DINAMIKA
Trending

May Day..! May Day..! Buruh Indonesia, Berkoperasilah!

Lipsus May Day

Tepat satu Mei, sejumlah ruas jalanan Ibu Kota pepak oleh demo buruh. Puluhan ribu pekerja “kerah abu-abu” itu, kompak jalan kaki menuju Istana Merdeka. Mereka tergabung dalam  sejumlah serikat pekerja. Aneka tuntutan diteriakkan, tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di kota-kota lain, menyeruak kisah nyaris serupa. Mei tahun ini agak khas, berdekatan dengan Pilkada dan Pilpres, sejumlah politisi ikut mendompleng May Day. Menawarkan kontrak-kontrak politik. Berikut janji-janji bahwa mereka akan disejahterakan.   Semua koperasi sebagai opsi pengikat solidaritas dan perjuangan buruh paling tangguh, belum sepenuhnya berdaya.

Pengalaman keluar dari pekerjaan sebagai buruh diingat benar oleh Wulan Darma (34). Ibu bertubuh mungil dengan dua satu anak, warga Pondok Gede, Bekasi. Wulan memilih meninggalkan pekerjaan sebagai buruh perakit di pabrik boneka berlisensi asal Amerika Serikat, yang sudah dilakoni selama sembilan tahun. Ditemui Milesia.id tengah berlibur di Gelora Bung Karno, Jakarta, akhir pekan lalu, ia menuturkan pengalamannya.

“Lebih delapan jam per hari, dan jarang libur. Tidak bisa punya usaha lain sebab sudah lelah duluan dengan kerja pabrik. Pinjaman dari koperasi pasti habis termakan kebutuhan hidup juga,” papar Wulan. “Tapi saya sekarang bangga dengan teman-teman buruh yang bisa demonstrasi besar-besaran. Zaman saya dulu (jika ikut demo) bisa langsung dipecat,” kenang Wulan yang juga bersuamikan seorang buruh di industri otomotif di kawasan Cikarang.

Menurut Kirnadi, Sekretaris Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), persoalan kesejahteraan dan hak normatif buruh masih kerap diabaikan pengusaha. Dari catatan ABY, mereka menerima puluhan pengaduan tentang persolaan tenaga kerja. Di antaranya upah di bawah standar, jam lembur yang tak diberikan, jam kerja lebih dari 8 jam per hari, hingga tak adanya jaminan sosial tenaga kerja.

“Koperasi pekerja belum mampu berbuat banyak. Selain karena pengetahuan dan kesadaran berkoperasi para buruh masih rendah, tak sedikit perusahaan memfasilitasi pendirian koperasi lebih sebagai “alat” untuk memagari buruh,” imbuh Kirnadi. “Ini sebenarnya tantangan orang koperasi. Bisa nggak mendidik buruh agar melek koperasi yang sebenar-benarnya”.

Koperasi buruh bukannya tanpa peran. Koperasi buruh Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), misalnya. Embrio gerakan koperasi di kalangan buruh Kota Gudeg ini mulai digagas oleh para aktivis buruh sejak 1995. Kurang sukses.

Pada 2004, seiring terbentuknya Aliansi Buruh Yogyakarta, gagasan koperasi buruh mulai digarap dan menemukan wujud kongkritnya tiga tahun berselang. Berupa koperasi sekunder, gabungan dari sejumlah koperasi primer yang telah berdiri di sejumlah perusahaan. Didirikan dengan modal awal 1 juta per anggota dari masing-masing koperasi primer.

Sebelumnya, anggota ABY telah membentuk beberapa koperasi primer sebagai embrio dari koperasi sekunder yang menjadi gabungan dari beberapa koperasi buruh di sejumlah perusahaan di Yogyakarta. Termasuk di dalamnya adalah koperasi karyawan beberapa perusahaan di sekitar DIY dengan unit usaha simpan pinjam dan pengadaan kebutuhan pokok.

Ketergantungan buruh terhadap upah sering menyebabkan radikalisme buruh dan kesadaran untuk berserikat semakin lemah. Sebab, disaat semakin sempitnya lapangan kerja, buruh kerap kali tidak berani melakukan perlawanan yang cukup radikal karena akan berhadapan dengan situasi riil, seperti upah dan PHK.

Pada umumnya, mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain di luar upahnya. Sementara upah yang mereka terima, yang mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), juga dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah situasi macam ini, koperasi buruh menjadi pilihan kreatif gerakan buruh yang mempunyai nilai strategis jangka panjang.

