencana ekologis di 804 desa atau kelurahan yang mencakup semua kabupaten/kota di Jawa Timur.(Walhi Jatim dalam Tempo.co, 2016 https://m.tempo.co/read/news/2014/06/06/).

Berkurangnya luas tutupan hutan ini berdampak pada terganggunya daerah aliran sungai (DAS) di Pulau Jawa. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan, 123 titik DAS dan sub-DAS di Jawa terganggu akibat degradasi dan deforestasi hutan. Hal ini kian menegaskan terancamnya Jawa oleh krisis ekologis. Ancaman bencana di Jawa, seperti banjir, longsor, kekeringan menjadi sangat mencolok jika dibandingkan kenyataan kejadian yang sama di daerah Indonesia lainnya.

Selain persoalan ekologis dan sosial-ekonomis, permasalahan lainnya yang turut menambah daftar panjang kompleksitas permasalahan di wilayah pesisir adalah konflik penggunaan lahan antar pemilik kepentingan. Di Kemijen Semarang Timur, konflik berkembang antara penduduk pendatang yang sudah bermukim lama dengan PT.KAI, karena mereka menduduki lahan PJKA (PT.KAI). Lahan ini oleh pemerintah setempat akan dipergunakan untuk membangun kolam retensi yang menampung limpahan air banjir rob. Para pendatang ini telah diuntungkan oleh keriuhan pemilu era Suharto, yang membagikan sertifikat secara gratis, jadi secara formal kedudukan mereka di depan hukum cukup kuat, meski tanah itu milik PJKA. Sementara di Kenjeran, Surabaya, konflik muncul ketika Komplek TNI-AL memperluas kompleksnya dengan cara mereklamasi pantai. Penduduk yang sudah menetap terancam tergusur. Secara posisi kekuasaan, penduduk kalah jika melawan TNI-AL, sehingga konflik berkembang liar.

Dilaporkan oleh Ismail Al-Habib, Direktur Eksekutif WALHI, bahwa siklus lingkungan di Jawa sudah hampir tidak berfungsi, dan  bencana ekologis ada di depan mata. Berdasarkan data WALHI tahun 2015,  setidaknya ada 1071 desa yang mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor dan rob di Jawa Barat. Data ini mengkonfirmasi bahwa Propvinsi Jawa Barat adalah daerah paling rawan kedua setelah Aceh yang paling banyak mengalami bencana. (Bersambung)

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). Doktor  Sosiologi Pantheon-Sorbonne University, Perancis.

hennywarsilah@gmail.com

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close