Milescoop

Koperasi, Beyond Help dan Tak Butuh Reformasi?

Oleh : Djabaruddin Djohan

The problems within ourselves, it is whether  we have vission, convidence, and disciplnes to enter aggressively into the real world, or wait until it overwhelms us” (Ian Mac Pherson)

Tahun 2018 ini, tanpa kita sadari reformasi telah berjalan  selama 20 tahun. Gerakan reformasi yang terjadi pada Mei 1998 di tanah air bertujuan untuk mengadakan pembaruan dan perbaikan dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, hukum dan pendidikan, yang selama pemerintahan  Orde Baru selama tiga dekade sulit berkembang dengan bebas. Berkat reformasi, terjadi banyak perubahan dan perbaikan baik di sektor kenegaraan/pemerintahan maupun di sektor kelembagaan masyarakat/swasta dalam iklim/suasana yang lebih demokratis dan terbuka.

Sebut saja  organisasi buruh/karyawan, wartawan, pengacara, pengusaha dsb yang sudah mengadakan reformasi terhadap lembaganya memanfaatkan iklim demokrasi dan kebebasan di alam reformasi. Sementara di kalangan perkoperasian, selama dua decade era reformasi baik dari gerakannya maupun dari kalangan Pemerintah, tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke reformasi. Para pelakunya tampaknya lebih “menikmati” statusquo, di mana koperasi dalam kondisi  “jalan di tempat”. Berbagai kritik baik yang disampaikan kepada Pemerintah maupun kepada DEKOPIN, organisasi tunggal gerakan koperasi, baik melalui media massa maupun melalui forum diskusi/seminar/lokakarya dsb, tidak mampu menggoyahkan kondisi statusquo ini. Apa yang terjadi dengan reformasi dalam koperasi kita?

Kondisi Koperasi Saat Ini

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi pada saat ini 212.i35 unit, yang aktif berjumlah 150.223 unit. Sedangkan jumlah anggota adalah 37.783.i60 orang. atau rata-rata belum 300 orang per koperasi. Jumlah koperasi dan anggota perorangannya ini konon merupakan jumlah koperasi terbesar di dunia. Dari jumlah koperasi yang aktif tersebut, menurut informasi terakhir hanya 11% saja yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara teratur atau tinggal sekitar 16.500 unit koperasi yang terbilang masih sehat.  Jumlah koperasi pada saat  ini mengingatkan kita pada jumlah koperasi pada awal Orde Baru 1967, ketika Dirjen Koperasi, Pak Ibnoe Soedjono melakukan rasionalisasi koperasi warisan Orde Lama yang jumlahnya 64.000 unit, yang setelah disaring berdasarkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, tinggal  13.000 unit.  Apakah ini berarti kondisi koperasi pada saat ini mengalami setback ke tahun 1967?

Dari jumlah koperasi sebanyak itu, sebagian besar berjenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang sebagian besarnya  melayani non anggota  ketimbang anggotanya sendiri, satu hal yang tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Kecuali itu kebanyakan KSP-KSP ini juga melaksanakan usaha “investasi” dengan menghimpun dana masyarakat” (Sularso/2017) yang juga tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Sementara, KSU yang seharusnya memiliki kompetensi dalam kegiatan sektor riil sebagai salah satu kegiatannya banyak yang hanya menjalankan kegiatan simpan pinjam dalam bentuk Unit Simpan Pinjam (USP). Berbeda dengan kegiatan koperasi di sektor keuangan yang berkembang marak, kegiatan koperasi di sektor riil kurang berjalan. Inilah potret koperasi dalam dimensi mikronya. Adapun sumbangannya pada PDB menurut informasi terakhir baru secatas, 3,9%.

Kondisi mikro dan makro seperti ini tentu masih amat jauh dari keinginan kita untuk menjadikan koperasi sebagai “soko guru perekenomian nasional.” Meskipun demikian, dalam kondisi koperasi seperti ini, otoritas koperasi (Pemerintah dan DEKOPIN) terkesan masih sangat kuat mencita-citakan “koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional” atau menurut istilah Kongres Koperasi III (Juli 2017) sebagai “pilar negara”, tanpa ada perhatian yang cukup terhadap pemberdayaan/penguatan koperasi pada tingkat akar rumput/koperasi primer sebagai basis pengembangan koperasi pada tingkat makro/nasional. Lebih dari tujuh dasawarsa “memimpikan” koperasi sebagai “sokoguru perekonomian nasional” tak kunjung juga menjadi kenyataan, belum juga menjadikan orang-orang  gerakan maupun otoritas koperasi menyadari bahwa cita-citanya itu hanyalah utopia semata. .

Sebagai organisasi ekonomi sosial yang bersifat mandiri, dalam kenyataannya pada umumnya koperasi-koperasi masih sangat tergantung pada Pemerintah, baik dari aspek pembinaan/kebijakannya maupun dari penyediaan fasilitas untuk pendidikan/pelatihan,  permodalannya dsb. . Sementara peranan DEKOPIN, yang seharusmya dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan koperasi anggotanya, kurang dapat berfungsi. Organisasi tunggal gerakan koperasi yang berfungsi sebagai wadah perjuangan, nilai-niai dan prinsip-prinsip koperasi,  wakil gerakan koperasi dan mitra Pemerintah dalam pembangunan koperasi ini, dalam kenyataannya “lumpuh total”, tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi perkembangan koperasi yang “jalan di tempat”.