Di luar Yogya, sejumlah buruh migran juga memilih memberdayakan diri melalui koperasi. Berawal dari pertemuan para mantan buruh migran, terbentuklah sebuah koperasi yang siap membantu perekonomian mereka pasca bekerja di luar negeri.

Setidaknya 20 orang mantan buruh migran di Desa Danasri Kecamatan Binangun, Cilacap, Jawa Tengah, bersepakat mendirikan Koperasi Amanah. Koperasi ini, selain sebagai lembaga ekonomi, juga wahana komunikasi antar mantan buruh migran. Saat ini bidang usaha yang dijalankan adalah distribusi sembako pada seluruh anggota koperasi.

Suharni, ketua koperasi mengakui, masih banyak kesulitan yang dihadapi oleh koperasi yang berdiri sejak 29 Januari 2012 ini. Terutama adalah kapasitas modal yang dimiliki oleh koperasi. Sejauh ini bidang usaha produksi dan simpan pinjam, merupakan pilihan usaha utama.

Peneliti ECOSOC Sri Palupi mengemukakan, pekerja migran seringkali kesulitan untuk mengatur ekonominya setelah lepas dari profesi buruh di negeri orang. “Butuh lembaga pendamping yang mampu memandirikan dan memberdayakan ekonomi mereka pasca tak jadi buruh migran lagi. Koperasi adalah pilihan terbaik. Pengalaman kami di NTT, koperasi yang diinisiasi mantan buruh migran, memberi dampak signifikan bukan hanya bagi para mantan buruh migran. Tapi juga masyarakat sekitar,” papar Palupi.

Salah Kaprah

Di tengah sejumlah elemen buruh untuk memberdayakan ekonomi melalui koperasi, masih juga terjadi salah kaprah dalam substansi pemahaman dan praktek berkoperasi. Salah kaprah itu terjadi, baik oleh kalangan pemerintah maupun internal koperasi sendiri.

Ikhtiar independensi dan kemandirian seperti yang dilakukan oleh eksponen gerakan koperasi buruh di Yogyakarta, misalnya, di daerah lain justru terkesan di negasikan oleh kekuatan ekternal.  

Di Lampung, misalnya, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Bandar Lampung menebar fasilitas untuk 20 koperasi buruh di daerah itu, masing-masing berupa dana sebesar Rp 50 juta.

Rencananya,  tahun-tahun berikutnya akan ada agenda. Sayangnya, serikat buruh setempat tidak bersikap kritis. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Bandar Lampung, Hasan Nur, menilai bantuan itu merupakan komitmen Wali Kota Bandar Lampung setahun yang lalu saat pertemuan bersama buruh. “Ini merupakan komitmen beliau untuk membantu menyejahterakan para buruh di kota ini,” kata dia.

DOK PRIBADI – Ketua ASKES, Suroto.

Dimintai tanggapannya, Ketua ASKES Suroto berujar, “Fenomena ini seperti membenarkan pernyataan pakar koperasi Ibnoe Sudjono (alm) yang membagi tiga kategori koperasi : merpati, pedati, dan koperasi sejati. Menerima bantuan macam itu justru potensial melemahkan gerakan koperasi. Itu seperti koperasi merpati yang berharap mendapatkan makanan untuk bisa terbang mandiri,” ujar Suroto kepada Milesia.id.

“Para buruh harus mendobrak kebuntuan jalan menuju kesejahteraan melalui agenda yang jauh lebih strategis, yaitu kepemilikan perusahaan oleh pekerja. Melalui Employee Share Ownership Plan (ESOP),papar Suroto.

“Buruh di Amerika Serikat, yang sistem ekonominya kapitalis saja, bahkan sudah mampu menerapkan ESOP sejak tahun limapuluhan. Kita di sini jauh ketinggalan. Para buruh di AS mayoritas menjadi anggota koperasi, karenanya, tidak sulit bagi para buruh untuk menjadi pemilik saham perusahaan”.  

Dosen dan Pemerhati koperasi Dodi Faedlulloh, mengutip mengemukakan, dalam riil politik kita sekarang, dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan, negara selalu cenderung berpihak pada kepentingan investor/perusahaan dan alpa terhadap potensi kemungkinan kepemilikan perusahaan langsung oleh pekerja. “Secara diskursus, perlu diakui, ESOP masih sangat jarang menjadi porsi kajian, baik oleh pemerintah, dunia akademik, maupun dari kalangan kelas pekerja itu sendiri. Padahal, ESOP memungkinkan hubungan antara pekerja dan perusahaan menjadi lebih seimbang,” papar Dodi seperti dikutip melalui Kopkun Institute.

