Mileseducation

Kenapa Rokok Harus Mahal?

"

Survei membuktikan, masyarakat Indonesia mendukung harga rokok dinaikkan agar anak-anak tidak lagi membeli rokok.  Bagusnya lagi, kalangan perokok yang disurvei juga setuju agar harga rokok naik pada harga tertentu untuk membantu mereka berhenti merokok.

Dok. Komnas Pengendalian Tembakau/Milesia.id

Kesimpulan di atas mengemuka dalam temu media oleh Komnas Pengendalian Tembakau dan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Selasa (17/7), di Jakarta.

Dalam siaran persnya  bertajuk “Rakyat Siap Rokok Mahal, Menterinya Jangan Gagap” yang diterima Milesia, Komnas Pengendalian Tembakau dam PKJS-UI membeber  hasil survey, bahwa masyarakat Indonesia mendukung harga rokok dinaikkan agar anak-anak tidak lagi membeli rokok. Sangat menggembirakan bahwa para perokok juga setuju agar harga rokok naik pada harga tertentu untuk membantu mereka berhenti merokok.

Mengutip Siaran Pers Komnas Pengendalain Tembakau, sejak munculnya gerakan #RokokHarusMahal yang dicanangkan Komnas Pengendalian Tembakau untuk mendorong kenaikan harga rokok setinggi-tingginya demi perlindungan keluarga miskin dan anak-anak; dukungan masyarakat terhadap kenaikan harga rokok terus meningkat. Para tokoh perempuan dalam deklarasi seribu perempuan mendukung #RokokHarusMahal pada Hari Kartini, April lalu.

Dukungan gerakan ini juga berlangsung secara daring pada petisi di change.org/rokokharusmahal yang kini telah mencapai hampir delapan ribu pendukung. Kenaikan harga rokok juga mendukung bantuan sosial pemerintah melalui Kartu Indonesia Sejahtera tidak digunakan untuk membeli rokok dan Pemerintah memiliki dana cukai lebih banyak untuk berbagai program publik.

Dukungan dari Kalangan Perokok

Dukungan harga rokok mahal ternyata tidak hanya muncul dari masyarakat non-perokok, namun juga dari para perokok itu sendiri. Hal ini dibuktikan dalam hasil survei yang dilakukan PKJS-UI selama bulan Mei 2018 pada 1000 responden. Survei yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar dukungan masyarakat terhadap kenaikan harga rokok dan mengetahui sikap perokok terhadap dampak kenaikan harga rokok memperlihatkan bahwa 88% responden mendukung kenaikan harga rokok agar anak-anak tidak membeli rokok. Jika dikelompokkan pada prilaku merokok;  80,45% perokok, 93,01% non-perokok, dan 92,63% yang sudah berhenti merokok setuju harga rokok dinaikkan lagi.

Konpres. Dok. Komnas Pengendalian Tembakau/Milesia.id

Renny Nurhasanah, anggota tim peneliti PKJS-UI, mengungkap hasil studi sebagai berikut: “Sebanyak 66% dari 404 responden perokok akan berhenti membeli rokok apabila harga rokok naik menjadi Rp60.000 per bungkus dan sebanyak 74% dari 404 responden perokok mengatakan akan berhenti merokok apabila harga rokok naik menjadi Rp70.000 per bungkus.” Hal ini menunjukkan dukungan yang positif dari para perokok sendiri untuk menaikkan harga rokok secara signifikan dibanding harga rokok yang sekarang ada, yaitu rata-rata Rp17.000 per bungkus. Tingginya harga rokok di mana para perokok akan berhenti membeli menunjukkan bukti bahwa rokok adalah zat adiktif, sehingga mereka akan membeli juga harga rokok yang tinggi, sampai batas kondisi keuangannya tidak cukup leluasa.