Sumber dana yang seharusnya berasal dari koperasi-koperasi anggotanya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, sulit diharapkan karena koperasi anggotanya pada umumnya juga dalam koindisi “ekonomi lemah,” apalagi koperasi-koperasi ini tidak merasakan “sentuhan tangan” DEKOPIN. Akhirnya DEKOPIN sepenuhnya menggantungkan diri pada sumber dana APBN, yang entah sudah berapa ratus milyar dihabiskan, namun tidak jelas hasil konkrit dan positip apa yang telah ditinggalkannya untuk perbaikan kinerja koperasi. Pucuk pimpinan DEKOPIN yang telah berkuasa sejak 1998 tanpa mampu menjadikan organisasi koperasi ini sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya, toh masih juga  tetap betah bertahan, tanpa seorangpun dari gerakan koperasi yang mampu (atau “berani”) menggugatnya.

Inilah potret tragis koperasi Indonesia saat ini,  setelah lebih dari satu abad sejak untuk pertamakali  diperkenalkan (1896), setelah lebih dari 7 dasawarsa  peranan koperasi dicantumkan dalam konstitusi (UUD 1945) dan setelah gerakan koperasi memiliki wadah tunggalnya yaitu SOKRI/DEKOPIN (12 Juli 1947). Tidak berlebihan jika kondisi koperasi kita pada dewasa ini disebut berada pada “titik nadir”. Seorang tokoh koperasi senior, Sularso menyebut kondisi koperasi saat ini sebagai “beyond help” alias “kagak ketulungan” kata orang Betawi, sedangkan tokoh senior lainnya, Asnawi Hassan mengibaratkan koperasi dengan ungkapan Bahasa Jawa: “luput ing cinatur”, yang artinya kurang lebih “sudah tidak layak lagi untuk dibicarakan”.

Tidak Butuh Reformasi?

Menyusuri perkembangan koperasi hingga saat ini, yang secara singkat dapat disimpulkan:  idalam kondisi “jalan di tempat”, perkembangan koperasi “pada titik nadir”, koperasi “beyond help” atau “luput ing cinatur”, sudah seharusnya menggugah keprihatinan kita untuk mencari solusinya.

Ada berbagai permasalahan yang menyebabkan koperasi kita “jalan di tempat”, sejak permasalahan  elementer seperti pemahaman tentang koperasi yang masih sangat terbatas (baik pada gerakannya maupun pada otoritas koperasinya), sehingga banyak melakukan penyimpangan, yang cenderung dibiarkan, tanpa pengarahan apalagi sanksi. Sementara koperasi simpan pinjam “tumbuh subur” meski dengan beberapa penyimpangan, mengapa koperasi sektor riil tidak bisa berkembang?

Demikian juga sikap gerakan maupun otoritas koperasi terhadap koperasi sebagai perusahaan yang sudah seharusnya dikelola dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah ekonomi, masih sangat lemah. Ketergantungan koperasi  kepada bantuan/fasilitas Pemerintah masih amat menonjol, sementara nilai-nilai dan prinsip  koperasi terutama prinsip menolong diri sendiri nyaris dilupakan/diabaikan. Peranan DEKOPIN sebagai penjaga (watchdog/custodian) nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan sebagai wakil gerakan koperasi serta kewajiban untuk melayani   koperasi-koperasi anggotanya  dalam bentuk pendidikan/pelatihan, advokasi,  penerbitan, fasilitasi dsb., masih jauh dari harapan.

Ketergantungan sepenuhnya kepada APBN, menempatkan DEKOPIN sebagai “subordinat” Pemerintah, yang jauh dari kata mandiri. Sementara sebagai akibat amandemen UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan peranan koperasi  dalam konstitusi, sudah seharusnya menjadikan peranan Pemerintah dalam pengembangan koperasi menjadi surut, namun dalam kenyataannya peranannya masih kuat dan dominan. Dalam kondisi pengembangan dan pembinaan koperasi seperti ini yang mengindikasikan koperasi masih serba lemah, dari segi kelembagaan, idiologi maupun ekonominya sementara kebijakan otoritas koperasi tidak jelas arahnya,  bagaimana mungkin kita mau bicara tentang koperasi dalam menghadapi globalisasi atau pasar bebas?

Sementara baik instansi-intansi Pemrintah maupun lembaga-lembaga masyarakat  bagaikan berlomba-lomba mereformasi diri, baik kelembagaannya maupun regulasinya, dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan informasi dan tehnologi yang berkembang begitu cepat,  pihak koperasi tampaknya lebih menikmati statusquo, sepertinya koperasi  tidak membutuhkan apa yang disebut reformasi. Benarkah? Meminjam ungkapan Ian Mc Pheson, Ketua Team Perumus Jatidiri Koperasi ICA (ICA Cooperative Identity Statement) : “Masalahnya tergantung pada diri kita, apakah kita memiliki wawasan, kepercayaan dan disiplin untuk memasuki dunia nyata dengan agresif, atau kita menunggu hingga dunia nyata menggulung/menghancurkan kita”.Demikianlah sementara lembaga-lembaga masyarakat yang mereformasi diri  sibuk membangun wawasan,  kepercayaan dan disiplin untuk dapat berlaga dan bersaing dalam iklim global dan pasar bebas, koperasi dengan sabar dan santai menunggu dan menunggu….sampai dunia nyata lambat atau cepat akan menggulungnya. Ada yang mampu melihat kemungkinan lain dari gambaran muram ini,  sehingga tercipta sikap optimis bagi masa depan koperasi kita? (*)

Djabaruddin Djohan, Penulis Buku dan Pemerhati Pekoperasian (Jakarta).

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close