Wajib Belajar Koperasi

Ketua Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Bambang Eka, mengemukakan, sejarah konsep ekonomi yang akan dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia, menyebut “usaha bersama” berdasarkan azas kekeluargaan. Lalu, Bung Hatta menegaskan, bentuk usaha bersama itu adalah koperasi.  “Koperasi punya persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia (Ideginus), yakni kolektivisme atau kolektiv kolegia, kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat gotong-royong Indonesia gemar tolong-menolong. Sementara koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong itu. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung-jawab bersama”.

“Perkembangan Serikat Buruh di Indonesia kalau dibandingkan dengan waktu di zaman penjajahan boleh dikata telah naik setingkat. Pada zaman penjajahan, serikat-serikat buruh tidak memikirkan soal-soal mengenai nasib negara, tidak mau ambil peduli dalam soal-soal politik, sebaliknya sangat takut pada politik. Yang menjadi fokus perjuangkan para kelompok buruh yakni semata-mata hanya perbaikan nasib mereka para kelompok buruh yang menjadi anggotanya. Itupun tidak tegas, jelas dan selalu ragu-ragu”.

Dan ini dapat kita mengerti bahwa pada saat itu belenggu yang merantai Serikat-Serikat Buruh khususnya dan Rakyat umumnya sangat kuat terutama dengan adanya pasal yang tersohor yaitu 153, 153 bis dan ter serta pasal 161 dari Wetboek van Strafrecht (KUHP).

Karena jalan untuk menuntut perbaikan nasib terhadap kaum majikan itu sangat sempit, terpaksa serikat-serikat buruh mencari jalan lain untuk berusaha memperbaiki nasibnya yaitu dengan jalan mengadakan warung-warung koperasi. Maksudnya untuk mengentengkan beban hidup yang sangat berat, supaya kebutuhan hidup buruh dapat dibeli dengan harga sedikit murah dari pada di beli sendiri-sendiri.  

“Maka kita sebagai aktivis buruh, yang besar dari keringat kita sebagai buruh harus perjuangan buruh di lihat dari semua unsur dan sektor, tidak hanya melihat gerakan perjuangan buruh lewat sektor politik, akan tetapi para aktivis buruh di Indonesia harus mencari jalan perjuangan buruh yang akan mengarahkan kepada lebih mandiri, kuat dan independensi. Cara membangun kemandirian ekonomi kelompok buruh itu yakni dengan membangun Koperasi-Koperasi di setiap basis-basisnya,” papar Eka. (Milesia.id/Prio Penangsang)

CIPTO

Cipto, 46 tahun, Buruh Lepas BUMN Perkebunan, Jawa Timur.

“Saya Lahir di Kebun dan Akan Bekerja di Kebun Sampai Mati.”

Cipto adalah warga asli Perkebunan. Lahir, besar, tinggal dan bekerja di kebun. Ia mengaku bekerja sejak kelas 3 STM. “Waktu itu saya tidak mengikuti EBTA. Sehingga tidak mendapat ijazah. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di kebun,” papar Cipto mengenang. Sampai hari ini, Cipto adalah KHL (Karyawan Harian Lepas) bagian maintenance tanaman di sebuah BUMN Perkebunan di Jawa Timur. “Seandainya nasib saya baik, mungkin jabatan saya sekarang sudah Mandor Besar. Tapi ya bagaimana lagi, sampai sekarang masih KHL. Ya, diterima saja. Wong sudah nasib,” begitu kata Cipto.

Ia mengaku tidak krasan kalau bekerja di luar perkebunan. Pernah mau kerja di Bali, begitu sampai di Ketapang, balik kanan, kembali lagi ke kebun. Tidak jadi merantau. “Di kebun itu enak, pikiran tenang, meskipun bayarannya pas-pasan, ada saja rezekinya. “Kadang-kadang saya dimintai tetangga untuk membantu merumput. Satu ikatnya dihargai 20 sd 30 ribu. Saya juga bisa cari sayuran seperti pucuk pakis, daun ketela pohon, bambu muda (rebung), lalu saya setorkan kepada pengepul sayur dan langsung dapat bayaran,” ungkap Cipto.

MILESIA.ID/FAUZI ISMAIL – Cipto seorang karyawan harian lepas bagian maintenance perkebunan di BUMN area Jatim.