Dok. Komnas Pengendalian Tembakau/Milesia.id

Dalam survei ini ditemukan bahwa prevalensi perokok aktif pada responden dengan penghasilan keluarga <Rp2,9 juta dan Rp3-6,9 juta berturut-turut 44,61% dan 41,88%, lebih tinggi dibandingkan responden dengan penghasilan keluarga >Rp7 juta yang memiliki prevalensi sebesar 30,91%. Hal ini membuktikan bahwa keluarga berpendapatan dan berpendidikan rendah cenderung merokok. Tidak mengherankan jika Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa rokok menyumbang kemiskinan. Temuan kajian PKJS UI sebelumnya juga membuktikan bahwa keluarga perokok meningkatkan prevalensi stunting (kerdil) dan tingkat inteligensia yang rendah pada anak mereka. Hal ini mengancam rencana pemerintah untuk menghasilan Generasi Emas 2045.

“Jika para perokok dari kalangan keluarga miskin mampu membeli rokok sebungkus sekitar rata-rata Rp17.000 per hari atau Rp 510.000 per bulan; namun mengaku tidak mampu membayar iuran JKN Rp50.000 per bulan atau Rp 200.000 per keluarga, maka masyarakat kita tidak normal. Pemerintah seharusnya berani menaikan harga rokok yang berarti secara tidak langsung Pemerintah dapat menghimpun dana lebih banyak untuk pembangunan,” jelas Prof. Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI.

Dalam kesempatan yang sama, Ruddy Gobel, Chief of Communications and Partnership, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan bahwa masalah rokok sangat dekat dengan persoalan kemiskinan. Ini disebabkan oleh  dominasi pengeluaran untuk rokok di kalangan masyarakat miskin sangat besar yang merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah beras atau mencapai 11% dari total pengeluaran rumah tangga miskin.

“Pengeluaran masyarakat miskin untuk rokok yang sedemikian besar, mengurangi kemampuan masyarakat miskin untuk pengeluaran makanan bergizi seperti telur, pengeluaran untuk pendidikan anak, dan juga pengeluaran untuk kesehatan. Situasi ini jika dibiarkan terus akan menyebabkan masyarakat miskin tersebut tetap akan berada dalam siklus kemiskinan dari generasi ke generasi. Kami setuju pemerintah menaikkan harga rokok setinggi mungkin sebagai salah satu langkah konkrit untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat miskin sehingga pengeluarannya dapat dialihkan untuk konsumsi makanan bergizi, biaya pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan” ujarnya.

Sementara itu, di sisi lain, jumlah perokok pemula diketahui meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 8,8% pada 2016 (Sirkesnas, 2016). Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan prevalensi perokok anak usia di bawah 18 tahun sebesar 1% setiap tahunnya. Ini menunjukkan, rokok murah juga mendorong anak-anak yang mampu membeli rokok dan dapat teradiksi sehingga menjadi perokok yang tidak dapat berhenti seterusnya.

Dok.Micigbox/Milesia.id

Melihat fakta-fakta di atas ditambah dukungan yang kuat dari masyarakat, Komnas Pengendalian Tembakau menyarankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, agar tidak perlu ragu untuk menaikkan harga rokok melalui kenaikan cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Penelitian ini dan juga gerakan masyarakat yang terancam stunting dan pemiskinan menjadi dukungan kuat bagi upaya Kemkeu untuk menaikan cukai yang sekaligus ikut menyelesaikan banyak masalah kemiskinan.

“Kami mendesak pemerintah menaikkan cukai rokok paling sedikit sebesar 20% per tahun depan agar tujuan utama UU Cukai, yaitu mengendalikan konsumsi rokok dan menurunkan prevalensi perokok 1% per tahun dapat tercapai. Pemerintah tidak perlu gagap atau takut berefek buruk pada petani dan pekerja rokok. Penelitian Bank Dunia telah juga membuktikan bahwa angka kemiskinan di kalangan petani tembakau dan pekerja rokok jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan umum. Masyarakat pasti mendukung pemerintah,” tutup Prof. Hasbullah.

(Milesia.id/Prio Penangsang)

 

 

 

 

 

 

Tags

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close