“Selain itu, saya juga bisa pelihara kambing. Rumput di kebun banyak. Masyarakat bebas merumput. Tidak ada larangan dari perusahaan. Sewaktu-waktu butuh biaya untuk sekolah anak, saya jual kambingnya,” jelas Cipto. Selain kambing, Ia juga pelihara sapi, sistem nggaduh. Apabila sapi dijual, keuntungan bersihnya dibagi dua antara pemilik sapi dengan pemelihara sapi. “Ndak enaknya kerja di kebun itu ya paling kalau dimarahi mandornya. Itupun kalau pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan. Kalau sudah sesuai dengan peraturan ya, ndak akan dimarahi,” tambahnya.

Bekerja di perkebunan juga di beri fasilitas perumahan beserta listrik dan air bersihnya. “Listrik memang tidak gratis, tapi diberi subsidi dari kebun. Soal air, ya ambil di sumur umum. Sumurnya dibuatkan kebun. Masyarakat tinggal menggunakan dan merawatnya bersama-sama,” tutur Cipto.

“Selain itu, karyawan juga bisa kas bon di Koperasi Karyawan. Kebutuhan sehari-hari bisa ambil dahulu di Koperasi, nanti dipotong waktu gajian,” Cipto tertawa. Cipto memang mengandalkan Koperasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pengeluaran terbanyaknya adalah untuk membeli beras.

Ia harus menghidupi seorang istri dan 6 orang anaknya. Anak pertamanya sudah lulus SMA. Si bungsu kelas 3 SD. “Anak saya banyak. Semuanya masih kuat-kuatnya makan. Untung ada Koperasi,” kata Cipto tersenyum.  Memang setiap bulan Cipto dapat jatah bantuan Raskin dari pemerintah, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan keluarganya. Akhirnya, Koperasilah yang menjadi sandaran hidupnya.

Hal yang paling ditakutkan Cipto adalah kalau sampai dikeluarkan dari perumahan kebun. Ia tidak mempunyai tempat tinggal di luar perkebunan. Karena Ia tidak mampu membeli rumah di luar kebun. “Gaji saya hanya cukup untuk makan. Tidak terpikir untuk membeli rumah di luar perkebunan. Makanya saya tidak mau berbuat salah di kebun. Agar tidak dikeluarkan dari kebun. Kalau sampai dikeluarkan dari kebun, saya mau tinggal dimana, apa mau tinggal di bawah kolong jembatan ?”. 

MILESIA.ID/FAUZI ISMAIL – Aktivitas buruh kebun di malam hari.

Ketika ditanya soal gaji, Ia tidak mau berterus terang, “Cukuplah untuk makan. Ibaratnya, kerja di kebun itu seperti sumber air, meskipun kecil tetapi netes terus. Sumbernya tidak pernah mati. Bekerja di Perkebunan itu tidak nyugihi (membuat kaya), tetapi nguripi (menghidupi),” jelas Cipto.

Soal pendidikan anaknya, Cipto mengaku tidak ada masalah. “Sekolah anak-anak juga dekat. Masih di areal Perkebunan. Anak-anak berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi. Paling-paling hanya uang jajan saja,” kata Cipto. Perkebunan tempat Cipto bekerja memang sudah mempersiapkan sekolahan untuk anak-anak karyawannya. TK, SD, sampai SMP. Saat ini sekolahannya sudah dikelola oleh pemerintah. Mulai dari bangunan sampai pengajarnya. “Saya berharap, anak-anak saya mempunyai nasib yang lebih baik dari orang tuanya. Makanya semuanya saya sekolahkan,” harap Cipto. (Milesia.id/Fauzi Ismail)

 

 

Kapan Koperasi Buruh Setangguh NTUC?

Dengan jumlah penduduk tak sampai 6 juta jiwa, minus sumber daya alam, Singapura sukses mempraktekkan sosialisme koperasi dengan kalangan buruh sebagai tulang punggungnya. Mereka memiliki koperasi hebat : NTUC Fair Price dan NTUC Income yang bergerak di sektor ritel dan asuransi. Keduanya masuk masuk 300 koperasi besar dunia.

Koperasi konsumen NTUC Fair Price merupakan perusahaan sosial yang bergerak di sektor ritel yang mampu menguasai 60 persen lebih pasar ritel berikut lebih dari 250 jaringan toko. Termasuk hypermarket, supermarket, minimarket dan toko kecil penjual kebutuhan harian yang gampang ditemui di sudut-sudut kota. Merekalah pemilik koperasi ritel “Fair Price”. Perbulan, mereka sukses meraup kunjungan konsumen hampir dua juta orang per bulan. Mereka sukses menjadikan raksasa ritel Carrefour bangkrut  akibat kalah bersaing.

Koperasi NTUC Fair Price berdiri pada 1973. Didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) yang punya pengaruh cukup kuat dalam pemerintahan. Koperasi ini didirikan saat terjadi krisis minyak dan inflasi tinggi serta adanya kartel kapitalistik yang mencekik kehidupan para pekerja pada tahun 1970-an.

Meringankan ongkos hidup pekerja dan sampai saat ini tetap tidak berubah dan justru terlihat semakin kuat dengan keanggotaan terbuka bagi seluruh warga Singapura. Hingga saat ini koperasi Fair Price telah memiliki 500 ribu jumlah anggota yang juga adalah pemiliknya. Siapapun dapat menjadi pemilik koperasi dengan hak suara yang sama bagi setiap anggotanya. Tiap anggota ikut menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Forum RAT dimaksudkan untuk menentukan pengurus dan manajemen, kebijakan umum apa yang diutamakan untuk kebaikan bersama, juga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat dari aktivitas transaksi mereka. Prinsipnya adalah siapa yang berbelanja lebih banyak, Ia akan mendapatkan SHU lebih banyak.

Mereka menaruh nilai demokrasi koperasi sebagai alat ukurnya dan memberikan pelayanan maksimal dengan slogan “serve with heart”. Mereka juga aktif mengkampanyekan isu lingkungan dan praktik pencegahan pemanasan global. Perusahaan koperasi dijadikan sebagai tempat yang terbaik untuk berbelanja dan bekerja. NTUC Fair Price tidak hanya sebagai tempat belanja yang nyaman, namun juga telah menciptakan demokrasi di tempat kerja.

Tidak hanya di bidang ritel, NTUC sebagai holding perusahaan sosial koperasi saat ini terus mengembangkan sayap dan jadi merek terkenal di berbagai sektor bisnis dari sekolahan, makanan, media dan asuransi. Sektor asuransi dari NTUC adalah yang terbesar kedua di Singapura dengan nama NTUC Income.

Sekarang NTUC Fairprice mempunyai peranan yang sangat penting dalam menstabilkan harga sembako di negara tersebut. Selain usaha eceran (retail) melalui toserba-toserba di seantero Singapura, kelompok Fairprice juga memiliki beberapa jenis toko yang ditujukan pada segmen pasar yang berbeda-beda, misalnya ada Fairprice online, Fairprice Homemart, juga ada toko khusus (halal) untuk konsumen muslim, toko yang menyediakan produk makanan sehat dan sebagainya.

Untuk menyediakan komoditi/barang dagangan bagi toserba-toserba yang dikelolanya, Fairprice sejak tahun 1998 memiliki pergudangan dan system distribusi yang berdiri sendiri sebagai perusahaan yang disebut Grocery Logistic of Singapura Pte Ltd. Pada tahun 2003, Fairprice juga mendirikan pusat distribusi makanan segar diatas tanah seluas 13.000 meter pesegi. Agar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan, Fairprice terus menngejar pengakuan internasional dalam bentuk sertifikat ISO 9001. Pada September 2001 seluruh toserba yang memiliki Fairprice telah memiliki sertifikat tersebut.

Di samping itu NTUC FairPrice juga mempunyai program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang dilakukan dengan memberikan bantuan yang khusus disediakan untuk tujuan tersebut (Charity Fund). Pada tahun 2003 misalnya, Fairprice telah mengeluarkan voucher senilai SGD 1 juta kepada keluarga miskin, pada tahun yang sama telah dikeluarkan voucher senilai SGD 1 juta kepada pekerja NTUC.

Sedangkan bantuan kepada pelajar anak-anak anggota dan karyawan yang kurang mampu dilakukan antara lain dengan pemberian beasiswa. Pada tahun 2006 telah dikeluarkan dana SGD 500.000 untuk beasiswa 500 anak-anak. Selain itu, Fairprice sejak 1983 juga mempunyai Proyek Buku Pelajaran Bekas yang sampai saat ini telah membantu lebih dari 100.00 pelajar yang berarti menghemat sekitar $ 6 Juta.

Khusus bagi anggota Fairprice yang sudah tua, akan mendapatkan perlakuan khusus antara lain dengan memdapatkan diskon jika berbelanja pada hari selasa, NTUC Fairprice juga menyediakan dana khusus (sebesar SGD 2 juta) untuk perawatan anggota yang sudah berusia lanjut, mendirikan toko-toko yang melayani anggota dan pelanggan yang berusia lanjut. Kapan ya, koperasi buruh di Indonesia bisa sekuat NTUC?(Milesia.id/Prio Penangsang)

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Close
Close
Close